cara pasang togel di bola88

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Muslim di New York sambut bulan suci Ramadan, panjatkan doa untuk Gaza******

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

IHSG Berpotensi Dibayangi Awan Kelabu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (6/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gelombang tekanan IHSG memang belum usai meski rilis data cadangan devisa diprediksi masih  mencerminkan kondisi ekonomi RI yang stabil dan diharapkan bisa memberi dorongan positif pada indeks.

"Namun, adanya sentimen negatif yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, TBIG, BBNI, ITMG, AKRA, UNVR, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti tren pelemahan yang menimpa indeks. Ia memprediksi layunya IHSG akan berlanjut hari ini dengan rentang gerak 7.220-7.296.

"Belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah," ramalnya.

IHSG jatuh ke level 7.247 pada perdagangan Selasa (5/3). Indeks saham turun 29,28 poin atau minus 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,54 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Alasan Guru Besar IPDN Sebut PNS Tercuan dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pihak paling diuntungkan dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," ujar Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Menurut Muhadam, anggaran program tersebut akan menetes di setiap level pemerintahan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan siang warga sasaran.

Ia mencontohkan tetesan berupa uang pendampingan sudah terlihat dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga dana pendampingan yang dikelola PNS dalam program bantuan sosial (bansos) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut Muhadam, PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Ia mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menyinggung tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Muhadam percaya, pada akhirnya, janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Dengan target program ini, modal yang perlu dialokasikan ditaksir mencapai Rp450 triliun per tahun.

Kecuali, anggaran tahun pertama yang diperkirakan hanya Rp120 triliun di mana sekitar Rp60 triliun dari jumlah tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

GoTo Janji Migrasi Transaksi TikTok ke Tokopedia Beres 1,5 Bulan Lagi******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk aliasGoTo berjanji migrasi atau perpindahan transaksi dari TikTok ke Tokopedia rampung 1,5 bulan lagi, di tengah rencana pemanggilan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan progres integrasi dan migrasi kedua aplikasi tersebut hampir rampung. Bahkan, dalam bahan paparannya dituliskan sudah mendekati penyelesaian alias hampir 100 persen.

"Proses integrasi dan migrasi sistem berjalan dengan baik, semua pihak berkomunikasi dengan kementerian terkait, dan sepanjang sepengetahuan kami proses ini pada hari ini sudah hampir selesai," klaim Patrick dalam Paparan Publik Insidental GoTo secara virtual, Rabu (28/2).

Patrick berjanji para pengguna kedua aplikasi tersebut tetap akan memiliki pengalaman belanja yang nyaman. Ia menyebut bakal ada pembagian fungsi dari TikTok dan Tokopedia.

Menurutnya, promosi toko online akan dilakukan di sistem elektronik TikTok. Sementara itu, belanja dan proses transaksi secara keseluruhan berlangsung di sistem elektronik backend Tokopedia.

"Hal ini memberikan pengalaman yang baik bagi pembeli dan tetap memastikan data dan sistem tetap terpisah sesuai dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian transaksi akan dilakukan di sistem mitra pembayaran seperti biasa," tandasnya.

TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham GoTo seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS) sejak 11 Desember 2023. Usai akuisisi itu, GoTo mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke tanah air dengan menggandeng Tokopedia tak langsung mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang diharamkan di Indonesia.

Dengan kata lain, TikTok masih belum mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Bahkan, Kemendag menyatakan akan memanggil manajemen platform TikTok dan Tokopedia untuk melihat kepatuhan perusahaan tersebut. Kemendag mengawasi penuh progres migrasi TikTop Shop ke Tokopedia agar tidak terjadi pelanggaran sesuai aturan yang ada.

"Iya dipanggil, untuk lihat comply-nya. 'Kan kemarin sudah tinggal 25 persen (sisa migrasi), dua minggu atau tiga minggu yang lalu," ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Ikut Panen Padi di Lotim, Pj Gubernur Pede NTB Akan Surplus Beras******

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi meyakini provinsi itu selalu jadi daerah surplus berasdengan potensi produksi 204,352 ton GKG dengan luas lahan total 39 ribu hektare.

Hal itu diutarakannya saat mengikuti panen padi bersama petani di wilayah Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (1/3).

Lihat Juga : Selamat Datang Maret, Awal Mula Pancaroba dan Pudarnya El Nino

"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," kata dia.

Lihat Juga : Singgung Antrean Beras, JK Minta Masjid Ikut Makmurkan Warga

Pada kesempatan itu, Lalu Gita ikut panen di lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Montong Ba'an, Lombok Timur. Capaian produktivitas di wilayah tersebut, katanya, mencapai 5,81 ton/hektare GKG.

Dia pun membanggakan provinsi tersebut pada Maret ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar.

"Alhamdulillah Provinsi NTB sendiri pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yg cukup besar yaitu mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG," kata dia.

"Untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," imbuh Lalu Gita.

Lihat Juga : BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari-April 2024

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.