n88 slot

Tianmang Tertinggi

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Penyihir penyakit aneh

Dishub DKI Evaluasi Tarif Integrasi, Pertimbangkan Jumlah Penumpang******

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terus melakukan evaluasi penerapan tarif integrasi TransJakarta,MRT, dan LRT. Pihaknya melihat dari data penumpang untuk menentukan arah kebijakan, termasuk peluang menaikkan tarif.

"Belum, (tarif) tetap masih Rp10 ribu. Kami masih terus melakukan evaluasi, tentu hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak penumpang yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," jelasnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

"Justru kami saat ini masih kepada pemanfaatan (tarif integrasi), belum kepada menaikkan tarif," sambungnya.

Kendati, ia menuturkan bahwa pemanfaatan tarif integrasi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan minimal dua moda transportasi umum.

"Jadi yang menggunakan TransJakarta pindah ke MRT atau ke LRT, baru mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi," tuturnya.

Sementara itu, pengguna yang hanya menggunakan satu moda saja, maka otomatis dikenakan satu tarif yang berlaku di moda transportasi tersebut. Syafrin mencontohkan pengguna TransJakarta membayar Rp3.500 satu kali perjalanan, begitu pula pengguna MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang harus bayar Rp14 ribu.

Integrasi antarmoda menjadi salah satu janji politik Anies Baswedan pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Anies mewujudkan hal tersebut melalui program JakLingko, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat Juga : Cerita Penumpang MRT Jakarta Rasakan Tarif Terintegrasi: Lebih Hemat

Program JakLingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan 2018. Sejak peluncuran program JakLingko, Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan pengguna transportasi umum.

Merujuk data Pemprov DKI, sejak Anies menjabat pada 2017 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat dua kali lipat dalam dua tahun.

Pada 2017 tercatat 144,8 juta pengguna transportasi umum di Jakarta sepanjang tahun. Angka itu meningkat menjadi 288,4 juta pada 2019.

Besarnya tarif integrasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal LRT Rp4.000, TransJakarta Rp3.000, dan MRT Rp2.000. Sedangkan tarif untuk selanjutnya dikenakan Rp250 per kilometer.

Namun, penumpang hanya akan dikenai tarif maksimal Rp10 ribu ketika menggunakan dua atau lebih moda transportasi JakLingko selama tiga jam.

Rencana Promosi Pakan Meriam

Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik******

Harga jual minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, naik di atas Rp14 ribu per liter. Tak hanya semakin mahal, komoditas itu juga langka di pasaran.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa Jakarta Selatan, pada Selasa (31/1), banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita.

Rasiko, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan Minyakita mulai langka sejak sebulan terakhir. Ia menuturkan, kalaupun barangnya ada, harga jualnya cukup mahal karena modal beli sudah di atas Rp14 ribu per liter. 

Ia menambahkan salah satu produsen Minyakita, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology sempat memeriksa kondisi ketersediaan Minyakita di Pasar Santa. Namun, pasokan Minyakita disebut tetap tidak ditambah.

"Kemarin ada kunjungan dari Sinar Mas, yang bikin Minyakita kan Sinar Mas, dia kunjungan ke sini. Cuma kunjungan doang, barangnya (Minyakita) enggak dikirim," ujarnya.

Kelangkaan Minyakita juga dikeluhkan pedagang lainnya, Mustafa. Kendati demikian, ia masih menjual beberapa kemasan Minyakita isi dua liter dengan harga Rp32 ribu. Namun, ia tak bisa menjual dengan harga Rp14 ribu per liter karena modal yang dikeluarkan sudah lebih dari itu.

Mustafa menjelaskan ia membeli 6 kemasan Minyakita isi 2 liter dari agen seharga Rp180 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita isi 2 liter adalah Rp30 ribu per liter. Dengan mengambil untung sekitar 10 liter ia menjual Minyakita dengan harga Rp32 ribu-Rp33 ribu per 2 liter.

Melihat harga Minyakita tersebut, Mustafa pun mengaku kesal dengan tulisan harga Rp14 ribu yang masih tertera di kemasan Minyakita.

"Yang saya kesalnya itu tulisan (Rp14 ribu) kok masih ada. Itu kan melanggar. Sekarang belinya aja enggak dapat Rp15 ribu," katanya.

Senada, Lina selaku penjual di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut.

"Misalkan ada pun kita jualnya mesti Rp15 ribu. Itu pun kalau barangnya ada. Ke sini barangnya enggak ada, di agen juga enggak ada." ujarnya.

Karena Minyakita yang langka, Lina pun memilih untuk menjual minyak goreng merek lain seperti Tropicana dan Vipco, meskipun harganya lebih mahal dari Minyakita.

Sementara itu di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, beberapa pedagang masih menjual Minyakita seharga Rp16 ribu per liter, di atas HET yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Menurut pedagang, harga jual Rp16 ribu karena harga dari distributor juga naik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kelangkaan Minyakita terjadi akibat realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Sebab itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan.

Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Keluarga Chef Arnold Rugi Puluhan Miliar Akibat Jadi Korban Indosurya******

Chef Arnold Purnomo mengaku salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Total kerugian akibat penipuan itu bahkan mencapai puluhan miliar.

"Bukan saya korban secara langsung, tapi anggota keluarga. Nilai kerugiannya mencapai puluhan miliar," ujar Chef Arnold, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/2).

Chef Arnold mengatakan keluarganya tersebut meminta bantuannya untuk menuntut keadilan atas kasus penipuan Indosurya.

Hal itu kemudian membuat banyak korban yang terjebak. Sejak 2020, Chef Arnold mengatakan banyak korban yang tidak berani melaporkan karena banyak yang diancam untuk disomasi.

"Banyak korban yang baru tahu saat covid-19 dan yang meninggal, padahal dana yang mereka titipkan adalah dana pensiun, kan sangat disayangkan," ujar Arnold.

Indosurya menjadi sorotan karena berhasil menjaring 23 ribu nasabah selama delapan tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun mencapai Rp106 triliun.

Namun, dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kemudian divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Padahal, Juni sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Henry dituntut 20 tahun bui dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan negara tidak boleh kalah menindaklanjuti vonis lepas dan bebas Henry Surya dan June Indria. Bareskrim Polri pun merespons positif keinginan Mahfud itu.

"Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah," ujar Kabareskrim PolriKomjen Agus Andrianto, Minggu (29/1).

Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu di antaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Lebih lanjut, Agus memastikan jajarannya terus memburu tersangka lainnya, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub yang terdeteksi di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]