upgrade kredivo ke premium

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Antisipasi Kekeringan, Bulog Akan Impor Beras 1 Juta Ton dari China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdari China pada tahun depan. Ini merupakan kelanjutan kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun ini.

Budi mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang dampaknya diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan.

"Kejadian cuaca, banjir, gagal panen di mana-mana beberapa wilayah yang menjadi produksi beras akhirnya kita kurang, mau tidak mau kita mulai (impor beras). Kita impor mulai tahun lalu akhir 2022. Tapi, ternyata berkepanjangan masalah cuaca, produksinya menurun, kita ditugaskan 2 juta (2023)," kata Budi di Gudang Bulog Kaltimtara, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (23/9) seperti dikutip dari detik.com.

"Prediksi (kekeringan) tidak hanya tahun ini. Nanti BMKG akan memprediksi kira-kira kalau ini ternyata rawan (kondisi cuaca) pasti Presiden mau menugaskan lagi (untuk) cepat ambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah," katanya.

Budi menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan penambahan jumlah impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri memang sedang mengalami penurunan.

"Produksi dalam negeri memang ada penurunan, tidak salah siapa-siapa karena kita tidak bisa melawan alam. Kemarin awal-awal tahun karena masalah banjir, banyak akhirnya yang gagal panen sehingga produksinya masih kurang. Hari ini ada El Nino, kekeringan pasti akan juga berpengaruh pada produktivitas sawah. Jadi, wajar," terangnya.

Budi menambahkan China menjadi salah satu negara yang siap mengekspor berasnya untuk Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pasokan dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan.

"Berarti kalau ada penugasan nanti ke saya (Bulog) 1 juta lagi, saya akan ambil dari negara China. Karena China sudah siapkan 1 juta (ton). Jadi saya tidak ngambil dari Thailand, tidak ngambil dari Vietnam atau negara-negara yang kemarin, Pakistan termasuk," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?******

Pemerintah bakal melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan di Indonesia usai revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diteken. 

Rencananya, Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan akan meneken revisi Permendag itu pada Selasa (26/9). 

Dalam beleid tersebut, nantinya pemerintah hanya membolehkan social commerce untuk mempromosikan barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini bisa untuk transaksi dan jualan adalah TikTok Shop.

Ia juga menyebut dalam revisi Permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Selanjutnya, pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulhas.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau sekitar Rp1,5 juta.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Zulhas Ancam Tutup E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengultimatum akan menutup e-commerce yang masih menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

Jika ditemukan e-commerce yang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, ia akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan. 

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9) ini.

Adapun revisi Permendag tersebut akan ia tanda tangani pada Selasa (26/9) besok.

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulhas.

Selain harga minimum barang impor yang boleh dijual di e-commerce, Zulhas juga bakal mengatur beberapa kebijakan dagang online lainnya.

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan gak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya gak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Keempat,pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Zulhas Dorong Pedagang Glodok dan Tanah Abang Jualan Online******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pedagang pasar tradisional untuk berjualan secara online. Menurutnya, perdagangan offline tidak cukup di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"Pasar-pasar Glodok, pasar-pasar Tanah Abang sekarang offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offlinesaja," kata Zulkifli dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV,Selasa (26/9).

"Selain jualanofflinedia juga harus jualan melalui online. Ini bukan pilihan tapi memang keharusan," imbuhnya.

"Melindungi iya, oke. Kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga harus produknya bagus, harganya bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu," katanya.

Ia resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Menurut Zulkifli, perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Kemudian,social commercedilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," katanya.

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Kadin Beri Rekomendasi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Jokowi di IKN******

Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas dari pihaknya ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 22 September 2023.

Peta jalan ini merupakan advis program pembangunan yang lebih terarah hingga 2045 mendatang. Roadmap tersebut diberikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid pada Malam Apresiasi di kawasan IKN Nusantara yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Peta jalan ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan Indonesia Emas," terang Jokowi usai menerimaroadmapberbentuk buku tersebut.

"Kami berharap rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 semakin terarah," kata Arsjad.

Lihat Juga : Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN Telan Rp1,34 T

Lebih lanjut dia menerangkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun berdasarkan empat aspek prioritas

Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan.

Kedua, aspek kesejahteran. Salah satunya hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Upaya ini penting dilakukan mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar.

"Keempat, aspek keberlanjutan. Aspek ini menargetkan dekarbonisasi dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan,"ujar Arsjad.

Sebagai informasi, dalam Struktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan pada Juni lalu terdapat 6 bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia.

Enam bab itu adalah Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5 persen yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen Indonesia dapat keluar MIT pada 2041 mendatang. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Lihat Juga : Jokowi Groundbreaking Proyek Strategis IKN, PLN Hadirkan Listrik Andal

Optimistis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan.

Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Sistem penurunan peti harta karun

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.