petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot 77 bet

airbet88 gacor 571Jutaan kata 903545Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot 77 bet》

TNI berhasil kuasai markas TPNPB di Maybrat******

TNI berhasil kuasai markas TPNPB di Maybrat
Sejumlah alat bukti KKB yang diamankan Aparat TNI Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti saat melakukan penyergapan terhadap markas KKB di Kabupaten Maybrat, Kamis (25/1/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/am.
Sorong (ANTARA) - Aparat TNI Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti berhasil menguasai markas Kelompok Separatis Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KST TPNPB) Kodap IV/Sorong Raya atau Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat - Papua Barat Daya.

Dansatgas Yonif 133/Yudha Sakti Letkol Inf Andhika Ganessakti dalam keterangan yang diterima melalui Tim Penerangan Satgas Yonif 133/YS di Sorong, Sabtu, menjelaskan pasukan yang terdiri dari dua tim Mobile Sakti pimpinan Sertu Dega Jandri Folanda dan Serda Dimas Nuhali Pardosi berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok KKB pimpinan Manfred Fatem setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan ambush (penyergapan).

"Ya memang berita ini benar, pasukan kami telah menguasai markas KKB," katanya.

Penguasaan terhadap markas KKB itu terjadi setelah seminggu melakukan pencarian terhitung sejak 21 Januari 2024.

"Kelompok tersebut berhasil lolos dari sergapan pasukan kami, tetapi markas mereka telah berhasil kita kuasai dan sudah dihancurkan," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, kata Andhika, pasukan Yudha Sakti mengamankan dan menyita barang bukti berupa satu buah helai bendera bintang kejora, enam butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu buah teleskop, satu buah solarcell, beberapa senter, dua lembar kartu KIS, tiga buah charger HP, satu buah lensa kamera, satu buah HP, busur dan anak panah, bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan.

Selain itu, kata dia, Tim Mobile Sakti juga mengamankan dua oknum masyarakat yang aktif sebagai simpatisan kelompok KKB tersebut.

"Terbukti dua oknum masyarakat itu kami amankan di hutan kampung Aisa, Distrik Aifat Timur Jauh. Mereka mengakui bahwa selama ini bertugas untuk mengantar logistik kepada kelompok KKB," katanya.

Dia mengatakan bahwa pasukan TNI masih berada di dalam hutan sampai saat ini untuk melaksanakan eksfiltrasi (proses pemindahan personel).

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:hoki222

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
aplikasi cicilan tanpa kartu kredit
megabandar
boom 55 slot login
kekayaan kakek zeus
slot maxwin malam ini
limit akun basic kredivo
net slot
shopee pinjam legal atau ilegal
satriabet
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot demo lucky god
Bab 2 agenbeting
Bab 3 asiahoky
Bab 4 togel 38
Bab 5 topstar999 slot
Bab 6 pinjol tanpa verifikasi wajah dan ktp
Bab 7 asli gacor slot
Bab 8 aplikasi belanja online yang bisa kredit
Bab 9 video slot gacor malam ini
Bab 10 kredit hp pelajar
Bab 11 slot gampang wd 2022
Bab 12 erek 07
Bab 13 maxhoki99
Bab 14 rtp roma77
Bab 15 buku mimpi 2d 00 99
Bab 16 slot tergacor pagi ini
Bab 17 cara gampang dapat uang
Bab 18 omega 77 slot
Bab 19 bo online 138
Bab 20 game slot web
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5931bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Era seni bela diri super

situs slot gacor terpercaya hari ini
Ginting gagal ke final Indonesia Masters setelah rubber game alot
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengusap keringat di wajahnya usai gagal mengantisipasi pukulan kok dari tunggal putra Kanada Brian Yang pada pertandingan babak semifinal turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (27/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting gagal melaju ke final Indonesia Masters 2024 setelah kalah dari pebulutangkis Kanada Brian Yang di babak semifinal, Sabtu.

Pada pertandingan yang digelar di Istora Senayan Jakarta itu, Ginting kalah dari Yang melalui rubber game alot 21-13, 17-21, 19-21.

Pada awal gim pertama, perebutan angka berlangsung cukup cepat. Yang sempat memimpin beberapa poin di atas Ginting, tapi tunggal putra Indonesia berhasil mengejar ketertinggalan dengan reli-reli panjang yang berlangsung cukup alot.

Perubahan pola permainan Ginting pun membuahkan hasil sehingga mampu menyamakan kedudukan 10-10, sebelum akhirnya smes dari tunggal putra peringkat empat dunia itu menyangkut di net dan interval gim pertama diraih oleh Yang.

Selepas turun minum, Ginting tampil lebih menyerang dan membuahkan delapan angka beruntun untuk memimpin keunggulan atas wakil Kanada, 18-11.

Di poin-poin tua, meskipun Yang sempat berusaha mengejar, dominasi Ginting semakin tak terhentikan dan akhirnya menutup gim pertama dengan skor 21-13.

Gim kedua berlanjut dengan Ginting yang tampil lebih percaya diri dan segera memimpin kedudukan sementara 7-1, sebelum akhirnya ia merebut interval gim kedua dengan skor 11-9.

Setelah interval, Ginting terlihat mencoba bermain dengan lebih taktis, tapi hal itu membuatnya lebih tergesa-gesa untuk mematikan bola. Perlahan tapi pasti, wakil Kanada pun bisa menyamakan kedudukan 13-13 dan untuk pertama kalinya memimpin dengan skor 14-13 atas Ginting.

Tunggal putra Indonesia yang turun sebagai unggulan ketiga itu mencoba mengejar ketertinggalan, tapi pertahanan Yang bisa dibilang cukup baik.

Baca juga: Ribka/Lanny evaluasi penampilan perdana mereka di semifinal Super 500

Setelah beberapa kali skor identik muncul di papan skor, tanpa diduga gim kedua akhirnya direbut oleh Yang dengan skor 21-17 dan memaksakanrubber game untuk memperebutkan satu tempat di babak final.

Gim pamungkas kembali berlangsung ketat dengan Ginting sempat tertinggal empat poin dari Yang pelan-pelan bisa menyamakan kedudukan dan unggul 11-9.

Selepas interval gim ketiga, Ginting mencoba tampil lebih tenang, ulet, dan menempatkan bola-bola yang menyulitkan lawan. Strategi itu membuahkan hasil dengan unggul sementara 15-11 dan 17-13.

Setelah melakoni laga yang begitu ketat, khususnya di poin-poin tua, Yang yang telaten dan tidak terburu-buru akhirnya mengamankan tempat di babak final usai mengunci kemenangan 21-19 atas Ginting.

Dengan ini, maka dipastikan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto atau Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final Indonesia Masters 2024.

Baca juga: Lanny/Ribka tampilkan perjuangan maksimal hadapi Liu/Tan di semifinal
Baca juga: Sempat dihentikan, semifinal Indonesia Masters kembali berlanjut

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Negeri dongeng

seribu mimpi 2d abjad
Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024
Arsip foto - Sejumlah warga binaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengikuti sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar KPU Kota Surabaya di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya, Jawa Timur, Selasa (19/12/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nym/aa.
...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

good togel
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Xiao Yun Xi Chunyu

cara main gaple agar menang
Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa.
Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Berani, 2017

klikbet
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

vava4d
Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras
Warga keluar Gudang Bulog Pajangan Bantul usai menerima bantuan pangan beras yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Hery Sidik/aa.
Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret,
Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada warga yang berhak menerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

"Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret," kata Presiden Jokowi saat menyapa para penerima dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Kepala Negara lantas menanyakan kepada para masyarakat penerima bantuan apakah menyetujui bantuan pangan beras akan diberikan lagi bulan ke depan.

"Setuju mboten (tidak), yang tidak setuju angkat tangan," kata Presiden Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga Kabupaten Bantul yang hadir pada acara itu.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataan bahwa setelah bulan Maret, akan dilanjutkan lagi bantuan pangan beras tersebut untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setuju mboten, yang tidak setuju boleh tunjuk jari, kalau ada, atau silahkan maju saya beri sepeda," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengatakan setelah bantuan pangan beras untuk Juni disalurkan, maka pemerintah akan menghitung anggaran lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan.

Baca juga: NFA : bantuan beras beri bantalan ekonomi ke 89 juta masyarakat

"Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menanyakan kepada warga tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang kemudian dijawab sebagian warga bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut.

"Ya memang itu tidak semuanya, BLT El-Nino tidak semuanya, tapi ini bulan Januari, Februari, Maret, juga akan diberikan lagi. Pasti ada sepuluh orang yang ada di sini pasti ada yang dapat," katanya.

Baca juga: Pemerintah sebut BLT El Nino akan diperpanjang hingga kuartal II 2024

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024