jam gacor slot olympus hari ini

dunia fantasi yang hilang

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Dua Pertimbangan Garuda Sebelum Izinkan Pramugari Berjilbab******

Maskapai penerbangan PT GarudaIndonesia (Persero) Tbk membuka kesempatan bagi para pramugariuntuk menggunakanjilbab. Namun, ada dua pertimbangan Garuda sebelum memberlakukan ketentuan tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dua pertimbangan itu adalah kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab, serta aspek pelayanan dan keselamatan.

Saat ini, Garuda dan stakeholdertengah berdiskusi secara intensif mengenai kesiapan pramugari untuk menggunakan jilbab dengan mempertimbangkan dua hal tersebut.

Saat ini, Irfan mengatakan Garuda Indonesia juga telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji di mana pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholderterkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," tandas Irfan.

Kebijakan pengenaan jilbab oleh pramugari Garuda sebelumnya disorot oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Ia menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim pramugari Garuda.

Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab permanen. Menurutnya, banyak pramugari muslim di Garuda yang sehari-hari mengenakan jilbab, namun harus melepas jilbab ketika bertugas sebagai pramugari.

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

Penjualan Jeblok Lagi, Apple Diperkirakan PHK Karyawan Lagi******

Apple Inc (AAPL.O) memperkirakan pendapatan perusahaan turun pada kuartal pertama 2023. Penjualan Apple juga anjlok 5 persen menjadi US7,2 miliar di kuartal keempat 2022.

Untuk pertama kali sejak 2016, ekspektasi Wall Street terkait pendapatan Apple meleset. Penjualan iPhone perdana merosot pada 2020. Meski sudah merosot dua kuartal berturut-turut, Apple masih belum mem-PHK karyawannya.

CEO Apple Tim Cook mengatakan ketidakpastian ekonomi diperkirakan merugikan sektor game dan iklan digital.

Cook mengatakan Apple memiliki basis 2 miliar perangkat aktif, naik dari angka 1,8 miliar tahun lalu. Ada 935 juta pelanggan berbayar.

Meski penjualan merosot, Apple belum mengumumkan akan memangkas jumlah karyawan, seperti yang dilakukan banyak perusahaan raksasa lain. Namun, beberapa analis berpikir hal itu bisa saja terjadi atau ada pemotongan biaya yang lebih sederhana lainnya.

"Apple kemungkinan akan memotong beberapa biaya, tetapi kami tidak mengharapkan PHK massal minggu ini," kata analis Wedbush Securities Dan Ives kepada CNN, dikutip Jumat (3/2).

Tom Forte, seorang analis senior dari DA Davison setuju akan ada pengurangan staf, tetapi jumlahnya tidak sedrastis PHK di perusahaan teknologi besar lain. PHK dilakukan di tingkat ritel.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Kemnaker Akan Usut Karyawan Lembur Tak Dibayar di Jawa Tengah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusut masalah karyawanyang lembur tanpa upah PT Sai Apparel Industries, Desa Harjowinangun, Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah terkait hal ini.

Haiyani meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

Haiyani menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan rencananya pagi hari ini akan terjun langsung mengecek ke perusahaan.

Jika benar ada karya lembur yang tidak dibayar upahnya, Kemnaker bakal mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

"Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," tegasnya.

Kabar tentang karyawan lembur tak dibayar ini mencuat melalui di Instagram, di mana ada karyawan yang berasal PT Sai Apparel Industries menuntut haknya tersebut. Kemnaker juga mengaku prihatin atas kejadian ini.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

90 dari 142 Investor Sudah Kirim Surat Komitmen Awal Investasi di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2).

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed usedan komersial.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan 75 persen dari total wilayah IKN yang seluas 256.142 hektare (Ha) akan menjadi ruang hijau. Adapun ruang hijau itu terdiri dari 65 persen area hutan lindung dan 10 persen area produksi pangan.

"Kalau di masa lampau kita sering dikritik menjalankan apa yang disebut deforestasi atau penggundulan hutan dan segala macam, justru di IKN Nusantara ini kami semua akan melaksanakan reforestasi," kata Bambang.

Ia menyebut lingkup hutan Nusantara terdiri dari dua jenis, yakni hutan sekitar kota (KPIKN) dan hutan dalam kota (KIPP dan KIKN).

KPIKN antara lain berupa hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Sementara KIPP dan KIKN berupa hutan kota, jalur hijau, taman tematik, vertical garden, green roof top, dan ruang terbuka hijau lainnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan pihaknya ingin warga sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ibu kota, tapi ikut terlibat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bambang mencontohkan untuk warga yang ingin berwirausaha, pihaknya memberikan pelatihan usaha UMKM dan menyiapkan lapangannya.

"Kami menginginkan mereka tidak hanya menjadi penonton di dalam proses pembangunan IKN tapi kami ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan," katanya.

[Gambas:Video CNN]