jp maxwin slot

Reinkarnasi pesawat

plaza4d2

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Lihat Juga : Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Kemenhan yang Disebut Anies Tak Bisa Jaga RI

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)

Lihat Juga : Melihat Anggaran Kemenhan yang Disebut Anies Tak Bisa Jaga RI

(skt/agt)

Legenda Raja Pedang

kumpulan situs bonus new member 100

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Karier hiburan Nona Hou Fu

beli hp bayar pakai akulaku

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Lihat Juga : TAIPANAlfredo Yao, Pernah Terlunta di Jalan Kini Jadi Taipan Berharta Rp4 T

(skt/agt)

Li Shifan

slot indo gacor

Kubu Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

sistem perdagangan paksa

slot gacor paling gacor

Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis******

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dilibatkan pada rencana program makan siang gratis oleh pemerintah yang akan datang.

"Bagusnya kalau memang program makan gratis itu harusnya melibatkan para pelaku UMKM," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan, pentingnya melibatkan sektor UMKM lokal dalam rancangan program baru yang diusung oleh pemerintah yang akan datang itu dapat berdampak terhadap omzet mereka.

"Kalau tidak (dilibatkan) nanti turun omzet UMKM tersebut," ucapnya.

Dia mengaku, jika saat ini pemerintah belum membahas secara teknis terkait program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menyebutkan, dalam sidang kabinet pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mengakomodasi janji-janji politik.

"Untuk teknis belum, nanti pasti akan ada pembahasan teknisnya," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet.

Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.

Namun, hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Melihat kesiapan anggaran untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah juga telah melakukan simulasi penerapan program makan siang gratis untuk pelajar ditingkat pendidikan dasar hingga menengah yang berlangsung di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang pada Kamis (29/02).

Pada agenda simulasi tersebut, dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Airlangga Hartarto.

Dari hasil peninjauannya, Airlangga melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Setiap paket makanan yang disediakan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup, baik kalori maupun protein.

Semua menu yang terdiri dari nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado dihargai Rp15 ribu per porsi.

Dengan adanya program makan siang gratis ini dinilai akan berdampak pada banyak sektor, seperti sektor kesehatan dan sektor UMKM lokal, dimana daya beli masyarakat nantinya akan meningkat jika dilakukan dengan baik.

Selain itu, program tersebut juga akan memenuhi asupan gizi anak menjadi seimbang hingga dapat mencegah dan menekan kasus stunting di Indonesia.

"Jadi kita melihat simulasinya bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan pelaku UMKM disekitar dengan gizi yang terjaga dan higienis," ujarnya.

Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pilot project atau percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.

"Karena sekolah ini volentir, jadi kita membuka siapa saja yang membuka volentir ini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada disini, yaitu perkotaan pedesaan dan pesisir," ujarnya.


Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba

Baca juga: Pemkab Tangerang libatkan UMKM dalam program Makan Gratis
 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan iblis seperti ini

slot bonus maxwin

Garuda Indonesia tambah frekuensi penerbangan internasional******

Peningkatan frekuensi tersebut akan dilaksanakan pada lima rute penerbangan internasional (pulang pergi/PP), yaitu Sydney - Denpasar, Melbourne - Denpasar, Seoul - Jakarta, Seoul - Denpasar, dan Haneda (Tokyo) - Jakarta dimana peningkatan frekuensi p

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mendukung pariwisata melalui peningkatan frekuensi penerbangan internasional melalui dua hub penerbangan Indonesia, yaitu Jakarta dan Denpasar. Melalui dua hub itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat, mengatakan penambahan frekuensi penerbangan langsung dari Australia yakni Sydney dan Melbourne; Seoul, Korea Selatan dan Haneda, Jepang yang dilaksanakan secara bertahap mulai akhir Maret 2024.
  "Peningkatan frekuensi tersebut akan dilaksanakan pada lima rute penerbangan internasional (pulang pergi/PP), yaitu Sydney - Denpasar, Melbourne - Denpasar, Seoul - Jakarta, Seoul - Denpasar, dan Haneda (Tokyo) - Jakarta dimana peningkatan frekuensi penerbangan tersebut akan dimulai 31 Maret 2024 mendatang," ujarnya.
  Garuda Indonesia akan mengoperasikan penerbangan antara Jakarta dan Tokyo sebanyak tujuh kali per minggu, dari sebelumnya empat kali per minggu.
  Adapun penambahan frekuensi pada empat rute lainnya akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2024, di mana layanan penerbangan pada rute Denpasar-Sydney akan dilayani sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; Denpasar-Melbourne sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; Jakarta-Seoul sebanyak lima kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; dan Denpasar-Seoul sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu.
  Irfan mengungkapkan, langkah ini selaras dengan fokus perusahaan untuk terus bergerak semakin lincah melalui optimalisasi revenue dari langkah pengembangan jaringan yang dijalankan secara bijak.
  Serta sejalan dengan proyeksi upaya peningkatan alat produksi perusahaan, yang rencananya Garuda Indonesia akan menambah jumlah armadanya menjadi sekitar 80 pesawat pada akhir 2024.
  Penambahan frekuensi itu, lanjut dia, mendorong optimisme pertumbuhan pariwisata nasional yang diprediksi akan pulih sepenuhnya pada tahun ini serta target pemerintah dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara 2024 sebesar 68 persen dari target tahun sebelumnya.

Baca juga: Garuda Indonesia Grup menang di tingkat banding atas Greylag Entities

Baca juga: Garuda Indonesia siapkan 14 pesawat untuk Haji 1445 H

Baca juga: Garuda Indonesia gelar CNY Sales Blitz di Kuala Lumpur
 

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024