kredit di lazada tanpa dp

Buku Dunia Lain

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Cara Daftar Mudik Motor Gratis Kemenhub dengan Kereta Api******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan mudik gratis2023 dengan berbagai moda, termasuk kereta api dan kapal laut. Program ini bisa diikuti oleh pemudik yang ingin turut membawa motornya ke kampung halaman.

Program mudik motor gratis (motis) ini dengan moda kereta api diselenggarakan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Ada kuota sekitar 46 ribu penumpang dan sekitar 10 ribu unit sepeda motor yang siap diberangkatkan dalam program ini.

Sementara itu, mudik motor gratis dengan kapal laut dipimpin oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Kuota motis dengan kapal laut lebih sedikit, yakni hanya untuk 5 ribu penumpang dengan 2.500 motor.

Sementara, pemudik yang berminat menggunakan moda kapal laut, pendaftaran baru akan dibuka pada 20 Maret hingga 5 April nanti.

Dikutip dari situs resmi dan Instagram Kemenhub, berikut syarat dan cara daftar mudik motor gratis Kemenhub 2023:

Syarat daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

- Para peserta diwajibkan sudah vaksin booster.

- Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C.

- Wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

- Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

- Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya.

- Sepeda motor diserahkan H-1 atau satu hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor.

- Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion.

- BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan.

Cara daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

- Mendaftarkan diri secara online melalui mudikgratis.dephub.go.id. atau mendatangi posko pendaftaran yang ditunjuk.

- Jika sudah berhasil mendaftar secara online, peserta wajin melakukan verifikasi ke posko sesuai waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis.

- Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya.

- Sepeda motor diserahkan H-1 atau satu hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor.

- Pada saat penyerahan sepeda motor, peserta wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

- Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

- Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion.

- BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan.

- Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

- Peserta dilarang memberikan tip bagi petugas.

- Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

- Para peserta diwajibkan sudah vaksin booster.

Rute mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

Arus mudik: 11 April-20 April 2023

Arus balik: 25 April-4 Mei 2023

Jalur mudik:

Lintas Utara Cilegon-Jakarta Gudang-Semarang Tawang: Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Pasar Senen (naik penumpang), Cirebon Prujakan, Pekalongan, Semarang Tawang.

Lintas tengah Jakarta Gudang-Purwosari: Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Pasar Senen (naik penumpang), Cirebon Prujakan, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari.

Lintas Selatan Kiaracondong-Purwosari: Stasiun Kiaracondong, Tasikmalaya, Sidareja, Kroya, Gombong, Semarang Tawang, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari.

Syarat daftar mudik gratis Kemenhub moda kapal laut

Kondisi sepeda motor:

- Layak jalan.

- Tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan yang dapat mengganggu proses pengangkutan motor ke dalam kapal.

- Tidak boleh ada box tambahan di samping kiri, kanan, maupun belakang.

- Jumlah helm harus sesuai dengan jumlah penumpang.

- BBM wajib dalam keadaan maksimal 1 liter per motor.

- Wajib sudah melakukan vaksin Covid-19.

Cara daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kapal laut

- Wajib mendaftarkan diri secara online melalui mudikgratis.dephub.go.id dan memilih moda transportasi laut.

- Identitas diri berupa KTP, SIM C. Bagi yang membawa anak dibawah usia 17 tahun wajib membawa Kartu Keluarga (KK).

- Identitas atau bukti kepemilikan motor berupa STNK yang masih berlaku.

- Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online, wajib melakukan verifikasi ke posko yang sudah disediakan, dengan membawa persyaratan identitas diri yang asli (KTP, SIM C, dan KK) juga STNK Motor, paling lambat 2x24 jam setelah tanggal pendaftaran online.

Rute mudik motor gratis Kemenhub moda kapal laut

Arus mudik:

- Rute: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta-Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang (KM Dobonsolo)

- Jadwal: 15 dan 17 April 2023

Arus balik:

- Rute: Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang-Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (KM Dobonsolo)

- Jadwal: 25 dan 28 April 2023

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang mendominasi gunung dan sungai

5 Faktor Pendorong Mudik Tahun Ini Bakal Lebih Ramai******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proyeksi lonjakan pergerakan masyarakat pada musim lebaran 2023.

Dalam survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat pada lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang atau naik 14,2 persen dibandingkan pergerakan masyarakat pada periode sebelumnya.

Menurut Budi, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini.

Ketiga, perekonomian yang semakin membaik. Keempat,tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan. Terakhir,persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 lalu.

"Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Upaya antisipasi itu berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Tahun ini, puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

JK Bicara soal Tumbang Startup dan Ketidakpercayaan AI Gantikan Orang******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal fenomena banyak startup gulung tikar.

Ia mengatakan fenomena itu muncul karena saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata dan memberikan nilai tambah. 

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/3).

Meskipun demikian, ia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Jusuf Kalla meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI)tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.

"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujarnya pula.

Penebusan Xu Xian

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.