naga168

Ayah baptis Stadion

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Bulog Pastikan Stok Beras Aman untuk 6 Bulan ke Depan******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan. Bahkan beras bisa digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.

"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata Budi Waseso di Jakarta, Jumat (18/11).

Budi Waseso menyampaikan hal itu berkaitan dengan munculnya isu mengenai ancaman kelangkaan pangan yang tidak berdasar. Pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras.

"Sampai dengan pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton dan selanjutnya setiap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," tegas Budi Waseso.

Fokus Bulog saat ini adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Bulog akan melakukan hal tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih di tengah situasi seperti sekarang.

Budi Waseso juga menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri.

"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerjasama di luar negeri," ujar Budi Waseso.

"Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah," kata Budi Waseso.

Budi Waseso kemudian menjelaskan Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar sampe pelosok tanah air, Bulog sendiri juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara retail.

"Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, juga outlet-outlet binaan Perum BULOG seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada" kata Budi Waseso.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Gibran Usai Ricuh Munas Hipmi: Kami Tak Ingin Kejadian Jelek di Solo******

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal  ricuh yang terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11).

Ia berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kota yang dipimpinnya. Ia juga berharap ricuh Munas Hipmi tak berdampak ke Kota Solo.

Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.

Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Sementara itu Gibran berharap kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.

"Halah, kejadian kecil aja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.

Meski diwarnai baku hantam, Gibran menganggap Munas HIPMI di Solo tetap berjalan lancar. Ia memastikan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI itu tetap berjalan sesuai rencana.

"Insyaallah lancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.

"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.

Sistem bantuan yang sangat baik

Toyota Tanam Rp28 T untuk Kendaraan Listrik di RI 5 Tahun ke Depan******

PT ToyotaGroup siap menggelontorkan investasisebesar Rp28,3 triliun untuk pengembangan kendaraan listrikdi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan investasi besar ini dilakukan oleh Toyota Group untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor otomotif bakal menjadi salah satu sistem transportasi masa depan dan memberikan kontribusi besar ke perekonomian.

"Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN. Akan tetapi, Car RatioR4 di Indonesia masih relatif rendah yaitu sebesar 99 mobil per 1.000 penduduk, menandakan industri otomotif masih berpotensi besar untuk tumbuh di masa depan," ujar Airlangga seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (22/11).

"Kami mengucapkan selamat kepada PT TMMIN atas produksi perdana kendaraan elektrifikasi lokal Indonesia untuk dunia, yakni kendaraan Toyota Kijang. Semoga ini turut mendorong terciptanya ekosistem EV secara berkelanjutan. Saya juga berharap nanti mobil jenis lain, baik SUV atau MPV, bisa menggunakan teknologi EV," imbuhnya.

Airlangga menjelaskan pertumbuhan sektor otomotif sendiri berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri alat angkutan merupakan salah sektor industri yang tergabung dalam industri pengolahan non migas, dan sektor ini pun bertumbuh cukup signifikan sejak kuartal II-2021 lalu, sehingga mampu meneruskan tren pemulihan sampai tumbuh mencapai 10,26 persen pada kuartal III-2022.

Dari sisi produksi, utilisasi industri kendaraan bermotor pada Oktober 2022 lalu mencatatkan capaian sebesar 69,20 persen, sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan selama pandemi yang rata-rata hanya sebesar 40 persen.

Ke depannya, sektor industri diharapkan mampu untuk terus tumbuh dan tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali mengalami ekspansi ke level 51,8 pada Oktober 2022 atau meneruskan tren ekspansif 14 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Gaikindo, pada Oktober 2022 secara wholesalesdari pabrik ke dealermobil baru tercatat sebanyak 93,19 ribu unit atau tumbuh 23,37 persen (yoy) jika dibandingkan Oktober 2021. Sementara itu, potensi permintaan Electric Vehicle (EV)atau kendaraan listrik di dunia diperkirakan juga akan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta unit EV hingga 2040.

Untuk menangkap peluang tersebut sekaligus mendukung agenda Conference of Parties tentang Perubahan Iklim (COP21), Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV untuk Transportasi Jalan.

"Berbagai regulasi turunan dari perpres tersebut juga telah diterbitkan dalam rangka mempercepat pengembangan ekosistem KBL-BB di Indonesia. Semoga langkah produksi mobil dengan teknologi elektrifikasi ini dapat memberikan manfaat bagi ketahanan ekonomi serta mendukung komitmen net zero emission," jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]