kayatogel4d 789Jutaan kata 324392Orang-orang telah membaca serialisasi
《uatas legal atau ilegal》
Jokowi apresiasi layanan BPJS Kesehatan meski harus benahi antrean******
"Memang layanan masih antre itu yang perlu dipercepat, tapi di semua hampir sama, tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit, belum berjam-jam lah sehingga masih baik," kata Presiden Jokowi saat meninjau RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin.
Melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan kecepatan pelayanan, upaya memperpendek antrean pasien, hingga perbaikan fasilitas rumah sakit merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.
"Fasilitas rumah sakit tadi saya lihat antre masih berdesak-desakan karena memang tempatnya saya lihat kurang memadai," ujarnya saat ditanya tentang hal yang masih perlu dibenahi dari layanan fasilitas kesehatan di wilayah setempat.
Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, beserta pejabat daerah terkait menyempatkan waktu berdialog dengan pasien untuk mengonfirmasi apakah ada pungutan liar dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.
Program pemerintah yang dicek oleh Presiden adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kini sudah diberikan kepada sekitar 96 juta penduduk Indonesia.
Termasuk layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini dikelola BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 267 juta peserta atau setara 95 persen lebih dari populasi penduduk Indonesia.
"Saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Nggak ada, apakah ada pasien nginep-nginep di rumah sakit dibatasi juga tidak, saya kira ini bagus," katanya.
Baca juga: Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Pengamat: Dana desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan SDM******
Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengemukakan Program Dana Desa Rp5 miliar per desa dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).
"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Tantan menilai alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur bukan berarti jelek, justru keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Namun, ia menilai saat ini pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.
"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.
"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa," ucap Muhaimin.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Baca juga: Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM
Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa ke depan harus lebih aktif
Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK******
"Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ali menjelaskan pemeriksaan terhadap Novie Riyanto berlangsung pada Kamis (18/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam pemeriksaan tersebut penyidik lembaga antirasuah juga mendalami soal penunjukan pada pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam berbagai proyek di Kemenhub.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI," ujar Ali.
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang diperoleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA
Baca juga: Bukti kasus suap DJKA dikembalikan ke jaksa untuk perkara auditor BPK
Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.
Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.
Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.
Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot2000、sensasi 123 slot login、madu303
Terkait:nagagg、situs terpercaya qq、voucher pulsa tokopedia、234 togel、topstar999、depo89、situs gampang wd、jingga88、mahjong ways 2 demo apk、bayar kredivo pakai shopee paylater
bab terbaru:slot gacor new member(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Ya ada naik, turun, betul. Fluktuasi ada. Tetapi masih dalam batas yang cukup wajar. Saya tidak katakan tidak ada kenaikan. Ada kenaikan tapi juga ada yang turun. Ada yang turun, ada yang naik tetapi secara umum kita bisa pastikan itu alhamdulillah dJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memastikan stok pangan menjelang Ramadhan aman sebagaimana hasil inspeksi rutin ke sejumlah pasar tradisional hingga ritel modern di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilangJakarta (ANTARA) - Dompet seorang jurnalis media daring bernama Bonfilio Mahendra Wahana Putra raib usai debat calon wakil presiden (cawapres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
《uatas legal atau ilegal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik dan pola main slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《uatas legal atau ilegal》bab terbaru。