satu 138 slot

Makanan Tiandao

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Binance Hentikan Sementara Penarikan USDC******

Bursa pertukaran kripto, Binance, mengumumkan akan menghentikan sementara penarikan stablecoin utama USD Coin (USDC).

Kepala Eksekutif Binance Changpeng Zhao mengatakan terjadi peningkatan penarikan pada USDC.

Menukar Koin USDC dengan dua token kripto lainnya, Paxos Standard dan Binance USD, membutuhkan penggunaan dolar tradisional di bank New York.

Binance mengatakan dalam kesempatan terpisah bahwa penghentian itu karena "pertukaran token" di mana pemegang token digital menukar koin kripto mereka, biasanya melalui blockchain yang berbeda.

Binance mengatakan pada September lalu bahwa perusahaan kan secara otomatis mengonversi saldo pengguna dan setoran baru Koin USD dan stablecoin lainnya Pax Dollar dan True USD menjadi stablecoinnya sendiri, Binance USD.

Sementara itu Binance sebelumnya sempat diretas dan kehilangan sekitar US0 juta atau setara Rp8,7 triliun (asumsi kurs Rp15.275 per dolar AS).

Dikutip dari CNN Business, Senin (10/10), perusahaan mengatakan jumlah tersebut setara dengan dua juta token kripto BNB. Akibatnya, perusahaan sempat menangguhkan sementara BNB Chain.

Changpeng Zhao awalnya men-tweet bahwa kripto senilai US0 juta telah dicuri. Meski begitu, ia mengklaim dana milik investor masih aman.

"Dana Anda aman. Kami minta maaf atas ketidaknyamanannya," ujarnya seraya menambahkan bahwa dana yang tersisa telah dibekukan di BNB Chain.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Baterai Listrik di Sulawesi Tenggara******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah fokus membangun ekosistem baterai listrikdi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2024.

Nantinya, Sultra akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik aliaselectric vehicle(EV) dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber daya.

"2024-2025, Sulawesi Tenggara akan menjadi salah satu bagian hilirisasi untuk membangun ekosistem EV battery," kata Bahlil dalam acara peringatan Hari Nusantara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12), dikutip dari Antara.

Pemerintah bakal membuat nilai tambahnya sampai 70-80 persen melalui proses hilirisasi. Ambisi membangun ekosistem baterai listrik di Sultra juga sebagai jalan menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup memadai.

Menurutnya, pembangunan pabrik hilirisasi juga akan meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Bahlil juga menekankan proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara harus menerapkan konsep ekonomi hijau yang mengimplementasikan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

"Sekarang kalau mau produk kita laku di dunia, tidak bisa kita hindari green energy, green industry. Kalau kita masih pakai batu bara pasti produk kita tidak akan laku atau tidak dihargai sebaik proses industri yang memakai green energy, EBT," tegasnya.

Menteri Investasi itu menegaskan green industrydan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bakal menjadi syarat bagi investor yang ingin membangun pabrik hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Dewa Super Raja segala Raja

Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Baterai Listrik di Sulawesi Tenggara******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah fokus membangun ekosistem baterai listrikdi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2024.

Nantinya, Sultra akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik aliaselectric vehicle(EV) dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber daya.

"2024-2025, Sulawesi Tenggara akan menjadi salah satu bagian hilirisasi untuk membangun ekosistem EV battery," kata Bahlil dalam acara peringatan Hari Nusantara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12), dikutip dari Antara.

Pemerintah bakal membuat nilai tambahnya sampai 70-80 persen melalui proses hilirisasi. Ambisi membangun ekosistem baterai listrik di Sultra juga sebagai jalan menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup memadai.

Menurutnya, pembangunan pabrik hilirisasi juga akan meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Bahlil juga menekankan proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara harus menerapkan konsep ekonomi hijau yang mengimplementasikan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

"Sekarang kalau mau produk kita laku di dunia, tidak bisa kita hindari green energy, green industry. Kalau kita masih pakai batu bara pasti produk kita tidak akan laku atau tidak dihargai sebaik proses industri yang memakai green energy, EBT," tegasnya.

Menteri Investasi itu menegaskan green industrydan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bakal menjadi syarat bagi investor yang ingin membangun pabrik hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]