slot yang lagi gacor siang ini 285Jutaan kata 715462Orang-orang telah membaca serialisasi
《anti rungkad》
Sambut Nyepi, Penyeberangan Jawa******Jakarta, CNN Indonesia--
PTASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menutup sementara layanan penyeberangan dari dan menuju kePulau Bali, yakni lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar-Padangbai dalam rangka memperingati Hari Raya NyepiTahun Saka 1945 mulai Selasa (21/3).
Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dan surat imbauan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) XI Jawa Timur serta BPTD XII Bali & NTB.
"Untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang sedang melaksanakan catur brata Nyepi pada Rabu (22/3), maka akan dilakukan penutupan sementara layanan operasional penyeberangan di dua lintasan yang menghubungkan wilayah Jawa, Bali dan Lombok," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi, Senin (20/3).
Penutupan juga dilakukan dari Pelabuhan Padangbai, Bali, dan Pelabuhan Lembar, Lombok, pada Rabu (22/3) mulai pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.
Sementara itu, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Rabu (22/3) pukul 03.00 WITA dari Pelabuhan Padangbai, Bali, sedangkan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 09.00 WITA.
Sementara dari Pelabuhan Lembar, Bali, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Selasa (21/3) pukul 19.30 WITA dan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 04.30 WITA.
Lihat Juga :Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu |
Shelvy menuturkan penutupan sementara operasional di lintasan yang menghubungkan Jawa, Bali dan Lombok akan dilakukan mulai Selasa (21/3) selama kurang lebih 29 jam, dan akan kembali beroperasi normal pada Kamis (23/3).
"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur jadwal perjalanannya dengan baik, dan pastikan agar tetap mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat," ujarnya.
Ia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui oleh calon penumpang, khususnya di lintas Ketapang - Gilimanuk. Pertama, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Tiket dibeli dari via Aplikasi Ferizy.
Lihat Juga :Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan Rp74 T Libatkan Aparat Hukum |
"Kedua, tiket bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Kemudian ketiga, calon penumpang wajib bertiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan," ucapnya.
ASDP juga mengantisipasi lonjakan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk dengan menyiagakan armada secara maksimal, serta pengaturan waktu berlayar dan sandar. Untuk dua lintasan ini, perseroan mengoperasikan sekitar 28 unit kapal per harinya dari total 52 unit kapal yang disiagakan.
"Antisipasi juga dilakukan di Pelabuhan Padangbai, dimana tetap disiagakan 3 unit kapal untuk pelayanan darurat dari total 26 kapal yang beroperasi di lintasan Padangbai - Lembar," ungkapnya.
Manajer usaha PT. ASDP Pelabuhan Gilimanuk Djumadi membenarkan pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Ketapang Banyuwangi dan Lembar NTB akan dihentikan sementara saat Nyepi. Kapal-kapal Pelabuhan
"Itu hasil kesepakatan sudah selesai dan habis rapat," katanya kepadaCNNIndonesia.com.
Menurutnya, saat ini situasi kondisi di lapangan di Pelabuhan Gilimanuk sepi dan setiap kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, tidak pernah penuh.
"Jadi kapal setiap berangkat tidak ada yang penuh, mengalir sepi bukan mengalir padat. Kalau bicara per hari, melihat situasi dan kondisi normal padat dan sangat padat. Kalau normal itu bisa 1.600 kendaraan pribadi itu 24 jam," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(kdf/pta)Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).
"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.
Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.
"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.
Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.
Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.
Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.
"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.
(rea/rea)Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******Jakarta, CNN Indonesia--
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.
Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.
Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).
Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce
"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.
Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.
Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.
Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.
Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.
Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.
"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.
"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.
(inh/inh)Label:situs baru paling gacor、wisata slot、game slot resmi
Terkait:papahoki、kingdomtt、erek2 65、sbobetlink、togel up、slot terjitu、qq801、prediksi filipina hari ini togel、trik main slot koi gate、situs link slot terbaru
bab terbaru:semarpoker(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《anti rungkad》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bonus new member 50Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《anti rungkad》bab terbaru。