gitar100

Penyihir Serbaguna

Pelatih Madura United nilai timnya layak mendapatkan penalti******

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Inflasi Tembus 2,57 Persen pada Januari 2024, Gegara Beras dan Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 2,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada Januari 2024. Secara bulanan, inflasi terealisasi 0,04 persen.

"Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55 pada Januari 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

Amalia merinci penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63 persen. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen.

Berdasarkan wilayah, seluruh provinsi mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,76 persen.

Sebaliknya, inflasi terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,12 persen.

Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kepulauan Riau sebesar 1,21 persen. Di Jawa, inflasi tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 3,02 persen.

Sementara di Sulawesi ada di Gorontalo sebesar 4,04 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara ada di NTB sebesar 2,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Selandia Baru catatkan pemulihan pariwisata yang luar biasa******

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Alasan KAI Commuter Resmi Impor Tiga Rangkaian KRL China******

KAI Commuter resmi impor 3 unit KRL senilai Rp783 miliar dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

Dengan kerja sama tersebut, China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia, setelah proyek kereta cepat beberapa tahun silam.

Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan tiga KRL itu adalah tipe KCI-SFC120-V. Ia juga menyebut impor dilakukan guna memenuhi kuota angkut penumpang yang saat ini membludak.

Ia menyebut impor tiga rangkaian KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Pengadaan impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut," tutur Asdo.

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

Berdasarkan catatan Asdo, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang pada 2023 lalu. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.

Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

"Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan," ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.

Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Pengusaha Blak******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]