daftar situs gacor

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Pemerintah Bangun Rusun untuk Eks Gelandangan, Biaya Sewa Rp10 Ribu******

Pemerintah membangun rumahsusun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskindengan sewa Rp10 ribu per bulan. 

Rusun ini berada di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembangunan rusun ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Sosial yang membangun rusun di Bekasi, Jawa Barat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pembangunan ini adalah langkah pemerintah mewujudkan hunian layak bagi MBR. Terutama, bagi mantan pengemis dan gelandangan dan diharapkan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya.

Rusun yang terdiri dari satu tower itu dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan total anggaran pembangunan mencapai Rp34,5 miliar.

"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang," ucap Iwan.

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk kelengkapan mebelnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan mebel yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya," tuturnya.

Iwan menuturkan rusun serupa juga dibangun di Jakarta Timur dan Kota Solo. Ia berharap proyek ini didukung oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan rusun untuk MBR tersebut.

"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Deret Masalah Meikarta dari Awal Hingga DPR Akan Panggil John Riady******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan karena unit yang tak kunjung diserahkan ke konsumen. Hal itu membuat konsumen mengadukan nasibnya keDPR.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Namun, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

1. Pemprov Jabar Sempat Minta Hentikan

Meikarta awalnya digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

2. Digugat Dua Vendor

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Gugatan itu menetapkan MSU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan tersebut adalah vendor dari Meikarta, meski menolak yang dituduhkan kepada pihaknya.

"MSU menolak gugatan dan tagihan dari dua vendor yaitu perusahaan EO (event organizer) PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ujarnya.

Pengadilan kemudian menolak permohonan PKPU yang diajukan vendor Meikarta itu. Alasannya tidak kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antar kedua pihak.

[Gambas:Video CNN]

3. Suap Perizinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan Proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

4. Lippo Mengaku 'Ditipu' Agen Properti

PT Lippo Cikarang Tbk selaku induk pengembang proyek Meikarta menyebut apartemen yang dipesan baru 18 ribu unit. Padahal, selama ini mereka menggemborkan bahwa unit yang terjual tembus 100 ribu unit.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya mengatakan hal itu terjadi lantaran Proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Saat itu, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

"Waktu proyek ini pertama kali di-launch, itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Angka mereka tentu menggelembung besar dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi," ujarnya Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta pada 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Dari 18 ribu unit tersebut, Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022. Penyerahan unit ditargetkan rampung pada 2027.

Sistem ahli nujum

DPR Bakal Panggil Mendag Imbas Minyakita Masih Langka dan Mahal******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk membahas minyak goreng kemasan Minyakita yang langka dan mahal dipasar.

Minyak program pemerintah ini dijual Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter di pasar, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendag dan Mendag juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan kita bisa diselesaikan," ujar Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, dikutip dari situs resmi DPR, Senin (1/2).

"Kami Komisi VI akan terus mengawasi, mengingatkan, dan mendukung pemerintah agar ini (Minyakita) tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita negara produsen CPO terbesar di dunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah," imbuhnya.

Akhir Januari lalu, Zulhas berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan. Artinya minggu ini Minyakita harusnya sudah banyak di pasar.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1) lalu.

Kementerian Perdagangan juga sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah minyak goreng yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat, yang diteken 6 Februari 2023.

Dalam edaran itu disebutkan tiga butir pedoman yang harus ditaati produsen, distributor, hingga pengecer. Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET.

Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. Ketiga, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.

"Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," tegas Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan melalui keterangan resmi.

Namun, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, stok Minyakita pada sepekan terakhir menipis. Bahkan, beberapa pedagang tidak lagi memiliki stok. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pedagang mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Pengusaha Ungkap Alasan Hotel Marak Dijual Online Usai Pandemi******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan alasan fenomena penjualan hotelyang marak dilakukan secara daring.

Wakil Ketua Umum PHRI Iswandi Said menjelaskan saat ini banyak pemilik hotel yang melihat kondisi perekonomian tengah membaik. Sementara, setelah mengalami dua tahun pandemi covid-19, banyak pengusaha hotel yang mengalami kesulitan finansial.

"Fenomena ini sebetulnya kondisi pasca pandemi ya, karena teman-teman ownerbanyak kesulitan selama pandemi, nggak ada tamu, mungkin ada tunggakan, cicilan ke bank, nah pada saat itu nggak ada yang mau beli," kata Iswandi saat dihubungiCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Hingga saat ini, PHRI belum mendata penjualan hotel yang dilakukan para pemilik. Namun, Iswandi mengaku beberapa hotel tidak bisa kembali pulih usai dua tahun pandemi.

Terlebih, saat ini sudah tidak ada lagi relaksasi dari perbankan untuk memberi pinjaman pada pengusaha perhotelan.

Sedangkan, keadaan hotel yang berbeda-beda itu tetap membutuhkan maintenance, baik ketika ada pengunjung maupun tidak.

"Mungkin hotel butuh renovasi. Dia kan punya pilihan dijual atau diperbaiki, dua duanya (bentuk) investasi, tapi kalau diperbaiki harus suntik dana lagi. Sementara dua tahun terakhir nggak ada pemasukan. Banyak faktor-faktornya," tuturnya.

Iswandi mengungkapkan di era teknologi saat ini, para pengusaha yang ingin menjual hotelnya melakukan berbagai cara. Salah satunya menjual hotel secara daring.

"Sekarang kan semua industri pake online ya. Semua jalur bisa dipakai sama owner.Tergantung pemiliknya aja," tegasnya.

Berdasarkan pantauan di situs lamudi.co.id, sejumlah hotel di berbagai daerah tampak dijual secara daring. Lokasi hotel ini pun tampak strategis di antaranya di Jakarta dan Bali.

Kisaran penjualan hotel itu mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Produsen Mobil Listrik Vietnam Akan Produksi di AS di Tengah Isu PHK******

Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, tetap akan memulai produksi di Amerika Serikat (AS) pada 2024 mendatang meski harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Amerika Utara.

CEO VinFast Le Thi Thu Thuy mengatakan PHK tidak akan mempengaruhi jadwal yang direncanakan untuk memulai produksi di pabrik pertama mereka di Amerika Utara. Dalam keterangan perusahaan, kapasitas produksi tahunan pabrik tersebut mencapai 150 ribu kendaraan listrik.

"Kami sedang dalam tahap akhir mendapatkan izin untuk menguji konstruksi, tetapi lahan sudah dibuka. Negara bagian juga telah mengerjakan infrastruktur untuk tanah tersebut," katanya kepada CNBC International,Jumat (10/2) lalu.

Awalnya, perusahaan berencana mengirimkan mobil produksi pertamanya pada November 2022. Namun, target tersebut direvisi menjadi Desember 2022 dan kemudian ditunda lagi hingga Februari tahun ini.

VinFast tak menampik bahwa restrukturisasi akan mengonsolidasikan operasinya di seluruh AS dan Kanada. Hal itu dilakukan karena ada banyak kesamaan di kedua pasar dengan harapan perusahaan menjadi lebih kuat dan gesit.

Pabrikan asal Vietnam ini memang berambisi untuk membuat mobil listrik melawan Tesla milik Elon Musk. Tidak hanya di AS, VinFast juga akan menyasar pasar Eropa, seperti Jerman, Prancis dan Belanda.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Menangkan Konsumen, MA Titahkan Meikarta Bayar Rp415 Juta ke Pembeli******

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan pengembang apartemen MeikartaPT Mahkota Sentosa Utama (MSU) untuk membayar ganti rugi pada seorang konsumen bernama Djuara Pirmaton Siahaan sebesar Rp415 juta.

Hal itu tertuang usai peninjauan kembali (PK) yang diajukan MSU ditolak oleh MA.

Mengutip detik.com, Kamis (16/2), Djuara mengajukan gugatan karena unit yang dibelinya tak kunjung diterima. Dalam putusan yang tercantum di situs MA dijelaskan Djuara mengajukan gugatan di Kepaniteraan PN Cikarang pada 31 Agustus 2020 dengan Register Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr.

Mulanya, Djuara telah memesan dua unit apartemen pada 3 September 2017 dengan konfirmasi pesanan unit pertama No. LK-OB0031544 tanggal 3 September 2017, Keyplan dan Floor Plan serta spesifikasi 1 (satu) unit yang berada di Tower S-1, Blok 30026, Lantai 23, No. Unit 23C5, Luas 35.76 m², Tipe CS.

Untuk unit ini, Djuara membayar bertahap dengan tiga termin. Termin I (Booking Fee) sebesar Rp2 juta pada 3 September 2017, termin II (Down Payment) sebesar Rp22.004.229 pada 18 September 2017 dan termin III (pelunasan) sebesar Rp216.038.059 pada 18 Oktober 2017.

Kemudian untuk unit satunya lagi, dengan konfirmasi pesanan No. LK-OB0031484 3 September 2017, Keyplan dan Floor Plan serta spesifikasi 1 (satu) unit yang berada di Tower T-1, Blok 65005, Lantai 26, No. Unit 26B1, Luas 26.46 m², Tipe B1.

Untuk unit kedua, Djuara juga membayar dengan tiga termin. Termin I (Booking Fee) sebesar Rp2 juta pada 3 September 2017, termin II (Down Payment) sebesar Rp15.567.380 pada 18 September 2017 dan termin III (pelunasan) sebesar Rp158.106.418 pada 18 Oktober 2017.

Namun, sampai saat ini tidak ada unit yang diterima oleh Djuara. Bahkan, tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan unit itu telah selesai dibangun. Padahal, dalam perjanjian pemesanan disebutkan "selesai dan siap terima tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember 2019".

Lebih jauh, ia pun tidak mendapatkan hak atas keterlambatan serah terima dua unit berupa kompensasi keuntungan, denda keterlambatan sebesar lima persen, bunga dan uang penggugat yang tersimpan di rekening tergugat.

Atas gugatan itu, PN Cikarang menyatakan MSU sebagai tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada penggugat. Meikarta akhirnya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp415.716.086 kepada penggugat. Dengan putusan ini, MSU pun memilih mengajukan PK kepada MA.

[Gambas:Video CNN]