pinjam uang tanpa agunan

situs pragmatic tergacor 694Jutaan kata 662392Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam uang tanpa agunan》

Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik******

Kondisi sangat baik-baik saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mundur. Keduanya disebut siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Menparekraf minta pengusaha tidak khawatir soal pajak hiburan
 

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

KTT Selatan ketiga serukan gencatan senjata konflik Israel******

Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza

Kampala (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan (South Summit) ketiga ditutup pada Senin (22/1) di Kampala, ibu kota Uganda, dengan para pemimpin yang berpartisipasi menyerukan pelaksanaan gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

KTT selama dua hari yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Kelompok 77 (Group of 77/G77) dan China itu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya-upaya guna mengimplementasikan resolusinya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina tanpa penundaan.

KTT Selatan merupakan badan pengambil keputusan tertinggi G77 yang terdiri dari 134 anggota. Perwakilan tingkat tinggi dari hampir 100 negara dan jajaran kepemimpinan PBB turut menghadiri pertemuan tersebut.

"Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza, yang merupakan bentuk hukuman kolektif yang masif," kata para pemimpin tersebut dalam dokumen hasil pertemuan itu. Mereka menyerukan agar semua aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dibongkar sepenuhnya dan segera dihentikan.

Para pemimpin tersebut mengatakan bahwa Israel telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional dengan serangannya terhadap infrastruktur sipil Suriah, termasuk bandara sipil, yang mengancam mata pencarian warga sipil, menghalangi operasi kemanusiaan PBB, serta membahayakan keselamatan penerbangan sipil.
 

Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pelanggarannya terhadap kedaulatan Lebanon, baik di wilayah udara, darat, maupun laut, yang mengancam keamanan dan pembangunan ekonomi Lebanon.

"Kami juga mengimbau Israel untuk menahan diri dari penggunaan fosfor putih dalam menyerang Lebanon yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional," sebut dokumen itu. Para pemimpin juga menekankan bahwa Israel harus menarik diri dari semua wilayah Lebanon yang diduduki sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

KTT ini diadakan dengan mengusung tema "Leaving No One Behind" (Tidak Meninggalkan Siapa pun). Uganda mengambil alih kepemimpinan KTT tersebut dari Kuba. Penyelenggaraan ini menjadi kali pertama KTT Selatan diadakan di Afrika. Dua KTT sebelumnya diadakan di Havana, Kuba, pada tahun 2000, dan di Doha, Qatar, pada tahun 2005.

Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, Uganda akan berusaha menjangkau negara-negara yang menghadapi ketegangan atau konflik dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dia menambahkan bahwa Uganda juga akan berfokus pada upaya peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota G77.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot yang aman、dubaislot、slot rekomendasi gacor

Terkait：slot penghasil saldo dana 2023、pecinta 4d slot、rtp ole388、303hoki terbaru terpercaya、fifaslot88、mega388、pinjol cair ke bank jago、pinjaman online e wallet、erek erek sempak、situs slot qq terpercaya

---

---

bab terbaru：cara mengambil hp di akulaku（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08