slot gacor indonesia

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Ketuhanan Otak Ringan

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Transmart Full Day Sale Kasih Diskon Belanja Aneka Kebutuhan Harian******

Stok kebutuhan sehari-hari mulai menipis? Itu berarti saatnya belanja supaya stoknya kembali terpenuhi.

Sekarang ini, belanja kebutuhan harian gak perlu pusing lagi. Soalnya kalau belanja di Transmart sudah pasti selalu ada diskon.

Lihat Juga : Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah

Bagi yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan bisa segera unduh Allo Bank melalui ponsel masing-masing, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon saat belanja.

Atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Bank Mega Syariah di setiap gerai Transmart.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera belanja semua kebutuhan rumah Anda di gerai Transmart terdekat.

Barisan Bintang Penyihir

Meja Kerja sampai Kasur Diskon Gede di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi akhir pekan ini selama dua hari dengan diskon gede-gedean buat berbagai produk terpilih.

Salah satu produk yang diskon di Transmart adalah furnitur. Jenis furniturnya cukup lengkap, mulai dari meja kerja, meja TV, sofa, sampai kasur.

Lihat Juga : Serbu, Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart Hari Ini

Cek di bawah ini ya, biar tahu produk furnitur apa saja yang didiskon selama Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

• Jarvis Office Desk black/white harga normal Rp1.499.000, harga diskon Rp919.200 per unit.
• Audio Video Rack AVS 838 Whitewood harga normal Rp1.799.000, harga diskon Rp429.520 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Audio Video Rack AVS 838 Whitewood harga normal Rp1.899.000, harga diskon Rp483.280 per unit. Harga berlaku di Sumatra dan Kalimantan.
• Audio Video Rack AVS 838 Whitewood harga normal Rp1.999.000, harga diskon Rp515.200 per unit. Harga berlaku di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
• Geneva 2 seater brown, harga normal Rp5.999.000, harga diskon Rp3.599.200 per unit.
• Fraser Daybed, harga normal Rp3.999.000, harga sale Rp1.839.200 per unit.
• All item Komax, harga normal mulai Rp29.500, harga sale Rp18.880 per item.
• Peralatan masak, harga normal mulai Rp259.00, harga diskon mulai Rp100 ribu per item.
• Lock N Lock (selected item), harga normal mulai Rp59.600, harga diskon mulai Rp37.760 per item.
• Matress Bedset 160x200 cm, harga normal mulai Rp18.000.000, harga diskon mulai Rp5.759.200 per set. Harga khusus di Jabodetabek dan Serang.
• Matress Bedset 160x200 cm, harga normal mulai Rp20.000.000, harga diskon mulai Rp5.999.200 per set. Harga khusus di Medan dan Makassar.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm, harga normal Rp3.999.000, harga diskon Rp1.679.200 per unit. Harga khusus Pulau Jawa dan Bali.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm, harga normal Rp3.999.000, harga diskon Rp1.767.600 per unit. Harga khusus Jambi, Lampung, dan Makassar.
• Ameera Gemini Mattress 160x200 cm, harga normal Rp4.079.000, harga diskon Rp1.119.200 per unit. Harga khusus Pulau Jawa.

Pastikan bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Cara buka rekeningnya gampang.

Downloadaplikasi Allo Bank dari smartphone melalui App Store atau Play Store, kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Mumpung masih ada waktu, yuk manfaatkan belanja di Transmart Full Day Sale sekarang dan segera borong semua perlengkapannya ke Transmart terdekat di kota Anda.

tolong panggil aku tuan Paus

Survei BI: Penjualan Eceran Tetap Kuat pada Januari 2024******

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2024 tumbuh 3,7 persen (yoy) mencapai 216,0. Dengan begitu, kinerja penjualan eceranJanuari diperkirakan meningkat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya.

Ini khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru serta faktor cuaca," sambung Erwin melalui keterangan resmi, Jumat (16/2).

Menurutnya, penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Penurunan juga diikuti subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

BI mencatat IPR tumbuh 0,2 persen yoy mencapai 218,1 pada Desember 2023 lalu. Kinerja penjualan eceran tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran tercatat tumbuh 4,9 persen (mtm), sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN dan libur tahun baru, serta strategi potongan harga dari pedagang eceran.

"Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau," imbuh Erwin.

Dari sisi harga, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret 2024 tercatat sebesar 137,2. Angka ini meningkat dari 129,3 pada Februari 2024.

Peningkatan didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Sementara itu, IEH Juni 2024 tercatat sebesar 125,8.

Angka itu lebih rendah dari indeks pada Mei 2024 yang sebesar 132,4 karena kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan yang dipandang mendukung pembentukan harga lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor