aplikasi cicilan laptop

menjadi seekor anjing

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Seberapa Siap Jalan Jatim dan Bali Tampung Pemudik?******

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali mengungkap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sebagai jalur Lebaran 2023.

Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali Apri Artoto mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau kesiapan jalan nasional di wilayah Jatim dan Bali.

"Jadi BBPJN Jatim-Bali telah menurunkan tim untuk memantau kesiapan jalan nasional sebagai Jalur Lebaran tahun 2023 ini. Jika ditemukan lubang jalan, saya perintahkan kepada PPK terkait untuk segera ditutup. Tim juga mengecek kondisi marka jalan dan juga drainase agar tidak ada genangan saat hujan," kata Apri, Jumat (7/4).

Lebih lanjut, Apri menegaskan jalan nasional di Provinsi Jatim dan Bali saat ini dalam kondisi mantap dan siap difungsikan sebagai Jalur Lebaran.

"Dari hasil survei semester II tahun 2022, 97,34 persen jalan nasional di Provinsi Jatim dalam kondisi mantap, sementara di Provinsi Bali kemantapannya 98,81 persen," kata dia.

"Jadi semua telah disiapkan sesuai dengan arahan presiden untuk menyambut libur lebaran mulai tanggal tanggal 19-25 April 2023. Semua pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi jalan akan dihentikan pada H-10 dan alat berat sudah tidak ada di lapangan," tambahnya.

Selain memantau kesiapan jalan nasional, BBPJN juga menyiapkan Posko Lebaran dan alat berat untuk tanggap darurat diberbagai titik jalan nasional. Termasuk di titik yang rawan longsor.

"Untuk posko lebaran di jalan nasional ditargetkan sudah berdiri H-10 dan alat berat disiagakan di lokasi rawan longsor seperti di Trenggalek dan di daerah Gumitir. Total di Jatim ada 27 posko dan Disaster Relief Unit tersebar di 9 lokasi. Sementara di Bali ada tujuh posko lebaran dan dua lokasi DRU," ujar dia.

Lebih lanjut, Apri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Korlantas dan Dinas Perhubungan di daerah terkait pelaksanaan jalur lebaran di wilayah kerjanya.

"Harapan saya mudik lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan aman," tutup Apri.

Tuan Gila Abadi

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol