vip579

kode alam rambut 599Jutaan kata 661288Orang-orang telah membaca serialisasi

《vip579》

Wali Kota Jakpus harap proses rekapitulasi dapat berjalan sinkron******

Harapan kita apa yang sudah direkapitulasi datanya sinkron dan bisa disepakati bersama

Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma berharap rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun yang sudah berada di tingkat kota, hingga nanti di provinsi dapat berjalan sinkron.

Menurut Dhany semua proses yang panjang memang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi baik tenaga, pikiran, maupun material untuk menghasilkan sebuah demokrasi yang merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat.

"Harapan kita apa yang sudah direkapitulasi datanya sinkron dan bisa disepakati bersama. Jika ada persoalan harus kita komunikasikan," kata Dhany di Jakarta, Senin.

Rekapitulasi tingkat kota akan berlangsung tiga hari yang nantinya dilanjutkan ke tingkat provinsi. Pada Minggu (3/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat telah mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada tingkat kota, di salah satu hotel di kawasan Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen.

Dalam rapat tersebut, KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan ini merupakan puncak dari tahapan pemilu yang rangkaiannya sudah dimulai dan telah berjalan dengan baik beberapa hari yang lalu.

“Tahapan rekapitulasi ini akan berjalan dari tanggal 3 sampai 5 Maret 2024 di tingkat kota Jakarta Pusat," kata Efni.

Menurut Efni, siapapun nanti yang terpilih adalah orang yang sudah mengikuti proses demokrasi dengan baik, yang telah dipilih oleh masyarakat, dan merekalah yang akan mengemban tugas dan amanah.
Baca juga: KPU Jaksel persiapkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kota
Baca juga: KPU DKI jaring pemantau Pilgub DKI Jakarta hingga 16 November
Baca juga: KPU Jakut masih tunggu rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Survei: 60 persen tak setuju cara Biden tangani konflik Gaza******

Moskow (ANTARA) - Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh media The Wall Street Journal.

Survei yang sama juga menyebutkan bahwa 42 persen responden berpendapat bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya melawan gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Namun, 19 persen responden menyatakan Israel belum bertindak cukup jauh, dan 24 persen mengatakan tanggapan Israel sudah tepat, menurut hasil jajak pendapat yang diungkap pada Minggu (3/3).

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan berkembangnya simpati warga AS terhadap rakyat Palestina, dengan 33 persen responden mengatakan AS tidak berbuat banyak untuk membantu rakyat Palestina.

Selain itu, 30 persen warga Amerika berpendapat bahwa AS berbuat terlalu banyak untuk membantu Israel, kata laporan itu.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 21-28 Februari dengan melakukan survei terhadap 1.500 orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik
Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina******

Tiga Ratus Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bisnis Hadir Untuk Menunjukkan Dukungan Jepang Bagi Rekonstruksi di Ukraina
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Tanggal 19 Februari, perwakilan pemerintah Jepang dan Ukraina serta berbagai perusahaan berkumpul di Tokyo untuk menghadiri Konferensi Jepang-Ukraina untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi.
Dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, delegasi pemerintah Jepang menjanjikan dukungan jangka panjang bagi pemulihan Ukraina melalui kemitraan publik-swasta. Sementara delegasi Ukraina, dipimpin oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, berterima kasih kepada Jepang atas bantuan yang diberikan dan mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk berinvestasi pada rekonstruksi Ukraina. Setiap delegasi beranggotakan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan. Total sekitar 300 orang dan 130 perusahaan mengikuti konferensi tersebut. Kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam tujuh bidang utama: penanggulangan ranjau darat dan pembersihan puing-puing, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi mata pencaharian, pengembangan pertanian, bioteknologi, teknologi digital dan informasi, infrastruktur transportasi dan energi, serta tindakan anti korupsi dan penguatan pemerintahan.
Saat menyampaikan pidato utama, Perdana Menteri Kishida menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemulihan Ukraina dari perang yang sedang berlangsung adalah “investasi di masa depan,” dan menyerukan masyarakat internasional untuk berkontribusi. “Sektor publik dan swasta Jepang akan bekerja sama melalui pendekatan di seluruh Jepang, berbekal pengetahuan dari upaya rekonstruksi pasca perang dan bencana di Jepang,” kata beliau. “Promosi rekonstruksi ekonomi ini adalah investasi bagi masa depan Ukraina maupun investasi di Jepang dan seluruh dunia.” Beliau menjabarkan berbagai inisiatif baru bagi sektor publik dan swasta di Jepang untuk mendukung Ukraina. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang akan meringankan persyaratan visa masuk bagi warga negara Ukraina yang terlibat dalam proyek kerja sama Jepang-Ukraina.
Perdana Menteri Shmyhal berterima kasih kepada Jepang atas bantuan berkelanjutan, dan kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan ke Ukraina pada tahun 2023. Beliau berkata, “Konferensi hari ini akan menjadi langkah maju untuk terus mengembangkan hubungan kedua negara.” Shmyhal menyebutkan kesuksesan finansial berbagai perusahaan Jepang di Ukraina sejauh ini, dan mengundang para pelaku bisnis agar berinvestasi lebih lanjut untuk “keajaiban ekonomi Ukraina” yang akan datang. Beliau menekankan bahwa sektor utama seperti energi, pertanian, dan infrastruktur menawarkan peluang investasi utama dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Kedua pemimpin negara menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama dan pentingnya sektor swasta dalam rekonstruksi Ukraina.
Konferensi ini menghasilkan pengumuman 56 dokumen, termasuk perjanjian antar pemerintah. Kedua pemerintah menandatangani konvensi penghapusan pajak berganda, yang akan mendukung perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Ukraina. Mereka juga menandatangani perjanjian pemberian kredit bilateral, bertukar catatan mengenai bantuan hibah bagi pemulihan darurat, dan berjanji untuk bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi.
Dokumen lainnya mencakup kesepakatan antara lembaga pemerintah dan perusahaan perorangan serta perusahaan bisnis. Perusahaan Jepang menandatangani perjanjian dengan perusahaan Ukraina dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan fasilitas energi, membangun kembali infrastruktur, menghilangkan ranjau darat, dan banyak lagi.
Sejak invasi Rusia di bulan Februari 2022, Jepang rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain ke Ukraina. Setelah pengumuman kemitraan publik-swasta di konferensi ini, Jepang berencana menggunakan keahlian dan pengalaman teknologinya untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana guna memperkuat dukungannya terhadap Ukraina.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903285/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakDepartemen Luar Negeri+81-(0)3-3580-3311
Sumber: Departemen Luar Negeri Jepang

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：asia slot888、pgslot168、gajahbola

Terkait：aplikasi bisa kredit hp、geng76、jam gacor slot online、ondel4d、bobasport、koin303、rtp garuda138、lazabet、nagaasia88、pinjol ilegal yang aman

---

---

bab terbaru：kodesairhk（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29