petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

sonic77

link web slot 506Jutaan kata 719378Orang-orang telah membaca serialisasi

《sonic77》

Menantang Luhut Buka******

Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan.
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan. (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

Lihat Juga :
Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

Lihat Juga :
Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Lihat Juga :
Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut, mulai dari menteri KKP hingga menteri perdagangan.
Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut, mulai dari menteri KKP hingga menteri perdagangan. Ilustrasi. (iStock/Sergey Spritnyuk).
Jakarta, CNN Indonesia--

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Lihat Juga :
KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Lihat Juga :
IHSG Diprediksi Muram Gegara Sentimen Pekan Pendek

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)




bab terbaru:cara dapat uang 1jt dalam sehari

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
cara bayar kredivo tanpa aplikasi
joker123 airbet88
jadwal slot gacor malam ini
jam gacor slot malam ini
hoki138
buku mimpi lampu
slot sniper
cara withdraw slot ke dana
cuan138
Daftar isi semua bab
Bab 1 bola xyz slot
Bab 2 kredivo pinjaman uang
Bab 3 takapedia
Bab 4 situs server thailand
Bab 5 pass judi slot
Bab 6 slot gacor hari ini pasti menang
Bab 7 slot viral
Bab 8 ibosport
Bab 9 warna paito hk 6d
Bab 10 bulan spin slot login
Bab 11 slot server thailand tergacor
Bab 12 trik dan pola slot
Bab 13 slot unik
Bab 14 bingo4d
Bab 15 demo slot momobola
Bab 16 megabandar
Bab 17 slot 4d gacor hari ini
Bab 18 surgapaly
Bab 19 berkah88
Bab 20 vip slot 777 login
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8791bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Yan Shuai

situs slot gampang scatter
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan.
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan. (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

Lihat Juga :
Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

Lihat Juga :
Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Lihat Juga :
Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

rencana masa makmur

angka rumus jitu
IHSG ditutup menguat ke level 6.811 pada Rabu (10/5) sore, ditopang penguatan 257 saham.
IHSG ditutup menguat ke level 6.811 pada Rabu (10/5) sore, ditopang penguatan 257 saham. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.811 pada Rabu (10/5). Indeks saham menguat 31,92 poin atau 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 249 terkoreksi, dan 224 lainnya stagnan. Terpantau, empat dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor properti, yakni minus 0,63 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika kompak melemah. Indeks S&P 500 minus 0,46 persen, indeks NYSE Composite minus 0,25 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,63 persen.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/pta)

Sistem Kaisar Kekacauan

pgslot
Peternak menyebut lonjakan harga telur belakangan ini terjadi akibat kenaikan pesanan nasi bungkus bakal caleg, biaya produksi dan program bansos.
Peternak menyebut lonjakan harga telur belakangan ini terjadi akibat kenaikan pesanan nasi bungkus bakal caleg, biaya produksi dan program bansos. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Peternak ayam buka-bukaan soal alasan dan penyebab harga telur naik belakangan ini. 

Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga salah satunya dipicu peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif pada Mei ini.

"Mei ini sudah mulai pendaftaran bakal caleg merata diseluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat ya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain faktor itu, ia mengatakan harga telur naik karena posisi populasi ayam petelur nasional yang belum pulih 100 persen. Kenaikan juga dipicu harga pokok produksi telur yang meningkat seiring lonjakan harga pakan pabrik saat ini.

"Dan pemerintah tidak bisa lakukan intervensi pabrikan," katanya. 

Segendang sepenarian dengan Musbar, Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun menyebut kenaikan harga telur memang terjadi karena biaya produksi saat ini tinggi.

Untuk mengimbangi kenaikan itu, harga telur otomatis ikut naik agar peternak tak rugi. Kedua, karena permintaan juga naik.

Menurutnya, setelah libur panjang Lebaran 2023, semua pedagang pesan telur ke peternak.

"Kalau harga telur di on farm(kandang) Rp26 ribu (per kg), hal ini (kenaikan harga di pasar) wajar karena biaya produksi sekarang juga tinggi. Sehingga harga telur di konsumen sekitar Rp29 ribu-Rp30 ribu (per kg) adalah wajar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain itu, Rofi juga menyinggung soal program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang membagikan bantuan sosial (bansos) telur kepada keluarga rentan stunting (KRS) di 7 provinsi. Ia menyebut program tersebut juga membuat pesanan telur ke peternak melonjak.

Rofi menyebut kenaikan harga telur selepas Idulfitri biasanya terjadi hingga H+21 sampai dengan H+27. Hal tersebut juga terjadi pada Lebaran kali ini, meski puncak kenaikan harga diklaim sudah mulai landai.

[Gambas:Video CNN]

"Demandnaik, orang hajatan ramai, hidup kembali normal. Setelah libur panjang pedagang semua order telur dan ada tambahan program untuk KRS. Puncak harga saat ini sudah berlalu dan turun landai mulai Sabtu kemarin," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi program bansos Bapanas kepada KRS. Menurutnya, selain bisa menurunkan tingkat stunting, program itu membantu perekonomian peternak rakyat dengan membuat harga telur menjadi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

"Ini bisa membantu meningkatkan demand telur dan daging ayam, sehingga harga akan bisa di atas HPP sehingga ada margin dan bisa berproduksi dengan baik. Karena harga sering di bawah HPP di kandang atau on farmselama ini, apalagi saat pandemi kami banyak yang gulung tikar.Masih di ambang wajar kenaikannya (harga telur di pasar), peternak untung konsumen tersenyum," tutupnya.

Lihat Juga :
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut pemerintah memang mengupayakan harga telur yang baik di level peternak. Hal ini dilakukan demi meningkatkan produktivitas peternak, termasuk dengan melibatkan mereka di program bansos untuk KRS.

"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Arief saat dikonfirmasi.

Harga telur di pasar memang melonjak awal pekan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.

Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk saat ini.

Lihat Juga :
Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara
(skt/agt)

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

jackpot88
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia siap menjalin kerja sama dengan AS untuk memasok baterai kendaraan listrik ke Negeri Paman Sam.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia siap menjalin kerja sama dengan AS untuk memasok baterai kendaraan listrik ke Negeri Paman Sam. (CNN Indonesia/Dok. Golkar).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartartomenyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu Menteri Perdagangan AS Gina M Raimondo di sela pertemuan tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada Jumat (26/5) di Detroit, AS. Pertemuan Tingkat Menteri IPEF sendiri diselenggarakan dua hari pada 26-27 Mei 2023.

"Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat," ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (27/5).

Mengutip data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.

Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton).

Airlangga juga menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai reformasi struktural salah satunya melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) guna meningkatkan Foreign Direct Investment(FDI) dan memperbaiki iklim investasi.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga dan Raimondo juga membahas pemberlakuan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan peluang bagi produk critical mineral asal Indonesia.

Airlangga juga menekankan perlunya berbagai proyek konkret pada Pilar III IPEF termasuk implementasi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di area pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Implementasi dari PGII diyakini akan membantu dukungan domestik negara partisipan dalam memajukan perundingan Pilar III.

Dalam keterangan yang sama, Raimondo disebut mengapresiasi dukungan Indonesia dalamIndo-Pacific Economic Frameworkserta menyampaikan bahwa kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara khususnya penyediaan lapangan kerja.

"IPEF dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor critical mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

sins88
Presiden Jokowi menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan AS yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.
Presiden Jokowi menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan AS yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi. (Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Dimana pedangku?

kumpulan situs slot gacor
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang dan memilih produk dalam negeri.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang dan memilih produk dalam negeri. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)