balakqq

Pemain untuk Semua

Antisipasi El Nino, Bulog Punya Stok Beras 350 Ribu Ton Ditambah Impor******

Perum Bulogmengklaim memiliki cadangan beras hingga 350 ribu ton hingga saat ini dan 270 ribu ton beras imporsedang dalam perjalanan. Dengan begitu, BUMN pangan ini memastikan stok dan harga terjaga menghadapi ancamanEl Nino.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan cadangan beras itu berasal dari hasil panen petani dalam negeri serta tambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari penugasan beras impor yang sudah diterima.

"Bulog menjamin kebutuhan beras yang tersimpan saat ini di gudang-gudang kami di seluruh Indonesia selalu tersedia di masyarakat dan kami akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga pangan tersebut," kata Iqbal melalui keterangan resmi, Kamis (4/5).

"Dengan kekuatan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh BULOG ditambah dengan pengalaman menyalurkan berbagai bantuan sosial makan BULOG siap menjalankan penugasan yang diberikan," ucap Iqbal.

Dalam kesempatan lain, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.

"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4) lalu.

Lihat Juga : Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang

Adapun 500 ribu ton beras itu merupakan bagian dari penugasan Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Buwas mengatakan 2 juta beras impor itu akan datang secara bertahap, sambil menyesuaikan dengan kebutuhan. Berasnya akan digunakan untuk CBP dan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pada Maret-Mei 2023.

Ia menjamin beras impor tidak akan dijual ke pasar.

"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan alasan di balik rencana impor 2 juta ton beras tahun ini. Beras itu akan menjadi CBP di tengah ancaman El Nino, yang berpotensi memicu kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

"Bulog, Badan Pangan (Bapanas) mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan El Nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Dirut Waskita Diberhentikan Sementara Usai Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karya(Persero) memberhentikan Destiawan Soewarjono sebagai direktur utama perusahaan buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian sementara itu berlaku mulai 29 April.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, Destiawan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran uutang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Sebelum Destiawan, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK).

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

catatan pembunuhan bardik

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Survei WEF: 83 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI dan ChatGPT******

Survei Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/ WEF) memperkirakan setidaknya 83 juta pekerjaan di dunia akan hilang dalam lima tahun ke depan. Penurunan terjadi karena perubahan pasar tenaga kerja seiring adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan ChatGPT.

Kendati demikian, teknologi juga membuka lapangan kerja lainnya.

Hal itu terungkap dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023. Laporan itu berasal dari survei terhadap 803 perusahaan yang mempekerjakan 11,3 juta pekerja pada 27 sektor industri di 45 negara.

"Dari 673 juta pekerjaan yang tercermin dari set data laporan ini, responden memperkirakan pertumbuhan pekerjaan struktural sebanyak 69 juta dan penurunan 83 juta pekerjaan. Hal itu setara dengan penurunan bersih 14 juta pekerjaan atau 2 persen dari total pekerjaan saat ini," ujar Zahidi dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (3/5).

Laporan tersebut memperkirakan penurunan pasar tenaga kerja akan lebih besar pada dua sektor. Pertama, rantai pasok dan transportasi. Kedua, media, hiburan, dan olahraga.

Gangguan yang lebih kecil akan dialami oleh industri manufaktur, termasuk ritel dan grosir barang konsumer.

Perusahaan juga menilai adopsi teknologi dalam menggantikan pekerjaan manusia lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, responden memperkirakan 42 persen pekerjaan bisa diautomatisasi. Sebagai pembanding, pada 2020 lalu, responden memperkirakan 47 persen pekerjaan akan diotomatisasi.

"Kecerdasan buatan, pendorong utama perpindahan algoritmik potensial, diprediksi diadopsi oleh hampir 75 persen perusahaan yang disurvei dan diperkirakan akan menyebabkan perubahan yang tinggi," terangnya.

Tak ayal, pertumbuhan pekerjaan yang tinggi diprediksi terjadi pada ahli AI dan machine learning. Selain itu, pertumbuhan lapangan pekerjaan juga terjadi untuk ahli keberlanjutan, analis intelegensi bisnis dan analis keamanan data.

Pekerjaan di bidang energi terbarukan seperti juga diperkirakan tumbuh cepat seiring ekonomi yang mulai beralih ke ekonomi ramah lingkungan.

Di sisi lain, pekerjaan yang akan turun cepat adalah pekerjaan klerikal dan kesekretariatan seperti teller bank, layanan pos, kasir dan penjaga tiket, hingga penginput data.

Dari sisi sektor, pertumbuhan pekerjaan dalam skala besar diperkirakan terjadi pada pendidikan, pertanian, dan perdagangan digital. Beberapa pekerjaan yang makin dibutuhkan adalah pengajar pendidikan vokasi, ahli e-commerce, ahli transportasi digital, dan ahli pemasaran digital.

Sebaliknya, sektor yang paling banyak mengalami penurunan pekerjaan adalah administrasi dan pekerja pada bisnis keamanan, pabrik, dan perdagangan tradisional.

"Kemampuan berpikir analitis dan kreatif tetap menjadi kemampuan utama bagi pekerja pada 2023," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]