slot deposit pulsa 5000 indosat

tahun semenanjung

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Unej semakin intensif kerja sama dengan perguruan tinggi di Jerman******

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

KCIC Cari Konsultan Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencari konsultan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya(KCJS) dengan nilai tender Rp27,52 miliar.

Pencarian konsultan ini diumumkan langsung di situs KCIC. Surat pengumuman tender ditandatangani oleh Manager Procurement KCIC Haryono Mintarto pada 3 Januari 2024.

"PT KCIC akan melaksanakan tender terbuka jasa konsultan penyusunan studi kelayakan (analisa permintaan dan kajian awal teknis dan desain) perpanjangan trayek dan layanan Kereta Cepat Jakarta Surabaya (KCJS)," tulis pengumuman tender tersebut, dikutip Kamis (11/1).

Setidaknya ada empat persyaratan utama bagi para konsultan yang ingin mendaftar.

Pertama,perusahaan nasional yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) atau perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan nasional, dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.

"Surat pernyataan minat ditandatangani oleh pimpinan perusahaan sebagaimana disebut dalam akta notaris pendirian perusahaan, dan/atau perwakilan yang mendapat kuasa dari pimpinan perusahaan dengan dilampiri surat kuasa bermaterai Rp10 ribu," tulis syarat kedua.

Ketiga,peserta tender yang telah mendaftar dan menerima dokumen diharapkan mengikuti rapat penjelasan. Jika tidak hadir, peserta dianggap setuju atau mengetahui hal-hal yang ditetapkan dalam berita acara penjelasan.

Keempat,peserta tender wajib melampirkan beberapa berkas, seperti legalitas pendirian perusahaan, legalitas finansial, legalitas izin usaha.

Namun, tender ini sudah berakhir pada Selasa (9/1). Pengumuman pencarian konsultan ini pun sudah tak ada lagi di situs resmi KCIC.

Berdasarkan jadwal pengadaan, hari ini bakal diadakan rapat penjelasan dengan para peserta yang telah mendaftar. Namun, keterangan di pengumuman tersebut mengklaim jadwal tersebut masih tentatif alias bisa saja berubah.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa untuk meminta penjelasan soal tender pengadaan konsultan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Peri Giok Piao Ran

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Inflasi Argentina Melesat Gila******

Inflasi tahunan Argentinameroket hingga 211,4 persen pada 2023. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak awal 1990-an.

Dillansir Reuters, tingkat inflasi tersebut membuat kenaikan harga di Negeri Tango itu lebih tinggi dari Venezuela untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan data resmi pemerintah Argentina, inflasi bulanan tercatat 25,5 persen pada Desember, di bawah perkiraan sejumlah analis.

Data inflasi tersebut, yang merupakan data inflasi pertama sejak Milei menjabat pada 10 Desember, menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya, meski telah menandatangani perjanjian penting dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.

Milei telah memperingatkan risiko hiperinflasi tanpa reformasi besar untuk menahan laju kenaikan harga.

Negara tetangga Argentina, Venezuela, yang sudah lama menjadi negara Amerika Latin dengan tingkat inflasi tertinggi, mengalami penurunan harga dalam beberapa bulan terakhir.

Tingkat inflasi tahunan Venezuela pada 2023 diperkirakan sekitar 193 persen setelah hiperinflasi yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]