pinjaman online yang aman

Dunia abu-abu yang berbeda

121 Ribu Mobil Diprediksi Lewat Tol Cipali saat Puncak Arus Mudik******

Pengelola Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), PT Lintas Marga Sedaya memprediksi sekitar 121 ribu kendaraan akan melintas di Tol Cipali pada Rabu (19/4) atau H-3 Lebaran 2023.

Presiden Direktur ASTRA Tol Cipali Firdaus Azis mengatakan peningkatan itu sekitar 4,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Lihat Juga : Menhub Blak-blakan soal Alasan Arus Tol Cipali Sulit Diatur Saat Mudik

Tak hanya itu, menjelang arus mudik yang diprediksi meningkat, mereka juga telah menyelesaikan pekerjaan pelebaran lajur ke-3 di depan rest area KM 86, 102 dan 130.

[Gambas:Video CNN]

"Kami berharap pelebaran lajur ke-3 skala prioritas di di depan rest area dapat mengurai kepadatan yang terjadi," ujarnya.

Tol Cipali menjadi salah satu jalan tol pilihan utama pemudik setiap tahunnya. Tol Cipali membentang sejauh 116,75 kilometer melintasi lima kabupaten di Jawa Barat.

Tak hanya itu, Tol Cipali juga menjadi salah satu titik paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik dalam pemetaan Kementerian Perhubungan.

Sepanjang tol Cipali, terdapat empat rest tipe A, arah Jakarta terletak di KM 101 dan KM 164, sedangkan arah Palimanan di KM 102 dan KM 166.

Kedua, rest area tipe B. Tempat peristirahatan ini memiliki fasilitas serupa dengan tipe A. Namun, tipe B berukuran lebih kecil dan tidak dilengkapi dengan SPBU.

Terdapat empat rest area tipe B di Tol Cipali yakni, KM 86 berada di jalur ke arah Jakarta dan Cirebon. Begitu pula di KM 130 yang berada di kedua jalur.

Sebelumnya, Jasa Marga memprediksikan puncak arus mudik lebaran 2023 terjadi 19 April, sedangkan puncak arus balik pada 25 April.

Sedangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksikan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, 123,8 juta orang.

Kemenhub juga memprakirakan pergerakan pada arus balik masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April.

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Pedagang DKI Beli Minyakita Rp14.800, Dijual ke Konsumen Rp16 ribu******

Minyakita yang sempat langka beberapa waktu belakangan ini mulai tersedia di pasartradisional Jakarta. Namun, harga minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter yang ditetapkan pemerintah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (17/4), stok Minyakita tersedia di sejumlah pedagang sembako. Tapi harganya Rp16 ribu per liter.

Padahal di kemasan Minyakita tertera label HET Rp14 ribu per liter.

Mustafa mengaku membeli 12 kemasan Minyakita isi 1 liter dari agen seharga Rp178 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita 1 liter adalah Rp14.800.

"Belinya aja sudah enggak dapat Rp14 ribu," katanya.

Tak jauh beda, Warni yang menjajakan sembako di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, mengaku memiliki stok Minyakita, walaupun hanya beberapa kemasan. Ia menjualnya dengan harga Rp16 ribu alias Rp2.000 lebih mahal dari HET.

Ia mengatakan modal untuk 1 liter Minyakita saja sudah Rp15 ribu. Kemudian ditambah ongkos untuk kuli yang mengangkat minyak dan biaya plastik untuk konsumen. Sehingga ia tak mungkin menjual Minyakita Rp14 ribu per liter.

"Kalau jual Rp14 ribu saya dapat apa? Sebenarnya harganya boleh ditulis Rp14 ribu, tapi dari sananya (agen) harusnya Rp13 ribu," kata Warni.

Ia mengatakan produk lain juga sebenarnya mencantumkan HET di kemasan, tetapi harga beli dari agen berada di bawah HET tersebut. Misalnya kecap yang tertulis dijual dengan HET Rp3.000 per kemasan, harga beli dari agen berada di bawah angka tersebut. Sehingga penjual masih bisa menjual sesuai HET.

"Kalau ini (Minyakita) belinya aja sudah Rp15 ribu. Tulisannya Rp14 ribu," kata Warni.

[Gambas:Video CNN]

Meski dijual di atas HET, Warni mengatakan Minyakita masih diminati masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng kemasan lain bisa mencapai Rp18 ribu per liter.

"Yang beli banyak, kenceng sih. Soalnya paling murah dibanding yang lain," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) sebelumnya membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

Jiwa naga di dunia ini

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Raja rutin Kyushu

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

perjalanan

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Bunuh seluruh dunia

Penumpang Bandara Juanda Diprediksi Naik 18 Persen saat Mudik Lebaran******

Jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya diperkirakan naik 18 persen pada masa mudik atau libur LebaranIdulfitri 1444 Hijriah, dibandingkan tahun lalu.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengatakan prediksi kenaikan jumlah penumpang akan mulai terlihat sejak H-8 dan titik puncak arus mudik terjadi pada H-3.

"Menurut prediksi kami jumlah penumpang pada tahun ini bisa mencapai 772.145 atau naik 18 persen jika dibanding tahun sebelumnya yakni 656.817 dengan puncak pergerakan penumpang sejumlah 42 ribu orang pada H-3 Hari Raya Idulfitri," kata Sisyani, Kamis (13/4).

Ditambah lagi, saat ini mayoritas masyarakat telah menerima vaksin booster sehingga moda transportasi udara akan banyak diminati sebagai pilihan untuk perjalanan mudik.

Sisyani menambahkan pergerakan pesawat juga diprediksi meningkat sebanyak 16 persen dibanding periode libur lebaran pada tahun sebelumnya.

"Sementara untuk pergerakan pesawat, kami perkirakan akan ada 5.439 pergerakan atau meningkat 16 persen dibanding tahun lalu sebanyak 4.694 pergerakan pesawat, dengan jumlah tertinggi kami prediksi sekitar 294 pergerakan pesawat pada H-3," ujarnya.

Tak hanya itu, ada pula permintaan ekstra flight selama periode libur lebaran. Sisyani menyebut hingga saat ini ada empat maskapai yang mengajukan.

"Berdasarkan permohonan yang kami terima, Air Asia, Lion Air, Pelita Air, dan Super Air Jet sudah mengajukan. Semuanya penerbangan domestik untuk rute Bali, Balikpapan, Jakarta, dan Banjarmasin dengan total 210 flight datang dan berangkat pada periode Posko Lebaran," katanya.

Dengan adanya prediksi kenaikan jumlah penumpang maupun pesawat, manajemen Bandara Juanda juga melakukan kesiapan-kesiapan untuk kelancaran operasional selama arus mudik maupun arus balik libur lebaran.

Sisyani menjelaskan pihaknya akan membuka Posko Angkutan Udara Lebaran di lobby Terminal 1 (T1) dan Terminal 2 (T2) selama 19 hari atau sejak 14 April hingga 2 Mei 2023.

"Posko tersebut kami fungsikan guna membantu petugas bandara dalam memantau arus mudik dan balik pada momentum libur lebaran," ujar dia.

Pada pelaksanaannya, mereka juga berkoordinasi dengan Satgaspam Lanudal Juanda, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Perum LPPNPI, airlines, ground handling, Basarnas, BMKG dan CIQ.

"Tetap dilakukan koordinasi secara intensif untuk kelancaran operasional bandara yang mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C (Safety Security, Services dan Compliance)," jelasnya.

Selain itu, manajemen Bandara Juanda juga akan menyesuaikan jam operasional selama periode libur lebaran tahun ini.

"Kondisi eksisting saat ini operasional pelayanan adalah 16 jam dimulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kami berencana akan menambah jam operasional pelayanan menjadi 24 jam untuk periode 18 hingga 30 April 2023," ucapnya.

Sisyani mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara Intenasional Juanda untuk datang 2-3 jam sebelum keberangkatan.

"Guna kenyamanan, kami imbau kepada para pengguna jasa yang akan berangkat melalui Bandara Juanda pada H-5 hingga H-1 libur lebaran untuk memastikan jam keberangkatan kepada maskapai dan sebaiknya tiba di bandara 2-3 jam sebelum waktu keberangkatan agar tidak tergesa-gesa," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]