gacor jp login

Ambisi Berdarah Besi

Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce******

Shopee angkat suara terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti TikTok Shop.

Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mendukung ekosistem perdagangan tersebut. 

"Karena Shopee memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk selalu membantu dan mengutamakan UMKM," kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui sejumlah program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee di 10 kota, Program Bimbel Shopee, dan beberapa program lainnya yang membantu UMKM bisa naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Ia juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil di Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Lihat Juga : Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pasca-95

Pengusaha Benarkan Ada Pembatasan Pembelian Beras di Toko Ritel******

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANMayoritas Harga Pangan Naik, Beras Masih Mahal

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Pengusaha Benarkan Ada Pembatasan Pembelian Beras di Toko Ritel******

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANMayoritas Harga Pangan Naik, Beras Masih Mahal

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Borong Baju Pria di Transmart Full Day Sale Diskonnya Gede******

Belanja baju pria di Transmart diskonnya gede-gedean, loh. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon dan harga spesial buat aneka produk, termasuk fesyen pria.

Catat waktunya, ya! Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari pada Minggu (1/10). Pas banget buat borong baju habis gajian!

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Buat pelanggan yang belum punya, bisa langsung unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play. Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai buat transaksi di Transmart Full Day Sale. Asyik banget, kan?

Nah buat yang penasaran apa saja produk pakaian pria yang promo dan diskon di Transmart Full Day Sale, simak daftarnya berikut ini.

• Produk Men's Top harga spesial Rp229.900.
• Produk Alisan diskon 35 persen.
• Produk Man Zone harga Rp249.900.
• Produk t-shirt Arizona, Red Point, Capetown harga spesial Rp75.000.
• Produk polo shirt Capetown harga spesial Rp100.000.
• Produk S135 harga spesial Rp150.000

Selain produk fesyen pria di atas, ada juga bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, dan lainnya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!