slot gacor terbaru hari ini

Raja bola nomor 1

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Tiket Ferry Merak******

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Yongki Triono mengatakan tiket kapal ferry dari Merak menuju Bakauheni bisa dibeli di rest area Tol Tangerang-Merak.

Lebih rinci, tiket tersebut bisa dibeli di rest area KM 43 dan KM 68. Hal ini dilakukan demi mempermudah pemudik yang ingin menyeberang dari Merak menuju Bakauheni.

"Kami bekerja sama dengan ASDP (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest areatersebut," kata Yongki dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

"Apabila tidak memiliki tiket penyeberangan kapal Ferry, makan akan diputar balik keluar oleh petugas keluar kawasan pelabuhan," ujarnya.

Pandra mengatakan petugas memperketat area pintu pelabuhan guna menghindari penumpukan. Polisi kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada penjualan tiket on the spot di pelabuhan, baik di Merak maupun Bakauheni.

"Pastikan sebelum masuk pintu pelabuhan pemudik telah memiliki tiket penyeberangan (H-1) melalui Aplikasi Feryzy," tegas dia.

Pandra juga mengimbau kepada pemudik untuk menaiki transportasi umum, dalam hal ini bus, yang sudah tertempel stiker dari dinas perhubungan.

"(Stiker) menandakan bus sudah layak operasional dan telah melalui ramp check," tegas Pandra.

PT ASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangan di pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin bepergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefingdi Kantor ASDP, Senin (10/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Alasan Bisnis Tupperware Terancam Tutup******

Perusahaan multinasional Tupperware terancam bangkrut karena kondisi perusahaan yang memburuk.

Pemicunya, tidak lepas dari penjualan produk yang menurun. Akibat kondisi tersebut Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya atau PHK. 

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portfolio real estate untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya. 

Saunders menyebut, Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Tiket Ferry Merak******

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Yongki Triono mengatakan tiket kapal ferry dari Merak menuju Bakauheni bisa dibeli di rest area Tol Tangerang-Merak.

Lebih rinci, tiket tersebut bisa dibeli di rest area KM 43 dan KM 68. Hal ini dilakukan demi mempermudah pemudik yang ingin menyeberang dari Merak menuju Bakauheni.

"Kami bekerja sama dengan ASDP (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest areatersebut," kata Yongki dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

"Apabila tidak memiliki tiket penyeberangan kapal Ferry, makan akan diputar balik keluar oleh petugas keluar kawasan pelabuhan," ujarnya.

Pandra mengatakan petugas memperketat area pintu pelabuhan guna menghindari penumpukan. Polisi kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada penjualan tiket on the spot di pelabuhan, baik di Merak maupun Bakauheni.

"Pastikan sebelum masuk pintu pelabuhan pemudik telah memiliki tiket penyeberangan (H-1) melalui Aplikasi Feryzy," tegas dia.

Pandra juga mengimbau kepada pemudik untuk menaiki transportasi umum, dalam hal ini bus, yang sudah tertempel stiker dari dinas perhubungan.

"(Stiker) menandakan bus sudah layak operasional dan telah melalui ramp check," tegas Pandra.

PT ASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangan di pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin bepergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefingdi Kantor ASDP, Senin (10/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]