tis4d

Lahan pertanian yang indah

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

6 Penerbangan ke Bandara Hasanuddin Dialihkan Buntut Cuaca Buruk******

PT Angkasa Pura I(Persero) menyebut enam penerbangantujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dialihkan ke sejumlah bandara terdekat akibatcuaca burukyang terjadi Makassar, Sulawesi Selatan.

General Manager PT Angkasa Pura I Taochid Purnomo Hadi mengatakan hal itu dilakukan demi keselamatan.

"Berdasarkan data kami, terdapat enam penerbangan yang tujuannya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dialihkan ke beberapa bandara lainnya seperti Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Haluoleo Kendari," kata Taochid, Senin (15/1).

"Ada juga penerbangan yang mengalami keterlambatan keberangkatan sebanyak enam penerbangan antara lain tujuan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Haluoleo Kendari," sebutnya.

Meski demikian, kata Taochid hal tersebut tidak sampai mempengaruhi pergerakan jumlah penumpang dan juga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan.

"Secara umum kami sampaikan bahwa untuk alasan keselamatan penerbangan, penerbangan dapat ditunda ataupun dialihkan apabila terjadi cuaca ekstrem. Kami mohon dimaklumkan atas ketidaknyamanan yang dialami atas kondisi cuaca ekstrem," pungkasnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di Sulawesi Selatan sejak tanggal 15 hingga 17 Januari mendatang.

Seluruh daerah di wilayah Sulawesi Selatan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

IMIP Ungkap Morowali Pasok Bahan Baku Baterai Mobil Listrik Tesla******

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyatakan perusahaan asal AS, Teslamembeli bahan baku dari perusahaan di kawasan tersebut untukmobil listrik.

Managing Director IMIP Hamid Mina menuturkan Tesla membeli bahan baku dari perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut dengan melakukan pengecekan ketat.

"Jadi mereka mengecek dahulu soal mining, tambang pun dicek. Tesla beli barang bakunya dari kami," kata Hamid dalam diskusi bersama pemimpin media massa di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (17/1).

Hamid menuturkan IMIP memiliki sedikitnya 54 perusahaan yang saling terintegrasi untuk memproses nikel. Dengan integrasi itu, biaya logistik dan distribusi dapat ditekan menjadi lebih minimum.

IMIP mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Industri pendukungnya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lainnya, hingga pelabuhan dan bandara.

Kawasan Industri IMIP, merupakan kerjasama antara BintangDelapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China.

tukang sampah pesawat

Harga Cabai Merah dan Rawit Kompak Turun******

Harga cabai merah dan cabai rawit terpantau turun pada Senin (15/1).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah yang pekan lalu rata-ratanya secara nasional Rp57.950 per kilogram (kg), selama sepekan ini berangsur turun jadi Rp55.100 per kg.

Untuk cabai merah besar, harga turun dari Rp60.850 per kg menjadi Rp59.300 per kg. Sementara untuk cabai merah keriting, harga turun dari Rp57.850 per kg menjadi Rp53.700 per kg.

Sementara untuk cabai rawit merah harga turun dari Rp75.550 per kg menjadi Rp61.650 per kg. Selain cabai, penurunan juga dialami harga daging ayam dari Rp37.400 menjadi Rp37 ribu per kg.

Di sisi lain, secara umum harga bahan pokok selain cabai cenderung naik.

Untuk daging sapi misalnya, harga naik dari Rp134.400 per kg menjadi Rp134.500 per kg. 

Kemudian untuk harga bawang putih naik dari Rp41.200 per kg menjadi Rp41.350 per kg.

Harga beras terpantau masih stabil di Rp14.750 per kg. Harga minyak goreng pun stabil di Rp18.750 per kg. Sementara harga bawang merah turun dari Rp42.050 per kg menjadi Rp41.700 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Pedagang Kaki Lima******

Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan pengusaha makanan-minuman termasuk UMKM dan pedagang kaki lima wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Siti Aminah menuturkan ketentuan itu juga berlaku untuk pelaku usaha makanan-minuman hasil sembelihan serta jasa penyembelihan.

"Semua pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah dan besar termasuk UKM dan pedagang kaki lima khusus makanan minuman, jasa sembelihan dan yang berkaitan dengan makanan minuman," ucap Siti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Selain itu, para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) yang didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Siti menuturkan semua biaya gratis karena ditanggung oleh negara.

"Sertifikat halal gratis (SEHATI) ditanggung APBN, APBD, CSR, Bank dan yang lainnya," ucapnya.

Untuk mendaftar, pelaku usaha bisa mengakses layanan 'Sihalal' melalui link bpjph.halal.go.id atau ptsp.halal.go.id.

[Gambas:Video CNN]