hkbgoodluck88

99 slot gacor 283Jutaan kata 992916Orang-orang telah membaca serialisasi

《hkbgoodluck88》

Pelaku pengancam Anies di Kaltim menyerahkan diri ke polisi******

Balikpapan (ANTARA) - Terduga pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor 1 Anies Baswedan melalui akun media sosial Instagram @rifanariansyah menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

"Setelah kami lakukan profiling terhadap akun itu, akhirnya Tim Subdit Siber Ditkrimsus Polda Kaltim menemukan terduga ini berinisial AN (22), warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yusuf Sutejo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Yusuf menjelaskan setelah dilakukan identifikasi profil tersebut, polisi langsung menghubungi pihak keluarga dari pemilik akun media sosial tersebut.

"Kami menjelaskan situasi yang terjadi dan dengan sukarela terduga ini bersedia menyerahkan diri ke Polda Kaltim untuk diamankan," tambah Yusuf.

Baca juga: Polri tangkap pemilik akun pengancam Anies

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Kaltim turut mendapat asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri.

"Meskipun akun media sosial itu telah dihapus, polisi masih bisa mengidentifikasi pemilik. Polisi langsung menurunkan tim setelah berkoordinasi dengan keluarga terduga untuk dilakukan penjemputan untuk dimintai keterangan," jelas Yusuf.

Kemudian, polisi melakukan gelar perkara, Senin, dengan melibatkan tim yang sudah dibentuk, termasuk saksi ahli di antaranya ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli teknologi informasi.

"Hal ini untuk dapat memastikan langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Baca juga: Kapolda Jatim: Pelaku pengancam Anies dijerat UU ITE

Yusuf meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Upaya ini merupakan tindakan yang responsif terhadap pengancaman yang dilakukan di media sosial atau ruang publik lainnya," katanya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan unggahan di media sosial yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kami dari kepolisian juga memastikan akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 dan menjamin pemilu akan berlangsung dengan damai, aman, lancar, dan tertib," ujar Yusuf.

Baca juga: Anies: Silahkan utarakan pendapat tapi jangan ancam keselamatan orang

Pewarta: Ahmad Rifandi/ Januar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu minta KPU ingatkan peserta pemilu soal kecelakaan akibat APK******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan seluruh peserta Pemilu 2024 akan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban.

"Kami hari ini akan perintahkan teman-teman Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga, bekerja sama, berkoordinasi dengan Satpol PP, karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, dia meminta agar kejadian tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami akan ingatkan KPU juga untuk mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan APK," tegas Bagja.

Baca juga: Pencabutan APK pemilu menunggu Bawaslu DKI

Menurut dia, penertiban akan dilakukan dengan menurunkan alat kampanye yang tidak sesuai aturan. Bagja pun mencontohkan APK yang sudah diturunkan ialah APK pada tiang listrik baik saat masa sosialisasi atau kampanye.

Kemudian, dia meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk mengingatkan para pemasang alat kampanye mereka dengan hati-hati. Sebab, dia meyakini bukan para caleg yang memasang APK mereka sendiri.

"Tim yang harus diingatkan pada caleg, pasti, ini teman-teman juga banyak dicemberutin, banyak diprotes saat penurunan alat peraga, tetapi itu konsekuensinya," jelasnya.

Penertiban itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Bagja menegaskan bahwa pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat APK itu, maka dapat dipidana umum.

Sebelumnya, beredar video yang diunggah akun Instagram @seputar_jaksel tentang dua pengendara sepeda motor duduk di jalan dengan kondisi berdarah karena kecelakaan akibat alat peraga kampanye berupa bendera partai.

"Gara-gara bendera partai halangi jalan, pemotor celaka di Fly Over Mampang," tulis akun tersebut.

Baca juga: Alat peraga kampanye sebabkan kecelakaan sepeda motor di Jaksel

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：bp77、situs 2022 slot、cara pasang togel lewat hp android

Terkait：idn poker bonus new member 100、kancil69、84 di erek erek、situs slot real、cara pinjam uang di neo bank、shopee bisa pinjam uang、permainan slot gacor、situs slot gacor hari ini terbaru、gampangjp、rajatoto88 slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：88selot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

situs slot bet 100 perak

cara pinjam di dana

mahajitu

cara pinjam ke dana

situs slot terbaru dan terbaik

tafsir mimpi 3d terlengkap

tafsir mimpi 85

golbos

slot gacor wd terus

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Panduan Budidaya Perkotaan

erek erek 79 2d

Bawaslu Sumut telusuri rekaman suara ajakan memilih salah satu paslon******

Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara(Sumut) melakukan penelusuran terkait rekaman suara ajakan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, di Medan, Senin menjelaskan pihaknya mulai melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait .

"Jadi, setelah kita menerima video sebenarnya audio yang viral itu. Ada stiker mencantumkan foto, ada foto dan lainnya. Mendapatkan informasinya itu, langsung kita perintahkan Bawaslu Batubara, melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelusuran," ujar Saut Boangmanalu.

Ia menjelaskan Bawaslu Sumut telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten Batubara untuk menjadwalkan dan meminta klarifikasi kepada pihak- pihak terkait.

"Tadi sekitar dari Jam 10 ke jam 11 siang ini. Sudah ada yang datang ke Bawaslu Batubara. Tapi, apa hasilnya saya belum tahu," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan karena masih melakukan penelusuran terkait rekaman suara tersebut.

"Karena, kita memproses itu kita belum bisa mengeluarkan statement apa-apa. Kita masih melakukan pendalaman dan penelusuran, kita lihat hasilnya dulu," ujarnya.

Di sisi lain, Saut mengimbau seluruh aparatur dan penyelenggara negara untuk bersama-sama menjaga netralitas selama tahapan Pemilu 2024.

"Jadi, kami dari Bawaslu Sumut, mengajak semua pihak dan penegakan hukum. Seharusnya, menjadi salah satu tonggak, penyelenggaraan pemilu supaya sesuai dengan aturan, supaya pro aktif. Apa yang terjadi, tidak mau berasumsi, ayo kita buktikan dengan perilaku dan keputusan kita, kita benar-benar pemilu ini bisa berjalan dengan damai, berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sumut sebut peserta pemilu wajib patuhi zonasi pemasangan APK

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

pinjam uang di brimo

Siskaeee dijadikan tersangka, kuasa hukum: terlalu dipaksakan******

terlalu dipaksakan dan terburu-buru

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting menilai penetapan tersangka kliennya itu terlalu dipaksakan sehingga pihaknya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Bahwasanya penetapan tersangka Siskaeee terlalu dipaksakan dan terburu-buru," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Tofan juga menambahkan penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas U No 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di dalam pasal tersebut berisi tentang perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Baca juga: Ini penegasan Polda Metro terkait gugatan praperadilan Siskaeee Selain itu, menurut Tofan, surat perintah penyidikan kasus tersebut melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi.
"Bahwasanya sprindik SP.SIDIK/4669/VI/RES.2.5./2023/DITRESKRIMSUS tertanggal 28 Juli 2023 tidak sah karena melanggar ketentuan MK No. 130/PUU-XIII/2015," kata Tofan. Di dalam amar putusan berbunyi pasal 109 ayat 1 UU no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan UUD 1945. "Penyidik terkesan tidak profesional dan terlalu memaksakan klien kami ditetapkan sebagai tersangka, maka dari itu kami menempuh jalur praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas penetapan tersangka, " ucapnya.

Baca juga: Polisi nyatakan pemeran film porno belum perlu ditahan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menerima permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaee dan menjadwalkan sidang perdana Senin (22/1) pekan depan.
Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Selasa, mengatakan gugatan praperadilan itu didaftarkan Siskaeee ke PN Jaksel pada Senin (15/1).
"Hari sidang pertama telah ditetapkan, yaitu Senin 22 Januari 2024," kata Djuyamto. Setelah menerima permohonan gugatan praperadilan dari Siskaeee, Ketua PN Jaksel telah menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa praperadilan tersebut.

Baca juga: PN Jaksel jadwalkan sidang Praperadilan Siskaee minggu depan
"Hakim tunggal yang ditunjuk, yaitu Sri Rejeki Marshinta," katanya. Gugatan yang dimohonkan Siskaeee kepada hakim termohon adalah penetapan tersangka. "Termohon dalam gugatan ini adalah Polda Metro Jaya," ujar Djuyamto.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Iblis leluhur dari dunia penyihir

hujanku pinjol

Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******

Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan skrining kesehatan pada petugas Pemilu dapat mencegah kasus kelelahan yang dapat berujung pada kematian. "Upaya untuk mencegah tentunya dengan memastikan petugas Pemilu memang cakap sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Selain itu, Nadia menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setempat juga dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau emergency. Terkait kriteria skrining petugas Pemilu, ia menyebutkan seluruhnya diserahkan sesuai dengan fasyankes masing-masing sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, Nadia mengajak kepada seluruh petugas pemilu untuk melakukan skrining, dengan terlebih dahulu membaca pedoman Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Terkait hal tersebut, BPJS Kesehatan telah mengajak seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2024 untuk mengecek kesiapan kesehatan melalui fasilitas skrining riwayat kesehatan yang dapat diakses dalam jaringan (daring) secara gratis. "Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto (13/1). Ardi menyebutkan ketentuan skrining kesehatan berlaku bagi seluruh petugas KPU yang merupakan petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, yang terdaftar pada sistem informasi data petugas KPU atau Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Skrining riwayat kesehatan bisa diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, laman web BPJS Kesehatan, atau Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA). Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 yang lalu, KPU mencatat sebanyak 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit dan 894 petugas meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Kesehatan ajak petugas Pemilu manfaatkan skrining kesehatan

Baca juga: KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS

Baca juga: Petugas pemilu berstatus aktif JKN bisa akses skrining kesehatan

Jiwa Takdir yang Abadi

lippoqq

Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ratusan tempat pemungutan suara Pemilu 2024 berada pada titik rawan bencana banjir saat musim hujan sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi.

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana saat dihubungi di Karawang, Senin, mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana banjir itu.

Selain itu, KPU Karawang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari lokasi alternatif pendirian TPS jika saat pemungutan suara terjadi hujan deras.

Menurut dia, pemindahan titik TPS yang rawan bencana ke lokasi yang aman akan menjadi bagian utama dalam upaya mengantisipasi bencana alam.

"Secara keseluruhan terdapat 313 TPS yang rawan bencana saat musim hujan," katanya.

Baca juga: KPU Karawang siapkan ratusan TPS cadangan antisipasi bencana banjir

Ratusan TPS yang rawan bencana itu tersebar pada 17 kecamatan, meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Rengasdengklok, Batujaya, dan Pedes, Pakisjaya, Cikampek, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tirtamulya, Rawamerta, Tempuran, Jayakerta, Kotabaru, Purwasari, dan Cilebar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang meminta KPU setempat segera melakukan langkah antisipasi terhadap TPS yang berlokasi di daerah rawan banjir.

"Kami telah menggelar rapat kordinasi persiapan pemilu bersama KPU dan pihak terkait, di antaranya membahas tentang langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam pada hari pemungutan suara nanti," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang Eka Sanatha.

Ia mengatakan bahwa rapat koordinasi itu difokuskan pada pengelolaan manajemen distribusi logistik dan langkah-langkah antisipasi terhadap TPS yang berada di lokasi rawan bencana.

Pada Pemilu 2024, KPU Karawang menyiapkan sebanyak 6.890 TPS yang tersebar di 309 desa/kelurahan untuk tempat penyaluran hak suara bagi 1.779.207 orang yang masuk daftar pemilih tetap. Mereka terdiri atas 893.869 orang pemilih laki-laki dan 885.338 orang perempuan.

Baca juga: KPU Karawang sebut pemilih dari kalangan disabilitas capai 6.697 orang
Baca juga: KPU Karawang: 18 parpol sudah sampaikan laporan awal dana kampanye

Dua puluh tahun angin musim semi

ollo4d login

Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******

Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024

Dunia monster

osb369

Tanggapi isu pemakzulan, Moeldoko sebut Presiden fokus jalankan tugas******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menjalankan tugas-tugas selama sembilan bulan sisa masa jabatannya, alih-alih menanggapi isu pemakzulan dirinya.

“Presiden masih sangat concernuntuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Ini kita gas habis-habisan, kita gas pol istilahnya, untuk menuntaskan berbagai program pemerintah,” ujar Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin.

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) demokratis Februari mendatang, bukannya menciptakan agenda nonproduktif, seperti wacana pemakzulan presiden.

Terlebih, menurut dia, pemerintah juga sangat concernmengikuti jalannya pemilu yang baik di Indonesia.

“Jadi jangan membuat suasana (negatif), karena kita sedang fokus pada penyelenggaraan pemilu. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif bagi masyarakat dan bagi pemerintah,” ujar Moeldoko.

Ketika menanggapi isu pemakzulan, Moeldoko mendaku/klaim bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi justru mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya.

Isu itu muncul ketika sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada 9 Januari lalu untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari Pemilu 2024.

Mahfud menanggapi usulan tersebut dengan menjelaskan bahwa pemakzulan presiden membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu lama, karena harus melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, hingga menarik perhatian mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Melalui akun X, Jimly menyebut isu pemakzulan presiden adalah pengalih perhatian karena ada pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang panik dan takut kalah dalam pemilu.

Dalam waktu satu bulan menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang, dia menilai tidak mungkin dicapai keputusan pemakzulan dari DPR maupun MPR.

“Mari fokus saja sukseskan pemilu,” tutur Jimly.

《hkbgoodluck88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，armadatotoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《hkbgoodluck88》bab terbaru。