kantor kredivo medan

Berani, 2017

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Kembali ke tahun 1978

18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI******

Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Kesepakatan ini dicapai dalam gelaran B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I.

Shinta memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia menyebut Kementerian Investasi bersama dengan KADIN Indonesia juga terus meyakinkan investor untuk melihat peluang investasi di daerah yang menggandeng perusahaan daerah serta UMKM. Hal ini juga sebagai komitmen dari B20 Indonesia yang mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berhasil mencapai target Investasi pada 2021 di tengah tingginya pandemi covid-19.

"Di era Presiden Joko Widdodo, FDI atau investasi asing tumbuh terbesar sepanjang masa sesudah reformasi. Investor tidak perlu ragu dengan Indonesia, karena reformasi struktural kami mampu membuat ekonomi kami tetap tumbuh, inflasi tetap terkendali dan juga proses pengurusan izin berusaha hanya melalui satu pintu serta adanya beragam insentif," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pembangunan infrastruktur dibuat merata untuk mendorong pemerataan investasi agar tak lagi bertumpu di Pulau Jawa.

Bahlil menambahkan pemerintah selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan swasta terutama KADIN Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, baik dengan cara mengundang investor asing maupun dalam negeri.

Bagi investor asing, Bahlil bahkan hanya memberikan syarat agar mengikuti aturan yang berlaku, membawa teknologi terbarukan dan menggandeng pengusaha daerah serta UMKM sebagai mitra.

Perdamaian di akhir dunia

Bahlil Tepis Isu PHK di Industri: Tutup di Jabar, Buka di Jateng******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa ada penutupan pabrikpadat karya di Jawa Barat yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, pabrik itu tidak benar-benar tutup, melainkan berpindah lokasi ke Jawa Tengah. Hal ini yang berpotensi menimbulkan PHK seperti yang terjadi di industri tekstil.

"Ada beberapa izin yang keluar, pabriknya ditutup di Jabar (Jawa Barat) tapi dibangun di Jateng (Jawa Tengah). Jadi, pasti terjadi PHK di Jabar, tapi penciptaan lapangan kerja di Jateng," tutur Bahlil di Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Contoh, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat, mungkin upahnya mahal di sana, cost(biaya) operasinya tinggi karena industri padat karya itu kan tidak memakai teknologi tingkat tinggi," kata Bahlil.

"Nah kebetulan di Jateng itu upah tenaga kerja murah, operasional murah, harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka (pabrik) tutup sebagian di Jabar, tapi mereka bangun di Jateng," lanjut dia.

Namun demikian, ia mengaku masih akan memeriksa dan mencocokkan data dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai isu PHK tersebut.

Yang pasti, apabila relokasi bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain selama masih di dalam negeri seharusnya bukan masalah besar.

"Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain," imbuhnya.

Bahlil pun menilai hal tersebut wajar di industri padat karya. Ia memastikan meski ada penurunan investasi, tetapi di sisi lain juga ada investasi baru yang masuk.

"Terjadi penurunan, yes, tapi ada juga yang baru masuk. Jadi ya biasalah. Orang di padat karya begitu semua, mencari suasana baru," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Luhut: Indonesia Is Not 'Ecek******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate.

Dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Luhut mengatakan proyek tersebut telah menerima besaran investasi US2 miliar.

"(Investasinya) US2 miliar di satu tempat. Siapa yang mau lawan kita? Ini ada hampir 30 ribu hektare, raksasa. Ini adalah game changeruntuk Indonesia. Bisa hampir 200 ribu pegawai di sana," kata Luhut, Kamis (10/11).

"Kita akan produksi juga solar panel. Nanti Anda bilang ini masih angan-angan? Ndak, this is under construction. Panel pertama akan masuk produksi pada 2024. Nah, kita bangun 11 ribu GW hydro power, ini bukan 10 ribu. Kemarin saya cek ke kontraktornya 11 (ribu)," jelas Luhut.

Selain itu, Luhut juga menceritakan ketika BBC mengatakan tokoh AS John Kerry sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan Indonesia, khususnya terhadap perubahan iklim.

"Saya punya tanggung jawab. Tadi sayainterviewdi BBC, saya bilang 'posisi saya cuma mentor generasi muda Indonesia dan saya janji mereka akan memberikan hasil kelas dunia. This country (Indonesia) no ecek-cek country you know'. Ya biar keren sedikitlah," jelas Luhut disambut gelak tawa.

Khusus soal kawasan industri hijau Kaltara, Luhut juga sempat menawarkan investasi kepada CEO Tesla Elon Musk.

Luhut sempat bertemu langsung dengan Musk saat berkunjung ke Texas, Amerika serikat (AS), pada April lalu. Tindak lanjutnya adalah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Musk di pabrik Space X pada pertengahan Mei.

Pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu. Kawasan ini diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30 ribu ha.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.

Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.

"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.

Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.

Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.