erek 96

Di seluruh langit

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Pedagang Pasar Ungkap Harga Beras Masih Mahal******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.

Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.

"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).

Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.

Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.

"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.

"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Pedagang Pasar Ungkap Harga Beras Masih Mahal******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.

Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.

"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).

Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.

Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.

"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.

"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

China Akan Bangun Jembatan di Pontianak, Target Rampung 2024******

PT Kapuas Bekah Illahi bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai untuk membangun jembatan baru yang melewati aliran Sungai Kapuas bernama Jembatan Garuda.

Mengutip detik finance, Jumat (3/2), pembangunan jembatan yang dilakukan pihak China ini ditargetkan bisa selesai pada 2024.

Direktur Utama Kapuas Berkah Illahi Karsono menyebutkan jembatan ini ditargetkan akan melakukan ground breakingpada Maret 2023 mendatang. Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi Kementerian PUPR untuk pembangunan tersebut.

Karsono menjelaskan jembatan ini dibuat untuk mengatasi masalah kemacetan dan waktu tempuh yang sangat lama dari pusat kota Pontianak ke kawasan utara. Jembatan dengan bentang 700 meter ini bakal menghubungkan Jalan Bardan dan Siantan di kedua sisinya.

Menurutnya, jembatan ini akan memangkas banyak waktu tempuh bagi masyarakat di Pontianak. Pasalnya, masyarakat diperkirakan cuma butuh waktu 5-15 menit saja untuk mencapai kawasan utara Pontianak.

Dia menjelaskan selama ini waktu tempuh sangat lama karena mesti menggunakan kapal ferry. Butuh waktu 1-2 jam untuk bergantian naik kapal ferry, padahal jarak sungai yang diseberangi cuma ratusan meter saja.

"Kami rasa banyak keuntungan sekali didapatkan. Dengan jembatan ini 5 menit 15 menit aja sudah sampai. Sekarang kan kondisinya parah, bisa sampai 1-2 jam karena ini pakai ferry padahal jaraknya ratusan meter saja," ungkap Karsono.

Karsono menambahkan bila tidak ingin kapal ferry solusinya harus melewati jalan memutar yang jaraknya cukup jauh.

"Kalau mau keliling, itu harus memutar jalan masuk kabupaten sebelah, kurang lebih 10-15 km bisa 1-2 jam apalagi kalau macet," sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menambahkan jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara. Selama ini mobilitas masih mengandalkan kapal ferry yang memakan waktu lama.

"Jadi ini perlu ada aksesibilitas penghubung wilayah. Pontianak ini kan dibelah Sungai Kapuas, jadi mobilitas percepatan akses dari pusat kota ke utara perlu jembatan. Selama ini terhubung dengan ferry saja dan itu lama sekali," ungkap Edi.

"Kita berencana sesuai tata ruang wilayah kota adalah jembatan. Kita perlu ada investasi. Makanya ini ada yang berminat ini akan disebut Jembatan Garuda," imbuhnya.

Penamaan Jembatan Garuda sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada tokoh pahlawan Pontianak Sultan Hamid II yang merancang lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.