boslot gacor

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Pengusaha Berharap MotoGP Mandalika Kerek Okupansi Hotel di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya berharap gelaran MotoGP Mandalika 2023 di Kabupaten Lombok Tengah, pada 13-15 Oktober 2023 berdampak positif ke tingkat keterisian (okupansi) hotel di Bali.

"Mudah-mudahan kalau mendekati (perhelatan) akan ada peningkatan okupasi nanti. Kalau diadakan di Mandalika biasanya tidak begitu banyak, tapi tetap ada, karena banyak suplai dari sana mereka berlanjut berlibur di Bali. Paling peningkatan 5 persen (okupansi hotel)," ujar Suryawijaya saat dihubungi Kamis (5/10).

Pihaknya juga menyebutkan pihak hotel juga bekerjasama dengan travel agent dan event organizer atau EO untuk mempromosikan gelaran itu.

Selain itu, pihaknya juga menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang bisa meningkatkan okupansi hotel di wilayah Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, ke atas 80 persen.

KTT AIS rencananya digelar pada 10 hingga 11 Oktober 2023 mendatang.

"Sudah mulai banyak bookingan. Itu kan ada delapan negara yang ikut. Untuk (hotel) di Nusa Dua areal khususnya meningkat. Kalau Nusa Dua area sangat bagus di atas 80 persen (okupansi hotel) untuk saat ini," ujarnya.

Kemudian, untuk tingkat okupansi hotel di luar kawasan Nusa Dua juga terus meningkat rata-rata mencapai 78 persen. Hal itu tak lepas dari kedatangan turis mancanegara ke Pulau Dewata yang mencapai 19 ribu per hari.

"Kalau okupansi hotel di Bali, lumayan menanjak terus karena kunjungan wisatawan per hari sudah mencapai 19 ribu wisatawan asing. Rata-rata hampir 78 persen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

RI akan Gugat Badan Anti******

Indonesia berencana menuntut lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap sebesar 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) yang dibayarkan oleh pembuat pesawat Airbus kepada pemerintah Inggris.

Airbus, produsen pesawat terbesar di dunia, menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Ia menambahkan negara Asia Tenggara tersebut sedang berkonsultasi dengan penasihat hukumnya di Inggris.

Indonesia, sambungnya, telah memberikan bukti-bukti selama penyelidikan. Komentarnya pertama kali dilaporkan minggu ini oleh The Financial Times.

Seorang perwakilan pemerintah Inggris mengatakan kemitraannya dengan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan internasional "sangat dihargai".

"Inggris berkomitmen terhadap kewajiban internasionalnya, sejalan dengan proses yang semestinya," kata seorang juru bicara pada Rabu malam.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

RI akan Gugat Badan Anti******

Indonesia berencana menuntut lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap sebesar 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) yang dibayarkan oleh pembuat pesawat Airbus kepada pemerintah Inggris.

Airbus, produsen pesawat terbesar di dunia, menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Ia menambahkan negara Asia Tenggara tersebut sedang berkonsultasi dengan penasihat hukumnya di Inggris.

Indonesia, sambungnya, telah memberikan bukti-bukti selama penyelidikan. Komentarnya pertama kali dilaporkan minggu ini oleh The Financial Times.

Seorang perwakilan pemerintah Inggris mengatakan kemitraannya dengan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan internasional "sangat dihargai".

"Inggris berkomitmen terhadap kewajiban internasionalnya, sejalan dengan proses yang semestinya," kata seorang juru bicara pada Rabu malam.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Teten Curhat 22 Juta UMKM Sudah Dagang Online Tapi Masih Kalah Saing******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan pedaganglokal tetap sulit bersaing meski sudah berjualan secara online. Hal itu terjadi lantaran maraknya barang impor di marketplace.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang, bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting(ke online). Mereka sudah shifting," katanya di Gedung SMESCO, Kamis (5/10).

Bahkan Teten menyebut barang impor tersebut bisa saja masuk lewat jalur tidak resmi. Ia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada data impor dari China yang tidak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya.

Banjirnya barang impor menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membenahi perdagangan digital. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan itu, social commerce seperti TikTok Shop dilarang berjualan dan bertransaksi.

Namun, Teten mengatakan UMKM tidak akan terganggu dengan aturan itu. Pasalnya mereka bisa berjualan di platform lainnya dan tetapi bisa melakukan promosi di TikTok shop.

"Banyak channellain, emangnya cuman TikTok saja yang jualan? Kan enggak. Toh pemasaran juga bisa dilakukan di TikTok medsosnya, marketingnya, promosinya bisa dilakukan, cuman transaksinya tidak di multichannel," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun******

Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).

Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.

Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.

Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.

Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.

Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.

Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.

"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.

Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.

"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.

Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.

Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.

"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.

"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.

Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.

Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.

Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.

"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.

Bukti Panik Tak Ada Investor Tertarik Masuk IKN