acong4d

Buka log tugas Anda

paito xiamen lx

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Memasuki jalan iblis

89 togel

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

(rea/rir)

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

seribu mimpi 2d

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta kader partainya untuk mengawal suara Pemilu 2024 sebagai respons atau menanggapi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta hal tersebut untuk menanggapi perkembangan angka "real count"atau hitung nyata yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Dalam dua hari terakhir terjadi anomali di Sirekap yang sudah mencapai 65 persen. Anomali terlihat dari penurunan suara dari PPP, sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang di-input bertambah," kata Awiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Awiek menjelaskan anomali di Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu turut mempengaruhi angka persentase suara PPP di Sirekap. Sementara itu, lanjut dia, ada satu partai politik yang mengalami kenaikan signifikan.

Padahal, kata dia, jika melihat hasil C salinan yang masuk di pangkalan data Bappilu DPP PPP, maka suara PPP sudah melebihi ambang batas 4 persen.

"Oleh karena itu, kami minta semua kader PPP seluruh tingkatan untuk mengawal suara PPP. Jangan sampai hilang ataupun migrasi ke partai tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Awiek mengingatkan para kader bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat diabaikan.

"Sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi partai politik," kata Awiek.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jalan peri berkabut

evoucher mtix

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

link slot yang gacor hari ini

Heru anggap wajar muncul nama******

Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
 "Namanya pesta demokrasi, kemarin presiden sekarang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya jadi wajar," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Menurut Heru Pilkada DKI 2024 memang memungkinkan munculnya nama-nama lain yang akan maju. Bagi Heru, yang terpenting masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian bersama agar pesta demokrasi berlangsung lancar. "Tadi ada siapa? Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ingin maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu wajar," ucap Heru. Sebelumnya, pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan memprediksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta. "Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti," kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2). Yusak menjelaskan meski baru terdengar tiga nama yang muncul ke publik, namun pertarungan di Pilkada DKI diprediksi akan kompetitif mengingat kemampuan calon yang diusung sangat mumpuni. "Kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali," jelasnya. Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bakal Cagub DKI 2024 yakni Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Selain itu, akhir-akhir ini nama Heru sempat disandingkan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Gambar Ridwan bakal calon gubernur dan Heru sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta beredar di media sosial X (Twitter). Heru yang dimintai tanggapannya hanya merespons dengan senyum dan mengaku belum membaca tulisan di media sosial tersebut. "Saya belum sempat baca-baca itu. Ini saya sibuk sama chatWhatsApp Bu Kadis SDA, jadi belum tahu," ujar Heru usai meninjau rumah pompa air di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2).Baca juga: Pilkada DKI, pengamat prediksi ada tiga pasangan kandidat
Baca juga: Satpol PP DKI apresiasi ketua umum parpol yang berinisiatif bersihkan APK
Baca juga: Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Xuan kembali

link slot baru rilis

Putri Tanjung Berkomitmen Dukung Pengusaha Perempuan Lebih Berkembang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha perempuan dianggap masih memiliki kendala terbesar dalam urusan pendanaan untuk mencapai tujuan bisnis. Perempuan merasa kesulitan untuk mendapatkan investor yang mendukung mereka berinvestasi dalam jumlah besar.

Seperti dikutip dari Forbes, terdapat bias genderdalam industri modal ventura menjadi faktor utama dari kendala tersebut. Faktanya, pada tahun 2023, start upyang didirikan oleh perempuan hanya mampu mengumpulkan 1,9% dari seluruh dana modal ventura.

Melihat kondisi itu, CEO Trans Digital Lifestyle Group, Putri Tanjung, ingin berkontribusi meningkatkan jumlah pengusaha UMKM perempuan di Indonesia yang bisa mengakses modal ventura.

"Saya sangat bersemangat untuk bisa berkontribusi langsung memberikan modal kepada pengusaha perempuan di Indonesia. Mereka bisa bersaing dengan para pengusaha laki-laki, punya daya kepemimpinan yang sangat detail, punya ide-ide keren dalam inovasi start up dan UMKM," ungkap Putri.

Putri Tanjung sendiri merupakan angel investor sejak tahun 2020, yang mendukung pengusaha perempuan bisa lebih berkembang. Bagi Putri, pengusaha perempuan yang berpeluang disuntik dana olehnya harus meliputi kriteria bisnis yang memiliki nilai sustainability dan berdampak bagi banyak wanita lainnya.

Selain menjadi angel investor, Putri Tanjung lewat program Pahlawan Digital UMKM yang diinisiasinya sejak tahun 2020 bersama Kemenkop UKM telah menggerakan start up dan inovator perempuan sebanyak 30%.

"Sejak awal diselenggarakan, Pahlawan Digital UMKM selalu memberikan pembekalan tentang bagaimana caranya growth strategy yang benar, bagaimana agar dampaknya lebih besar lagi dari tahun ke tahun. Dan yang paling penting bisa dapat akses ke venture dan kolaborator yang bisa memperkuat bisnis mereka," tutur Putri.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]