bonus 100 bebas ip

aplikasi angka jitu 945Jutaan kata 128273Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus 100 bebas ip》

WHO: Tenggat waktu kesepakatan pandemi bisa terlewati******

Jenewa (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin (22/1) meminta semua negara untuk segera berupaya mencapai kesepakatan pandemi.

Dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO di Jenewa, Tedros memperingatkan bahwa negara-negara di dunia mungkin gagal mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan, yang ditargetkan paling lambat Mei mendatang.

"Saya sangat prihatin bahwa negara-negara anggota mungkin tidak memenuhi komitmen itu," katanya. "Waktunya sangat singkat, dan ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan."
 

Tedros menekankan bahwa kompromi diperlukan, atau semua pihak tidak akan mendapatkan apa pun.

Setelah COVID-19 merenggut lebih dari 7 juta nyawa di seluruh dunia, 194 negara anggota WHO membentuk proses untuk menyusun dan menegosiasikan kesepakatan guna memastikan dunia lebih siap dalam mencegah dan mengatasi bencana kesehatan di masa depan.

"Kegagalan mewujudkan kesepakatan pandemi dan amendemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) akan menjadi peluang yang terlewatkan dan mungkin tidak akan dimaafkan oleh generasi mendatang," tutur Tedros.

WHO mengadopsi perjanjian pengendalian tembakau pada 2003, perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan badan tersebut.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bupati Karawang: Pindo Deli 2 dilarang produksi selama penyelidikan******

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh memutuskan agar PT Pindo Deli 2 menghentikan produksi caustic soda selama proses penyelidikan Puslabfor Mabes Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Harus ada pertanggungjawaban dari peristiwa keracunan gas klorin dari PT Pindo Deli 2 yang menimpa ratusan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel," kata bupati, di Karawang, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya bersama pihak kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri Karawang telah memanggil manajamen PT Pindo Deli 2.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik secara moral maupun moril, kepada 126 warga termasuk ibu hamil yang mengalami keracunan, akibat menghirup gas klorin yang bocor dari tempat produksi caustic soda.

"Ini (peristiwa keracunan yang dialami warga) sudah yang ke lima kali. Kami harap ini yang terakhir," katanya.

Disebutkan, atas peristiwa keracunan yang dialami warga akibat menghirup gas klorin yang bocor dari tempat produksi caustic soda Pindo Deli 2, Pemerintah Kabupaten Karawang kini melakukan intervensi kepada Pindo Deli 2 untuk tidak mengoperasikan pabrik yang memproduksi caustic soda.

"Kegiatan produk caustic soda Pindo Deli 2 harus dihentikan sampai benar-benar ada hasil dari Puslabfor Polri dan Kementerian LHK," kata bupati.

Aep menyampaikan, dari apa yang disampaikan manajemen PT Pindo Deli 2, ada kesalahan teknis saat pergantian shift, dari shift pagi ke shift malam, sehingga gas klorin bocor hingga mengakibatkan ratusan warga keracunan.

Ia juga meminta agar manajemen mengecek kembali kondisi valve dan alat produksi, apakah masih layak atau perlu diganti.

Deputi Direktur PT Pindo Deli, Adil Teguh menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat. Pihak PT Pindo Deli juga siap bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi Sabtu (20/1) malam.

Pada Sabtu (20/1) malam ratusan warga Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2 hingga harus dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Pemkab Karawang tunggu Puslabfor tindak Pindo Deli akibatkan keracunan

Baca juga: BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sakongkiu、pinjol yang limit besar、pola maxwin olympus

Terkait：toto macau 2022 paito、maxwin 2022、idr168、bonus freechip new member 2022、pinjaman online cepat、gacor maxwin slot、auto togel、sbo slot 138 login、slot gacor siang hari ini、akulaku kredivo

---

---

bab terbaru：slot online daftar（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08