pelita4d

Tuhan bersinar di langit

Kronologi Penumpang Batik Air Rusak Jendela Pesawat Terancam Denda******

Pesawat Batik Air dengan nomor penerbanganID-6242 rute Jakarta ke Gorontalo terpaksa kembali ke bandara asal gara-gara ulah seorang penumpang merusak jendela pesawat.

Aksi penumpang tersebut viral di media sosial TikTok. Dalam unggahan itu, tampak seorang penumpang memberontak dan memecahkan kaca jendela Batik Air.

Video itu memperlihatkan kaca atau lapisan mika yang dirusak. Pelaku terlihat duduk selonjoran, dengan menaikkan kedua kakinya ke atas kursi pesawat.

Ia mengatakan pesawat berjenis Airbus 320-200 itu berangkat pukul 03.55 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandar Udara Djalaluddin, dengan mengangkut 6 kru dan 126 penumpang pada Rabu (12/7) lalu.

"Sekitar 30 menit setelah lepas landas, pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base)," ujar Danang dalam keterangan resmi, Jumat (14/7).

Menurutnya, pesawat putar balik lantaran penumpang berinisial MS (25 tahun) bersikap tidak tenang dan merusak mika penutup jendela. Penumpang itu duduk di kursi nomor 24C.

Lihat Juga : Menpan RB Curhat Honorer Membludak karena Banyak Orang Titipan

"Kru yang bertugas telah melakukan prosedur penanganan standar bagi penumpang yang membahayakan penerbangan (tidak disiplin) dengan upaya untuk menenangkan tamu MS, namun upaya tersebut tidak berhasil," imbuhnya.

Akibatnya, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat pun mendarat dengan normal.

"Setelah mendarat, tamu MS langsung dibawa oleh petugas keamanan (Aviation Security) untuk dilakukan pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut," ungkap Danang.

Ia menjelaskan seluruh penumpang diarahkan menuju ruang tunggu, sambil bersiap terbang lagi dengan pesawat yang lain.

"Penerbangan ID-6242 berhasil mengudara kembali menggunakan pesawat Airbus 320-200 dengan registrasi PK-BKL pada pukul 09.09 WIB dan telah mendarat di Bandar Udara Djalaluddin pada pukul 13.00 WITA," ujarnya.

Danang menegaskan tindakan MS mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan, memicu keterlambatan, hingga mengganggu rotasi pesawat. Oleh karena itu, MS terancam hukuman sesuai peraturan yang berlaku, yakni UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan beleid tersebut, tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan mencakup beberapa hal, seperti perbuatan asusila, pelanggaran ketertiban dan ketentraman dalam penerbangan, pengambilan atau kerusakan peralatan pesawat udara.

Lalu, pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan sehingga membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Danang menjabarkan dalam aturan itu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan adalah pidana penjara atau pidana denda, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

"Pidana penjara yang diberlakukan berkisar antara 1-15 tahun, sedangkan pidana denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp2,5 miliar," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

India Bakal Setop Ekspor Beras, Bulog Pastikan Pasokan RI Aman******

India berencana menyetopeksporsebagian besar varietas beras. Menanggapi itu, Perum Bulog memastikan pasokan beras impor Indonesia aman.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

"India memang menjadi salah satu alternatif negara untuk memenuhi impor beras kita. Namun demikian, kalau dilihat dari kesediaan dan realisasi impor beras tahun kemarin dan tahun ini yang terbanyak adalah dari Thailand dan Vietnam," katanya, dikutip daridetik.com, Senin (17/7).

"Jadi kita ini sudah kontrak 500 ribu (impor tahap 1), 300 ribu (impor tahap 2), 300 ribu (impor tahap 3), dari total izin impor 2 juta. Yang (kontrak) kedua dan ketiga ini India tidak ada," katanya.

Berdasarkan laporanBloomberg, pemerintah India sedang membahas rencana untuk melarang ekspor semua beras non-basmati. Langkah itu dilakukan karena kenaikan harga beras domestik dan pihak berwenang ingin menghindari risiko inflasi lebih lanjut.

Namun kebijakan India tersebut diprediksi dapat membuat harga beras global yang sudah tinggi karena El Nino dapat semakin melonjak.

Pasalnya India menguasai 40 persen pengiriman beras secara global dengan mengekspor ke lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Harga Referensi CPO Naik 5,86 Persen pada 16******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) alias pungutan ekspor (PE) periode 16 Juli - 31 Juli 2023 adalah US1,02 per metrik ton (MT).

Nilai tersebut meningkat US,79 atau 5,86 persen, dari periode 1 Juli-15 Juli 2023, US$ 747,23 per MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1157 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oilyang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode 16 Juli - 31 Juli 2023.

BK CPO periode 16 Juli - 31 Juli 2023 merujuk pada kolom angka 4 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK?0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 yang sebesar US per MT.

Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 yang sebesar US per MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut meningkat dibandingkan periode 1 Juli-15 Juli 2023.

Menurut Budi, peningkatan HR CPO ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, indikasi penguatan ekspor dibandingkan dengan periode Mei terutama dari negara Malaysia,
yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi di Malaysia.

Faktor lainnya adalah peningkatan harga minyak kedelai.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Jejak Penerbangan Husein Sastranegara Pindah ke Kertajati Sejak 2019******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya mulai memindahkan penerbangan Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Kertajati, Majalengka pada 2019 lalu. Namun, hal tersebut terbilang gagal dan akan diulang kembali pada Oktober 2023.

"Dimulai Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet," kata Jokowi di Bandara Kertajati, Selasa (11/7).

Selain pesawat jet, Jokowi berharap proses pemindahan penerbangan pesawat baling-baling dari Husein Sastranegara ke Kertajati dapat berjalan lancar, maksimal dalam satu tahun.

Namun, kepindahan itu tidak mulus. Bahkan, maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink terpaksa menutup 3 rute penerbangan dari Kertajati.

Farin yang saat itu masih menjabat sebagai Corporate Communication Citilink merinci tiga rute yang ditutup, yakni Denpasar-Kertajati pulang pergi (PP), Palembang-Kertajati (PP), dan Medan-Kertajati (PP). Alasannya, penerbangan dari Bandara Kertajati sepi peminat.

"Penutupan rute ini dilakukan setelah adanya evaluasi bahwa saat ini sedang 'low season' sehingga tingkat keterisian kursi (seat load factor) menjadi cukup rendah di rute-rute tersebut," kata Citilink saat itu.

Sejatinya, Bandara Kertajati merupakan proyek strategis nasional (PSN). Namun, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengakui bahwa bandara internasional tersebut berstatus PSN yang belum sesuai harapan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan torehan buruk Bandara Kertajati kala itu dikarenakan belum rampungnya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Kalau sukses, contohnya moda raya terpadu (MRT). Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Wahyu mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan akses jalannya.

Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya. Wahyu mengatakan ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya.

"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," jelas Wahyu.

"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA), kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tutupnya.

Presiden Jokowi juga mengakui hal tersebut. Ia mengatakan Tol Cisumdawu memainkan peran penting dalam keberlangsungan Bandara Kertajati.

Sayang, Tol Cisumdawu yang dibangun sejak 2011 molor karena masalah pembebasan lahan. Jokowi mengakui pembangunan 12 tahun lamanya itu membuat Bandara Kertajati yang sudah rampung duluan kesulitan menunjukkan tajinya.

Kini, Jokowi sudah meresmikan tol Cisumdawu pada 11 Juli 2023. Ia berharap rampungnya tol dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter itu bisa membantu Bandara Kertajati penuh sesak penumpang.

"Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, jalan tol Cisumdawu selesai, Bandara Kertajati Oktober (2023) nanti sudah operasional penuh. Sekarang sudah dimulai dengan penerbangan embarkasi haji untuk Jawa Barat dan beberapa penerbangan yang sudah masuk," harap Jokowi saat meresmikan Tol Cisumdawu.

"Saya melihat Bandara Kertajati yang didukung Tol Cisumdawu adalah airportmasa depan kita. Karena sekarang sudah mulai banyak keinginan negara-negara luar untuk masuk equity-nya, berpartner di Bandara Kertajati, baik mengoperasikan maupun meningkatkan trafficlalu lintas penerbangan yang ada," tutup Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

INA Akuisisi 2 Ruas Tol Hutama Karya Senilai Rp20 T******

Indonesia Investment Authority (INA) melalui anak usahanya PT Swarna Investasi Indonesia (Swarna) mengakuisisi dua ruas jalan Tol Trans Sumatradari PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp20,5 triliun.

Kedua ruas itu adalah Medan-Binjai (MB) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (BTB) sepanjang 157 kilometer (km).

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah berharap akuisisi ini dapat membawa manfaat besar karena pembiayaannya bersifat ekuitas dan bukan utang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan sebenarnya ada ada satu lagi ruas jalan Tol Trans Sumatera yang akan diserahkan ke INA yaitu Terbanggi Besar-Pematang-Panggang-Kayu Agung. Namun saat ini masih dalam proses perbaikan

"Sekarang masih proses perbaikan. Kalau sudah kita perbaiki, kualitasnya baik dan traffic-nya juga baik, kita akan tawarkan ke INA juga," katanya.

Meski sudah mendapatkan investasi, Tiko mengatakan Hutama Karya tetap akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Namun, ia berharap Hutama Karya tidak terus bergantung pada suntikan negara.

"Kita enggak mau HK terus PMN. Jadi sebagian PMN, sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.