zeus 138 slot

Gadis malang dan gadis bangsawan

Rugi Rp27 T, Citigroup PHK 20 Ribu Pekerja hingga 2026******

Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

"Kuartal keempat (2023) jelas mengecewakan. Kami tahu bahwa 2024 adalah tahun yang kritis," ungkap CEO Citigroup Jane Fraser, dikutip dari Reuters, Sabtu (13/1).

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Berdasarkan memo dari Fraser, sebagian besar penyederhanaan struktur perusahaan akan rampung pada kuartal I 2024. Ini diperkirakan menghilangkan 5.000 peran pekerja yang bersifat manajerial dengan penghematan US miliar.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Setiap kali sebuah industri atau perusahaan melakukan pengurangan (PHK), hal ini akan berdampak buruk terhadap moral," ucap Mason.

Secara total, bank pemberi kredit ini diperkirakan akan melaporkan biaya reorganisasi sebesar US0 juta hingga US miliar. Ini mencakup pesangon karyawan dan pengeluaran terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Biang Kerok Saham Garuda Masih di Zona Merah******

Saham Garuda Indonesia(GIAA) berada di zona merah dalam beberapa waktu terakhir. Pada penutupan pasar hari ini, Rabu (27/12), sahammaskapai penerbangan tersebut anjlok 1,41 persen.

Penurunan tertinggi terjadi pada Senin (18/12) yang minus sampai 9,88 persen.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan volatilitas saham Garuda Indonesia terjadi karena aksi korporasi yang melunasi sebagian utangnya. Hal ini sesuai dengan yang telah diumumkan perseroan.

"Dalam laporannya, GIAA akan melakukan skema tender offer, sehingga berdampak pada sikap pemegang saham yang membuat volatilitas meningkat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Rabu (27/12).

Sedangkan, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan ada beberapa penyebab kinerja GIAA dalam keadaan tidak baik.Pertama,disebabkan oleh 3 catatan di sahan yakni gugatan pailit, ekuitas negatif dan masuk papan pemantauan khusus.

Kedua,penyebab saham bergejolak adalah laporan keuangan GIAA per 30 September 2023 yang masih merugi Rp1,12 triliun.

"Tentunya ini angka yang jauh sekali penurunannya dibanding tahun lalu dimana per 31 Des 2022 secara akuntansi membukukan profit Rp58,8 triliun, jadi penurunannya lebih dari Rp50 triliun," jelas Hadrian.

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan volatilitas saham terjadi karena terkait dengan fakta material atau kejadian penting yang disampaikan perseroan tentang pelunasan sebagian surat utang dan sukuk (Bond Retirement).

Di mana, kreditur yang memiliki surat utang baru ini juga merupakan pihak yang mendapat distribusi saham dalam proses konversi utang saat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), yang merupakan bagian dari hasil homologasi PKPU yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dengan demikian dimungkinkan informasi mengenai Bond Retirement tersebut mempengaruhi keputusan pemegang saham untuk melakukan transaksi terhadap Efek Perseroan," kata Ivan.

Menurut Irfan, fakta material yang telah diinformasikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Selain informasi yang disampaikan perseroan tersebut, Irfan menyebutkan sampai dengan saat ini tidak terdapat informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan atau mempengaruhi harga saham perseroan.

"Perseroan akan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal," pungkas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Otorita Klaim Ekosistem Nusantara Rusak Sebelum Ditetapkan Jadi IKN******

Otorita IKN menyebut sebagian besarekosistemdi IKN Nusantara sudahrusak, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon ibu kota baru Indonesia.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya punya pekerjaan rumah (PR) yang berat memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati (kehati) yang terancam tersebut.

"Dalam situasi ekosistem yang ada di IKN, yang kita ketahui bahwa sebagian besar itu telah mengalami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN. Diperlukan upaya-upaya ekstra untuk melindungi kehati dengan melakukan pemulihan pada ekosistem yang ada," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan ada 3.889 spesies yang masuk dalam daftar kehati di IKN. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Daftar merah tersebut berarti yang terancam punah. Ada 36 jenis mamalia, 39 burung, 89 ikan, 12 herpetofauna, 2 serangga, 180 invertebrata laut, 81 tumbuhan, dan 1 jamur.

Oleh karena itu, OIKN bekerja sama dengan mitra terkait untuk mendeteksi keberadaan flora dan fauna di calon ibu kota baru tersebut. Salah satu yang disorot Pungky dan tim adalah keberadaan pesut di sekitar wilayah IKN.

"Khusus di perairan, kami dibantu Yayasan RASI melakukan survei di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa dengan hasil perjumpaan 13 pesut atau irrawaddy dolphins dan dua kali lumba-lumba. Memang terjadi penurunan kerapatan populasi pesut, diduga, masih dalam pengamatan lebih lanjut," tutur Pungky.

Pungky menyebut proses penyusunan rencana induk pengelolaan kehati di IKN sudah disusun sejak Juli 2023, setelah beberapa proses penyesuaian. Ia berharap hasil finalnya bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan IKN Nusantara mulai awal 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 51,32 pada Desember******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilai indeks kepercayaan industri(IKI) pada Desember 2023 melambat 1,11 poin dibandingkan November 2023 yakni dari 52,43 ke 51,32.

Kendati demikian, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan IKI pada Desember masih cukup ekspansif.

IKI sendiri merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

"Meski demikian nilai ini meningkat 0,42 poin dibandingkan nilai IKI Desember tahun lalu, tahun 2022. yakni sebesar 50,90," sambung dia.

Febri menjelaskan variabel pesanan baru dan produksi mengalami ekspansi pada Desember 2023 sebesar 53,44 dan 53,86. Sementara, lanjutnya, variabel persediaan produk masih kontraksi sebesar 42,21.

"Penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru (terjadi) karena penurunan pesanan domestik dan luar negeri, beberapa responden juga menyatakan karena daya saing harga di dalam negeri," ucapnya,

Sementara penurunan ekspansi pada variabel produksi terjadi terutama karena turunnya pesanan. Faktor lain termasuk masih banyaknya stok produk, ketersediaan bahan baku dan faktor musiman.

Sedangkan kontraksi persediaan produk yang semakin dalam menandakan terjadinya peningkatan stok produk pada industri pengolahan.

Secara umum, Febri mengatakan bahwa kepercayaan industri di Desember 2023 masih sangat baik. Ia menyebut nilai IKI yang ekspansi pada Desember ini sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat mencapai 31,8 persen dan stabil mencapai 46,8 persen.

Angka ini hampir sama dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 31,9 persen dan 46,9 persen.

"Pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih tinggi dari yang menyatakan kondisi usahanya menurun sebesar 21,4 persen pada Desember 2023," ungkap Febri lebih lanjut.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 15 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 86,3 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Sebanyak delapan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 13,7 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 62,4 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,7 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang. Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 26,7 persen.

"Terakhir, presentasi pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 12,9 persen," lanjut Febri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere penuh waktu

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor

Membombardir dunia misterius

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus