dwv99

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Transaksi Aset Kripto Anjlok Jadi Rp12 T di Januari 2023******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun, turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut menurun 64,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," ujar Tirta usai menghadiri acara Crypto Consumer Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti sampai saat ini masih mempelajari penyebab dari turunnya transaksi kripto. Ia berharap Februari ini nilai aset kripto bisa hijau kembali meski tidak setinggi capaian periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coinseperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and seeapakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," kata Tirta.

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto di Amerika, Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen.

Seperti penerbitan UU PPSK. Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan fisik aset kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah OJK. 

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

KAI Obral Tiket Kereta Mulai Harga Rp25 Ribu ke Sejumlah Rute******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menjual tikettarif khusus di sejumlah rute dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Tarif itu berlaku untuk kelas ekonomi hingga eksekutif.

Namun, tarif itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan atau secara go show.

Adapun tarif khusus tersebut untuk kelas eksekutif diberikan mulai dari harga Rp35 ribu sampai Rp185 ribu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp30 ribu sampai Rp150 ribu, dan kelas ekonomi mulai dari Rp25 ribu sampai Rp120 ribu rupiah.

- Gambir/Pasar Senen - Cirebon (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Pagaden Baru (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Bekasi (PP)

"Beragam fasilitas di stasiun maupun di atas kereta akan terus ditingkatkan seperti peremajaan kereta, percepatan waktu tempuh, penambahan face recognition, dan inovasi pelayanan lainnya sehingga masyarakat akan semakin nyaman saat menggunakan kereta api," ujar Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Minyakita Masih 'Hilang' di Pasar, Minyak Curah Tetap Marak******

Pedagang pasar tradisionaldi bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengungkap kelangkaan stok Minyakita setidaknya sejak Januari.

Berdasarkan reportase CNNIndonesia.compada Sabtu (18/2), setidaknya delapan penjaja di pasar Mampang Prapatan tidak memiliki ketersediaan Minyakita di lapaknya.

Mayoritas di antara para pedagang mengaku tidak mendapatkan penawaran Minyakita dari distributor, sehingga memilih untuk menjual minyak bermerek yang lebih mudah didapat.

Salah satu pedagang lain mengatakan bahwa keberadaan Minyakita memang kerap ditanya oleh para pembeli.

Namun ia memilih untuk tidak menjual Minyakita karena tak bisa sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Susah tuh (keberadaan) Minyakita. Walaupun orang pada mencari ya. Kami mau jual juga enggak bisa pakai HET soalnya, orang belanjanya saja sudah Rp15 ribu per liter," ujar salah seorang pedagang perempuan di lapak sembako lain.

"Makanya saya jualannya paling tidak ya Rp16 ribu," sambungnya.

Minyak Curah

Lainnya, dua dari delapan lapak sembako yang dikunjungi di Pasar Tradisional Mampang Prapatan tetap menyediakan minyak curah untuk kebutuhan konsumen.

Namun pedagang itu menyebutkan jika ketersediaan minyak curah memang sudah menjadi alternatif lama, bukan untuk menggantikan kelangkaan dari Minyakita.

"Kalau (minyak) curah sih saya ada kapan saja, karena ya ada saja yang mau cari. Bukan karena (Minyakita) langka atau bagaimana," kata salah satu pedagang minyak curah.

"Sebenarnya minyak curah ini kan memang murah mas. Tapi kalau dibilang kualitas ya Minyakita memang lebih baik, karena dia kan sudah pabrikan," papar salah seorang penjaja minyak curah dari lapak lain.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalau ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Lihat Juga : Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Kaisar Api Es

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com,Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya

momok ilmu hitam

Jokowi Soal Impor Beras: Mau Tidak Mau Harus******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tetap harus melakukan impor beras. Hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.

Hal itu dikatakan Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 [ribu] ton, jadi mau tidak mau harus [impor]," kata Jokowi.

"Melihat kebutuhan, kalau stoknya di sebuah provinsi kurang ya mau tidak mau ditambah, kalau tidak harga akan naik. Pilih naik atau pilih turun," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, di akhir Bulan Februari dan disusul Bulan Maret mendatang, Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Saat itulah stok beras diperkirakan akan melimpah, hingga 1,9 juta ton.

"Sehingga kalau produksi panen petani ada artinya apa? stoknya melimpah. Kalau stoknya melimpah permintaan tetap maka harganya akan turun," ucapnya.

Sementara saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya. Jokowi menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," pungkasnya.

Di awal masa jabatan, Jokowi mengaku jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak melulu impor.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia, saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Jumat (26/12/2014).

Ia menyebut, pada ASEAN Summit November 2014, Presiden Vietnam Truong Tan Sang bertanya kepadanya kapan Indonesia akan membeli beras hasil produksi Vietnam lagi.

Usai mendengar itu, Jokowi setibanya di tanah air langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan memerintahkannya untuk tidak mengimpor beras lagi.

Jokowi pun menegaskan Indonesia harus swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. "Tidak boleh ditawar!" cetus Jokowi.