joker168

Sistem boneka pamungkas

link terbaru analisa88

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

Lihat Juga : Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Bagi Warga Jakarta

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

Lihat Juga : DKI Resmi Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Pacar hantuku

cara dapat uang dari ovo

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

langit keputusasaan

rajajudiqq

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

pinjaman go ojk

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

di lazada bisa pinjam uang

Bank Mega bagikan dividen 70 persen dari laba bersih tahun 2023******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk membagikan dividen sebesar Rp2,46 triliun atau 70 persen persen dari laba bersih tahun 2023 kepada para pemegang saham.

"Dalam RUPS pada sore hari ini, telah diputuskan oleh pemegang saham. Laba bersih Rp3,51 triliun, sekitar 70 persen akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk deviden tunai," kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib di Jakarta, Jumat.

Kostaman memperkirakan, dividen tersebut akan dibagikan sekitar satu bulan setelah RUPS. Sementara sisanya atau sebesar 30 persen dari laba bersih tahun 2023, Bank Mega akan membukukannnya sebagai saldo laba dan sebagian disisihkan sebagai dana cadangan.

Laba bersih yang diperoleh Bank Mega sepanjang tahun 2023 senilai Rp3,51 triliun atau turun sekitar 13 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,05 triliun. Dari sisi profitabilitas, Bank Mega berada di posisi kedelapan di antara bank-bank lain di Indonesia.

Baca juga: Bank Mega Syariah targetkan transaksi QRIS tembus Rp100 miliar 

Bank Mega mencatat total aset pada tahun 2023 menjadi Rp132,05 triliun atau turun sekitar 7 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp142 triliun. Dalam hal aset, Bank Mega berada di urutan kedelapan belas dibandingkan dengan perbankan lain yang telah mengeluarkan laporan keuangan.

Total kredit yang disalurkan Bank Mega di tahun 2023 tercatat sebesar Rp66,29 triliun. Menurut perseroan, Bank tetap fokus menyalurkan kredit kepada segmen korporasi dan joint financing.

Sementara rasio kredit bermasalah (NPL Gross) tahun 2023 tetap terjaga sebesar 1,57 persen dengan NPL Net sebesar 1,18 persen. Rasio NPL Gross Bank Mega ini masih berada di bawah NPL Gross Perbankan sebesar 2,19 persen per posisi Desember 2023.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Mega tercatat sebesar Rp89,44 triliun di tahun 2023. Deposito masih mendominasi DPK, yaitu 71,17 persen dari total DPK.

Baca juga: Bank Mega bidik "sales volume" kartu kredit tumbuh 20 persen di 2024

Komposisi current account saving account(CASA) Bank Mega membaik di tahun 2023 menjadi 28,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 26,76 persen. Menurut perseroan, hal ini disebabkan karena meningkatnya tabungan yang tumbuh 6 persen menjadi Rp15,66 triliun.

Di tengah-tengah situasi yang masih menantang, Bank Mega mampu menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Hal tersebut tecermin dari posisi capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,17 persen serta loan to deposit ratio(LDR) yang terjaga dalam level 74,03 persen. Sementara itu, rasio net interest margin(NIM) tercatat sebesar 5,21 persen di tahun 2023.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

gampang menang slot

Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional******

Jadi di acara ini kami sekaligus membuktikan makanan khas Kota Bogor sudah teruji aman dan bersih

Kota Bogor (ANTARA) - Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memilih Kota Bogor Jawa Barat sebagai lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Keamanan Pangan tingkat Nasional pada Juni 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Bogor Jumat mengatakan, Kota Bogor terpilih menjadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan untuk kedua kalinya.

Ia menjelaskan, Kota Bogor dipilih karena merupakan kota destinasi kuliner. Selain itu, Kota Bogor sudah melakukan pembinaan keamanan pangan di sentra-sentra kuliner.

“Jadi di acara ini kami sekaligus membuktikan makanan khas Kota Bogor sudah teruji aman dan bersih. Karena kami rutin melakukan pembinaan dan juga sudah membentuk satgas pengamanan sentra kuliner,” kata Syarifah.

Syarifah menjelaskan lebih lanjut, keamanan pangan yang disasar Kemenkes merupakan makanan siap saji yang berada di sentra-sentra kuliner.

Karena itu pada hari peringatan keamanan pangan itu nantinya akan ada pembinaan pedagang kaki lima, gelar wicara, demo masak bersama koki, dan pawai dari pedagang-pedagang yang sudah dibina Kemenkes.

Syarifah juga menyebutkan, dalam Peringatan Hari Keamanan Pangan nanti akan ada 10 booth makanan. Di mana enam di antaranya merupakan booth makanan khas Kota Bogor.

“Pelaksanaan peringatan Hari Keamanan Pangan ini rencananya digelar 7 Juni mendatang, dan untuk lokasi ada beberapa alternatif namun kami menyarankan di Taman Sempur,” kata Syarifah. 

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024