nama2 situs slot terpercaya

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Sepekan Jelang Ramadan: Beras Masih Mahal, Gula hingga Telur Juga Naik******

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (4/3). Dua pekan jelangRamadan, harga berasmasih tak kunjung landai. Harganya masih terus naik.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras secara nasional di level eceran masih terus naik dibanding pekan lalu.

Beras kualitas bawah I dijual Rp14.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II Rp14.450 per kg dari sebelumnya Rp14.350 per kg.

Kemudian, beras kualitas super I dijual Rp17.300 per kg, sementara pekan lalu Rp17.150 per kg. Harga beras kualitas super II juga naik menjadi Rp16.750 per kg dari Rp16.600 per kg.

Beberapa komoditas pangan yang juga naik jelang puasa adalah gula. Harga gula pasir premium naik menjadi Rp18.400 per kg dari Rp18.300 per kg. Lalu, gula pasir lokal pun naik Rp100 menjadi Rp17.750 per kg.

Telur ayam ras juga melejit ke Rp31.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp30.900 per kg. Harga daging ayam ras segar meroket menjadi Rp38.700 per kg dari Rp37.700 per kg pada pekan lalu.

Minyak goreng kemasan bermerek II naik menjadi Rp19.350 per kg dari Rp19.300, serta minyak goreng curah dijual Rp16.300 per kg dari Rp16.200 per kg. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I tetap Rp20.750 per kg.

Lihat Juga : Pantauan Kemendag di 649 Pasar, Harga Beras Premium Masih Belum Turun

Bawang putih pun terpantau naik menjadi Rp41.150 per kg dari Rp40.800 per kg.

Beberapa harga pangan terpantau stabil sejak pekan lalu. Harga daging sapi kualitas I tetap Rp138.200 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II Rp12.9300 per kg, sama seperti minggu lalu.

Kemudian, harga bawang merah juga merangkak turun. Kini, bawang merah dijual Rp36.900 per kg dari sebelumnya Rp37.350 per kg.

Komoditas cabai-cabaian justru turun harga. Harga cabai rawit merah kini Rp68.150 per kg dari Rp69.050 per kg, cabai merah Rp73.700 per kg dari Rp77 ribu per kg, serta cabai merah keriting Rp67.100 per kg dari Rp71.750 per kg.

Namun, cabai rawit hijau berbeda. Harganya naik menjadi Rp52.900 per kg dari Rp52.750 per kg.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Ia pun meminta narasi harga beras naik tidak langsung ditelan mentah-mentah.

Jokowi meminta agar masyarakat kembali memeriksa harga beras di pasaran.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya (harga beras naik. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harga turun apa naik. Cek di Pasar Johar, naik atau tidak, turun atau tidak," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Jokowi meminta agar masyarakat mengunjungi pasar-pasar induk seperti di Cipinang, Jakarta hingga Pasar Johar, Karawang. Ia meminta masyarakat untuk melihat sendiri apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga beras.

"Cek sudah turun, karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka," ujarnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Kantor Pos Inggris Ancam PHK 6.000 Karyawan******

Perusahaan kantor pos di Inggris, Royal Mail, mewanti-wanti akan memangkas (PHK) 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan, akibat perselisihan dengan serikat pekerja.

Mengutip Reuters, Jumat (14/10), perusahaan tersebut menyatakan akan melakukan PHK lebih banyak jika rencana pemogokan terus berlanjut.

Komunikasi dan Serikat Pekerja (CWU), yang mewakili 115.000 pekerja pos Royal Mail, telah mengadakan pemogokan pada September dan awal Oktober, dan telah mengancam lebih banyak pemogokan pada bulan ini dan berikutnya.

Proposal Royal Mail bulan lalu untuk membawa perselisihan gaji ke arbitrase dan mengubah kebijakannya setelah berbulan-bulan negosiasi yang gagal telah membuat marah CWU.

Royal Mail mengalami kerugian operasional yang disesuaikan sebesar 219 juta poundsterling pada semester pertama tahun ini, termasuk sekitar 70 juta poundsterling dari tiga hari pemogokan pada periode tersebut, dan kerugian untuk tahun ini diperkirakan sekitar 350 juta poundsterling.

Kerugian itu bisa melonjak hingga 450 juta poundsterling tahun ini jika pelanggan terus beralih ke layanan perusahaan lain.

"Kami akan memulai proses konsultasi tentang penyesuaian bisnis sebagai tanggapan atas dampak tindakan industri, keterlambatan dalam memberikan peningkatan produktivitas yang disepakati dan volume paket yang lebih rendah," katanya dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan mengatakan besar kemungkinan ada lebih banyak PHK di Royal Mail jika pemogokan berlangsung selama periode liburan.

"Pengumuman ini menahan pekerja pos untuk tebusan karena mengambil tindakan hukum industrial terhadap pendekatan bisnis yang tidak demi kepentingan pekerja, pelanggan, atau masa depan Royal Mail," kata Sekretaris Jenderal CWU Dave Ward.

"CWU menyerukan pertemuan mendesak dengan Dewan dan akan mengajukan rencana bisnis alternatif pada pertemuan itu," katanya.

Adapun Royal Mail baru-baru ini mengubah nama perusahaan induknya menjadi Layanan Distribusi Internasional dari Royal Mail Plc.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Central Park Mall Dijual Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central Park Mall(CPM) yang berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Mal itu dijual kepada PT CPM Assets Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp4,53 triliun. Uang hasil penjualan akan digunakan perseroan untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022.

"Di samping itu, pelaksanaan transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kondisi finansial perseroan di kemudian hari, mengingat perseroan masih memiliki kepemilikan (secara tidak langsung melalui CPM Assets Indonesia) terhadap Pusat Perbelanjaan Central Park," tulis perseroan dalam keterbukaan, Selasa (18/10).

Adapun transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Selanjutnya, perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, merupakan transaksi yang menjadi bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

<句子>

gerbang emosional

<句子>