kesawanbola

Saya ingin merasuki iblis

RI Masih Impor Cangkul dari China hingga AS Meski Jokowi 'Ngamuk'******

Indonesia ternyata masih mengimpor cangkul dari Chinahingga Amerika Serikat (AS). Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berang dan protes soal impor cangkul itu pada 2019 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, impor cangkul dilakukan dari beberapa negara, seperti China, Jepang, Malaysia, Australia, hingga Amerika Serikat.

Pada 2019, Indonesia mengimpor cangkul sebanyak 292.985 kg senilai US1.508 atau setara Rp1,69 miliar (asumsi kurs Rp15.198 per dolar AS) dari China dan Jepang.

Tahun berikutnya, Indonesia kembali mengimpor cangkul dari China dan Malaysia sebanyak 37.128 kg dengan nilai yang menurun jadi US.297 atau setara Rp308 juta.

Sementara itu, Indonesia tercatat berhenti mengimpor cangkul pada 2021. Kendati, RI kembali mengimpor cangkul pada tahun lalu dari Australia dan AS meski jumlahnya kecil sebanyak 38 kg saja atau senilai US4 alias setara Rp3,8 juta.

Namun, BPS mengatakan data tersebut adalah total dari impor cangkul dan garu.

"Tidak ada impor cangkul dan garu (HS 82013010) sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Selama 2022, impor cangkul dan garu hanya ada pada Juni (US3) dan Juli (US1)," ungkap Direktur Statistik Distribusi BPS Efliza saat dikonfirmasi.

Presiden Jokowi sempat dibuat keheranan dengan data impor cangkul RI. Ia bahkan mencibir keuntungan yang diperoleh negara pengekspor cangkul dari aktivitas impor yang dilakukan RI.

"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, 6 November lalu.

Saat itu, Jokowi mengatakan RI masih mencatat defisit transaksi berjalan. Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan (CAD) per kuartal II 2019 mencapai US,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). CAD itu membengkak 21 persen dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar US,97 miliar.

Ironisnya lagi, impor juga menghilangkan ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, Jokowi menegaskan seharusnya pengadaan barang dan jasa di dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk membangun industri-industri kecil yang berkaitan, termasuk cangkul.

"Saya minta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. Persulit barang impor itu. Setop lah (impor). Ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah tapi impor, saya lebih senang beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal," tegas Jokowi kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Jiuxiaojue

Daftar Perusahaan Raksasa Diterjang Badai PHK Sejak Awal 2023******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut pada tahun ini. PHK itu pun dilakukan perusahaan di berbagai sektor baik di dalam maupun luar negeri. Dalih perusahaanmelakukan PHK beragam, dari efisiensi biaya hingga terjerat kasuspidana.

Teranyar, marketplacejual beli mobil Moladin melakukan PHK pada 360 karyawan atau 11 persen dari total karyawannya di Indonesia.

Berikut daftar sederet perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun ini:

2. Boeing

Produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing, berencana memangkas 2.000 karyawannya. Mereka yang terkena PHK berasal dari bagian sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Sebagian pekerjaan tersebut akan dialihdayakan ke mitra Boeing di India, yakni Tata Consulting Services di Bengaluru, India.

3. Zoom

Aplikasi meeting online, Zoom, akan melakukan PHK terhadap 1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memangkas gaji CEO hingga 98 persen.

4. Dell

Dell Technologies Inc akan memecat 5 persen atau 6.500 karyawan dari total 133 ribu karyawan.

Lihat Juga : Syarat Klaim Asuransi Bagi Mobil yang Diseruduk Singa di Taman Safari

5. Rivian Automotive

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk, memecat 6 persen karyawannya demi memangkas biaya produksi mobil listrik di tengah perang harga.

6. Pinterest

Pinterest memberhentikan 150 karyawan atau sekitar 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

7. Paypal

Platform transfer uang online PayPal mengumumkan bakal mem-PHK 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

8. Philips

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memangkas 6.000 karyawan di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu. Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025.

9. OLX

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan PHK terhadap 300 karyawan untuk cabang Indonesia atau setara 30 persen total karyawan. Perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Tanah Air karena penjualan sepi.

10. Hasbro

Produsen mainan Hasbro Inc (HAS.O) mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawan, setara dengan 15 persen tenaga kerja global Hasbro. 

11. SAP

Raksasa software Jerman SAP berencana melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan atau 2,5 persen dari total tenaga kerja globalnya. Chief Financial Officer SAP Luka Mucic mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memangkas biaya produksi dan fokus pada bisnis cloud.

12. IBM Corp

IBM Corp mengumumkan rencana PHK terhadap 3.900 karyawannya. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

13. Ford

Ford Motor Co (F.N) berencana memecat hingga 3.200 karyawan di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke AS. Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.

Lanjut ke halaman sebelah...

Dari Spotify hingga Goldman Sachs juga memangkas jumlah karyawannya

Setan menerangi surga

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

Dandani pakaian wanita, Laksamana

<句子>

Bintang Xianwu

<句子>

Sistem aliansi terkuat

<句子>