rajajp88
mpo777 demo 378Jutaan kata 145900Orang-orang telah membaca serialisasi
《rajajp88》
Ahli: Pemilu damai menjadi angin segar capai investasi Rp1.650 triliun******
Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini.Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Esther Sri Astuti mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah berjalan damai menjadi angin segar yang mendukung target pemerintah untuk mencapai masuknya investasi dalam negeri sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. "Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini," kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) itu, di Jakarta, Sabtu (2/3). Setelah pemilu, para pelaku pasar dan investor juga merespons positif hasil penghitungan cepat. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik pascapemilu. Sejak awal 2024 sampai dengan 16 Februari 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,86 persen year to date (ytd) ke level 7.335,55. "Kemarin saya lihat di berita pasar itu merespons positif, mungkin karena ada dinilai ada kepastian berkelanjutan, karena nilai IHSG naik tidak turun, artinya respons pasar positif," katanya lagi. Hasil hitung cepat juga menunjukkan kemungkinan satu putaran pemilu, sehingga akan mempersingkat kekhawatiran para investor untuk mulai berinvestasi di Tanah Air. Usai Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei. Esther berharap kondisi kondusif pascapemilu juga terus dapat terjaga demi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. "Kita berharap itu dijaga terus damai, ke depan responsnya tetap positif terus dan negara Indonesia menjadi lebih sejahtera," ujarnya lagi. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baru pada Oktober 2024, maka para investor akan mulai menanamkan investasinya di Indonesia. Saat ini para pelaku pasar terus mencermati kondisi dalam negeri pascapemilu damai, dan diharapkan kestabilan politik terus terjaga. Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan aliran masuk investasi pada 2024 mencapai Rp1.650 triliun.
Baca juga: Ketua PBNU minta semua pihak sebarkan pesan damai usai pemilu
Baca juga: Imam Masjid Istiqlal apresiasi Polri wujudkan pemilu damai
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Fans Chelsea sebut nama Mourinho saat serukan pecat Pochettino ******
Pada laga yang digelar di markas Brentford, Chelsea sempat unggul via gol Nikolas Jackson, namun tertinggal 1-2 setelah Mads Roerslev dan Yoane Wissa mencetak gol pada babak kedua.
Saat dalam posisi tertinggal, penggemar di salah satu sudut stadion mulai meneriakkan "Pecat Pochettino" dan menyebut nama mantan manajer The Blues Jose Mourinho.
Chelsea akhirnya bisa mengamankan satu poin setelah Axel Disasi mencetak gol penyeimbang pada menit ke-83 untuk menyelamatkan Pochettino dari kekalahan kesebelas musim ini di Liga Inggris.
Baca juga: Chelsea gagal dapatkan poin penuh setelah diimbangi 2-2 oleh Brentford
Ketika dtanya soal seruan fans Chelsea, Pochettino bilang "saya sudah tahu, tapi sejujurnya saya tidak mendengarnya, sulit bagi saya untuk memahaminya."
"Tapi itu normal, kami sempat kalah 2-1 dan mereka mengungkapkan rasa frustrasinya. Saya salah satu yang bertanggung jawab karena saya pelatih," kata mantan juru taktik PSG, Southampton dan Tottenham itu.
"Saya ditanya sebelumnya apakah saya merasakan cinta dari para penggemar? Tidak," kata Pochettino, sebagaimana diwartakan AFP.
Pochettino dianggap jauh dari cukup untuk memenuhi harapan fans Chelsea setelah klub asal London Barat itu menghabiskan 1,2 miliar dolar di bursa transfer.
Skuad Chelsea disebut menjadi tidak seimbang karena terlalu banyak adaptasi yang dilakukan para permain baru, imbasnya adalah mereka terdampar di posisi 11 dalam klasemen liga.
Baca juga: Tottenham Hotspur balikkan keunggulan Palace untuk menang 3-1
Tim yang dimiliki konsorsium Todd Boehly setelah dijual Roman Abramovich itu juga tak bisa memenangkan satu pun piala domestik sejak 2018. Mereka bahkan dikalahkan Liverpool yang tampil dalam final Piala Liga dengan skuad muda tak berpengalaman.
Kendati demikian, Pochettino tidak khawatir dengan hasil-hasil minor tersebut.
"Saya akan terus bekerja dan berusaha mengubah persepsi. Kami perlu menghadapi kenyataan. Kami bekerja sangat keras untuk mencoba memenangkan pertandingan, tim sedang berjuang," kata pria Argentina itu.
"Jika tidak berhasil dan fans kecewa, saya perlu menghargai pendapat mereka. Menurut saya hubungannya bagus. Jika mereka melakukan apa yang mereka lakukan, fans akan emosional," tutup Pochettino yang berulang tahun ke-52 hari ini.
Baca juga: Darwin Nunez bawa Liverpool menang dramatis 1-0 atas Nottingham Forest
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Polres Madiun tangkap perampok truk muatan rokok senilai Rp3,1 miliar******
Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan mengatakan, dalam kasus tersebut, polisi berhasil menangkap tiga dari sembilan anggota komplotan itu. Sementara enam orang lainnya masuk DPO.
"Sebanyak enam orang yang saat ini masih DPO, memiliki peran sebagai penjual rokok hasil perampokan tersebut. Sedangkan tiga orang yang sudah diamankan ini merupakan eksekutor," ujar Kapolres Ridwan saat menggelar konferensi pers di Madiun, Sabtu.
Baca juga: Polda Riau bongkar sindikat perampokan truk minyak sawit
Tiga orang pelaku yang ditangkap berinisial SPR, WW, dan AE yang merupakan warga Pemalang dan Kebumen. Mereka berhasil ditangkap di Jawa Tengah beserta dengan barang bukti.
Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti di antaranya baju polisi, rompi polisi, borgol, serta tongkat lalu lintas yang digunakan pelaku untuk beraksi.
Baca juga: Polda Sumut meringkus perampok truk angkut getah karet
AKBP Ridwan menjelaskan, perampokan mobil muatan rokok tersebut dilakukan pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 Jalan Raya Madiun-Ngawi, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Dalam aksinya, ada yang menyaru sebagai anggota kepolisian sedang melakukan operasi dan menghentikan mobil boks sasaran.
Setelah pelaku menghentikan sopir truk sasaran, dua pelaku lain bertugas memborgol dan melakban sopir.
Baca juga: Polisi tembak perampok truk muatan kopi
Adapun, pelaku yang menyamar sebagai polisi dan menghentikan mobil seolah-olah ada operasi petugas, berinisial SPR. Sedangkan WW adalah resedivis yang berperan merencanakan pencurian dan pelaku berinisial AE turut membantu melakukan kejahatan.
Modus dari para pelaku adalah dengan menyamar menjadi anggota kepolisian kemudian menyetop mobil truk boks yang sudah diketahui bermuatan rokok.
"Setelah berhenti sopir dilakban kemudian disekap di dalam mobil yang digunakan pelaku untuk beraksi dan dibawa sampai Cirebon, Jawa barat," katanya.
Baca juga: Polres Sumbawa ringkus kawanan perampok truk biskuit
Kapolres menambahkan, kerugian yang dialami korban dalam kasus tersebut adalah sebanyak 219 karton dengan nominal Rp3,1 miliar. Rokok-rokok tersebut berhasil dijual ke penadah dengan nominal sebesar Rp840 juta, namun baru dibayarkan tersangka EA selaku penadah yang masih DPO sebesar Rp420 juta.
"Dari uang hasil penjualan sebesar Rp420 juta, masing-masing tersangka memperoleh bagian sebesar Rp60 juta," tambah Kapolres.
Baca juga: Polisi Jakarta Tangkap Perampok Truk Minuman Suplemen
Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap enam pelaku lainnya yang memiliki peran berbeda.
Berdasarkan kejadian tersebut para pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 ke satu KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Label：bel4d、arenampo、bo slot rekomendasi
Terkait：syarat pengajuan akulaku、erek erek dikasih uang、cara belanja kredit di akulaku、slot gacor olx、erek erek capung、minggu slot、nama slot gacor hari ini、999slot、cara pinjam uang ke bca、rtp receh88
bab terbaru：qqpulsa365（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 vivo7bet
- Bab 2 info gacor hari ini
- Bab 3 rtp surya777
- Bab 4 masterbet188
- Bab 5 agen 138
- Bab 6 togel 100 login
- Bab 7 pinjaman online cepat cair 2022
- Bab 8 dokubola
- Bab 9 simpan pinjam shopee
- Bab 10 link slot terlaris
- Bab 11 pinjol 5 juta langsung cair
- Bab 12 kredit tanpa kartu kredit
- Bab 13 situs gacor terpercaya 2023
- Bab 14 cari situs slot gacor
- Bab 15 bts situs slot gacor
- Bab 16 ns2121
- Bab 17 link bocoran slot gacor
- Bab 18 slot depo 25 bonus 25 bebas ip
- Bab 19 surya123
- Bab 20 situs yang paling gacor hari ini
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5169bab
Putri Berubah
jam gacor wild west gold
Pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II mencatat jumlah penumpang pesawat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mencapai sekitar 7.430 penumpang atau rata-rata 1.238 penumpang/hari, mengalami peningkatan jelang gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba.
Jumlah penumpang 7.430 orang itu tercatat pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 atau menjelang bergulirnya gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba pada 2-3 Maret 2024.
Direktur Operasi AP II Agus Haryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/3), mengatakan F1 Powerboat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba.
"Sekitar seminggu menjelang F1 Powerboat, penerbangan semakin ramai di Bandara Raja Sisingamangaraja XII. Persiapan sudah dilakukan dengan baik, sehingga operasional penerbangan dan pelayanan di bandara dapat terjaga di tengah tingginya lalu lintas penerbangan," kata Agus.
Agus mengatakan pengalaman berwisata diberikan oleh Bandara Raja Sisingamangaraja XII sedari wisatawan mendarat.
"Sejak tiba di bandara, para wisatawan dapat menjumpai kesenian khas Batak seperti ornamen seni Gorga. Replika Rumah Bolon yang merupakan Rumah Adat Batak juga ditampilkan di bandara, pertunjukanlive musik khas batak di area holding penungguan bagasi serta juga Patung Raja Batak," ujarnya lagi.
Menurut dia, penyelenggaraan F1 Powerboat menjadi momentum tepat dalam memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan setempat.
"Sejalan dengan itu, AP II menjadikan Bandara Raja Sisingamangaraja XII sebagai etalase budaya. Kami berharap ini dapat turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumatera Utara," tuturnya.
Executive General Manager Bandara Raja Sisingamangaraja XII Ardon Marbun mengatakan pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.
"Lalu lintas penerbangan cukup ramai karena adanya eventF1 Powerboat. Dari 52 penerbangan, mayoritas dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 36 penerbangan," ujar Ardon pula.
Ia pun memastikan seluruh fasilitas operasi dan pelayanan bandara dapat optimal dalam melayani para penumpang pesawat di tengah ramainya penerbangan.
"Kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholderbandara yang sudah turut serta menyukseskan prosesi penyambutan seluruh delegasi dan tamu VIP yang melalui Bandara Sisingamangaraja XII serta seluruh penumpang pesawat yang turut mendukung pelayanan di bandara," ujarnya.
Adapun, total delegasi F1 Powerboat yang hadir sebanyak 165 orang berasal dari 23 negara.
Baca juga: AP II: Fasilitas Bandara Sisingamangaraja XII siap jelang F1 Powerboat
Baca juga: Bandara Raja Sisingamangaraja XII berbenah sambut F1Powerboat 2024
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat
mengetik menghasilkan uang
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
One Piece: Mencuri Langit
menghasilkan uang dalam sehari
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem
kura kura 2d togel
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Dominasi generasi muda
tarotogelKini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Sun Wukong yang paling kerasukan
super123
Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《rajajp88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，maxwin slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rajajp88》bab terbaru。