deltatogel

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Belanja Seru Tiap Weekend di Transmart Pasti Murah******

Transmart kembali menggelar promo Bestie, 'Belanja Seru Tiap Weekend' pada 10-14 Februari 2023. Dengan promo ini, belanja kebutuhan pokok, camilan, sampai produk kebersihan di Transmart pada akhir pekan dijamin pasti murah dan pasti lengkap.

Untuk promo Bestie pekan ini, minyak goreng SunCo 2 liter dibanderol Rp34.900 per kemasan untuk gerai Transmart di wilayah Jawa-Bali. Sementara wilayah luar Jawa-Bali cuma Rp35.500 per kemasan.

Lihat Juga : Sinergi dengan Bukalapak, Transmart Jadi Hub Belanja Online Allo Fresh

Diskon 25 persen juga berlaku untuk pembelian Indofood Sambal Pedas, Extra Pedas, Pedas Manis, dan Pedas Lampung seharga Rp11.900 per kemasan dan Mama Lemon Lime 680 ml seharga Rp9.500 per kemasan.

Semua promo ini berlaku di cabang Transmart seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan promonya, ya!

Lihat Juga : Belanja di Transmart Lebih Untung Pakai Allo Bank dan Bank Mega

Yuk,langsung belanja di Transmart weekend ini. Kalau ada yang lebih murah, Transmart siap beri jaminan ganti selisih dua kali lipat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Jangan lupa juga untuk gunakan Allo Bank dan Bank Mega dalam pembayaran transaksi belanja biar belanja semakin murah dan semakin untung.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Produsen Sepakat Pasok 29 Juta Liter Minyak Goreng ke BUMN Pangan******

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan sejumlah produsen sepakat memasok minyak gorengke BUMN Pangan untuk percepatan pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal tersebut disampaikan usai rapat pasokan minyak goreng bersama BUMN Pangan dan para produsen minyak goreng, Rabu (8/2).

Arief menyebut dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setelah dilakukan pembahasan, diskusi, serta mendengar masukan dari perwakilan produsen, Arief menuturkan untuk tahap awal ini disepakati komitmen penyaluran total sebanyak 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari-Maret ini.

Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Adapun dari total 29 juta liter tersebut ID FOOD akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter.

Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, dan Apical Group 8 juta liter.

Lalu, KPN Group sebanyak 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.

"Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA " ujar Arief.

Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola CPP, Arief mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri.

Pasalnya, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 Februari lalu.

Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang HBKN puasa dan lebaran. Kebijakan tersebut diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan faktor pengali regional dalam rangka DMO minyak goreng yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita, di mana insentif faktor pengali untuk kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,5 dan untuk kemasan selain kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,75.

"Penyesuaian kebijakan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan insentif ekspor pengali minyak goreng tersebut agar produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan (Minyakita) termasuk untuk penyelenggaraan CPP," ucap Arief.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Airlangga Usulkan Hilirisasi Demi Kerek CPO: Jangan Cuma Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hilirisasi menjadi kunci untuk menaikkan harga crude palm oil (CPO). Ia menegaskan jangan cuma mengandalkan minyak goreng.

Menurutnya, harga CPO tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, Airlangga menyebut harga CPO relatif meningkat. Apalagi dengan resminya penggunaan B35 di Indonesia sejak 1 Februari lalu.

Ia menegaskan kehadiran B35 yang merupakan bahan bakar campuran antara 65 persen BBM solar dengan 35 persen minyak sawit akan menambah permintaan domestik minyak sawit hampir 3 juta ton.

"Harga turun-naik itu tergantung supply dan demand. Salah satu yang harus kami kembangkan adalah produk-produk turunan sehingga tidak menggantungkan hanya untuk minyak goreng, tetapi kami juga dorong ke oleochemical," tuturnya di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

"Nilai tambah yang lebih atau hilirisasi ini akan terus didorong. Sehingga tentu hilirisasi juga menggantikan beberapa komoditas bahan baku yang lain," sambung Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia telah menyerahkan Keketuaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke Malaysia. 'OPEC' kelapa sawit RI-Malaysia itu bakal mengajak Honduras bergabung sebagai anggota ketiga.

Selain itu, Airlangga mengatakan Indonesia dan Malaysia akan terbang ke Uni Eropa (UE), tetapi bukan dalam rangka menyetop ekspor sawit.

"Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di UE, pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut," jelasnya.

Kendati, Airlangga dan Fadillah belum memastikan kapan kedua negara berangkat ke UE. Ia hanya menegaskan soal waktu keberangkatan masih akan diatur oleh Kantor CPOPC.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

BPKH Investasi di Arab Demi Tekan Biaya Haji Masa Depan******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang mendirikan anak perusahaan di Arab Saudidemi mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar untuk membantu menekan biaya hajidi masa mendatang.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI mengatakan ini adalah respons dari saran berbagai pihak terkait investasi yang dilakukan BPKH.

Fadlul mengasumsikan Komisi VIII, BPKH, dan stakeholder lain sudah sepaham terkait ekosistem perhajian. Menurutnya, ekosistem perhajian bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

"Mudah-mudahan bukan hanya BPKH merupakan sumber pembiayaan keberangkatan haji, namun dapat membantu Kemenag dalam melakukan press control terhadap beberapa harga yang menjadi komponen utama penyelenggaraan biaya haji," sambung Fadlul.

Segala hal seputar BPKH dirinci dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk pembagian soal penempatan investasi yang musti dilakukan BPKH untuk memperoleh nilai manfaat. Kemudian, dimanfaatkan untuk mensubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Selanjutnya, porsi penempatan dan investasi dana kelolaan haji diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Rinciannya, investasi dalam bentuk emas maksimal 5 persen (pasal 29 ayat 2), investasi langsung maksimal 20 persen (pasal 30 ayat 3), investasi lainnya maksimal 10 persen (pasal 31 ayat 2), dan investasi surat berharga syariah negara (SBSN) dengan limit yang tidak dibatasi (pasal 28 ayat 1-3).

Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH 2022 (unaudited), saldo dana haji 2022 sebesar Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dari tahun sebelumnya di angka Rp158,79 triliun. Namun, nilai manfaat yang dihasilkan merosot 4,18 persen dari Rp10,52 triliun pada 2021 menjadi Rp10,08 triliun di tahun berikutnya.

Sementara itu, polemik dana haji mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam rapat tersebut memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

Merespons hal tersebut, BPKH menegaskan siap untuk turut mendukung sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia jika besaran BPIH 2023 ditetapkan. Fadlul mengatakan BPKH akan mensosialisasikan hal tersebut kepada jemaah yang berangkat maupun yang akan berangkat di tahun ini.

"BPKH siap menerima arahan dan masukan dari panja terkait proporsi Bipih dan BPIH untuk keberangkatan ibadah haji 2023 dengan menyesuaikan alokasi nilai manfaat berdasarkan proyeksi hasil investasi di tahun berjalan," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

IHSG Menguat Tipis ke 6.940 Meski Enam Sektor Lesu******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.940 pada Rabu (8/2). Indeks saham menguat tipis 4,82 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.701 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.310 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB menguat 0,35 persen di level Rp15.095 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak hijau. Indeks S&P 500 menguat di 1,29 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun melemah 1,90 persen. Termasuk indeks NYSE Composite minus 0,79 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus di 0,29 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah di 0,02 persen. Hanya indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 1,30 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Indeks DAX di Jerman melemah 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase 0,07 persen. Berbanding terbalik, indeks FTSE 100 di Inggris justru plus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]