petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pragmatic88 bet

buku mimpi 3 angka abjad 426Jutaan kata 362981Orang-orang telah membaca serialisasi

《pragmatic88 bet》

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir.
Mantan Mendag Muhammad Lutfi. (Antara foto/Reno Esnir)
Jakarta, CNN Indonesia--

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Anggota DPRD sambut baik Jakarta jadi kota global******

Anggota DPRD sambut baik Jakarta jadi kota global
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. ANTARA/HO
Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahulu
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyambut baik langkah-langkah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global (global city)  setelah tak lagi menyandang ibu kota meski persoalan pengangguran dan pendidikan masih menjadi tantangan ke depan. Terkait hal itu, Lukmanul, mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahulu. "Tentunya kami mendukung Jakarta jadi global city karena itu setara dengan New York dan Melbourne. Tapi saya harap persoalan pengangguran dan pendidikan segera dituntaskan karena sudah mendesak," kata Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dia mengakui ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum merata penyebaran sekolah negeri masih menjadi persoalan klasik ke depan namun kalau ditangani secara lebih serius pasti bisa diselesaikan.

Lukmanul mengatakan kedua hal itu penting untuk direalisasikan apalagi saat ini pemerintah pusat dan Badan Legislasi DPR RI sedang rapat kerja bersama membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

 Berdasarkan rilis data BPS DKI Jakarta Agustus 2023, terdapat sekitar 350 ribu warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta Tahun 2021 masih ada 86 kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri dan 168 Kelurahan yang masih belum ada SMA/SMK Negeri di Jakarta. Hal itu, kata dia, tentunya menunjukkan bahwa persoalan pengangguran dan pendidikan menjadi persoalan fundamental yang memerlukan perhatian khusus agar dapat menciptakan SDM unggul di Jakarta.

Menurut dia dalam penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran di Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial (sepotong-sepotong).
"Selesaikan dan implementasi dulu konsep link and match di sektor pendidikan. Baru kemudian lebih mudah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain di Jakarta seperti stunting, krisis air bersih, banjir, macet, dan perekonomian," kata Lukmanul.
 Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah berharap pembahasan RUU tentang DKJ dapat segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum. “Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/3). Dia menjelaskan UU IKN tersebut disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ mestinya telah selesai pada 15 Februari 2024. Oleh karena itu DPR RI didorong agar segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut. Pihaknya mengaku telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI pada Januari 2024. Namun, pembahasan itu diundur lantaran adanya pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.Baca juga: BUMD Jakarta Diminta Tingkatkan Sinergi, Dukung Jakarta Global City
Baca juga: Dinsos DKI minta masyarakat tetap jaga ketertiban usai Pemilu 2024
Baca juga: Ahli: makna 'cerdas' dalam kota cerdas adalah pengelolaan sumber daya

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:badak slot88

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
dua77
judi slot gacor 2022
bike discount de voucher
slot138 gacor
rekening bank dibatasi shopee pinjam
abkslot
link slot gacor pagi ini
cuan77
cara pinjam uang di kredivo
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot yang paling gacor
Bab 2 bos slot 77
Bab 3 ini bet slot
Bab 4 pinjol ilegal 2022
Bab 5 daftar akun slot terbaik
Bab 6 cicilan 12 bulan kredivo
Bab 7 cara ajukan dana paylater
Bab 8 cara daftar pinjaman akulaku
Bab 9 uang nasional pinjol
Bab 10 taipanpoker
Bab 11 prediksi togel wap original
Bab 12 rtp grandbet88
Bab 13 slot gacor jam 1 malam
Bab 14 slot deposit 5000 via bank
Bab 15 slot server thailand tergacor
Bab 16 ibc88
Bab 17 cara pinjam di kta kilat
Bab 18 game slot terbaru dan terpercaya
Bab 19 gacor368
Bab 20 tafsir mimpi 50
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7672bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Tidak ada jejak di langit

langkacurang
Harga beras masih mahal, Ombudsman duga ada penyalahgunaan beras SPHP
Pembeli memeriksa beras Bulog komersial dan beras Bulog SPHP yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana
Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.

“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.

Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.

“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.

Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.

Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.

“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.

Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.

Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.

Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.

Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outletPerum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Baca juga: Ombudsman dalami kesamaan kualitas beras SPHP dan beras komersil Bulog
Baca juga: Bulog berpartisipasi jual beras SPHP di Pasar Ramadhan Situbondo

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Penangkap Dewa Skyfall

erek erek 2d 16
Pemerintah mendorong kerja sama kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM, melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.
Suasana Rapat Koordinasi Rencana Aksi Kemitraan Usaha Mikro & Kecil dengan Usaha Menengah & Besar Dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023, Selasa (15/8). (Foto: Arsip Satgas UU Cipta Kerja)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

(rir/rir)

Era Sihir Super Abadi

babon4d
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. ( CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

Dunia monster

cara daftar shopee pinjam
Italia: Mengirim pasukan NATO ke Ukraina berarti Perang Dunia III
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. (ANTARA/Anadolu)
Roma (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pengiriman pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Ukraina berisiko menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. 

"Saya pikir NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata Tajani di Verona, Italia Utara, seperti dilansir Anadolu, Jumat.

"Kita perlu membantu Ukraina mempertahankan diri, tetapi memasuki negara itu untuk berperang melawan Rusia berisiko menyebabkan Perang Dunia Ketiga," kata dia.

Pernyataan sang Menlu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan pengiriman pasukan untuk membela Ukraina dari agresornya.

"Tentara kami pandai dalam melakukan apa yang mereka lakukan, melindungi kapal kami di Laut Merah, atau melakukan dengan baik apa yang mereka lakukan di Lebanon, Afrika, dan Irak. Mereka adalah pembawa perdamaian dan kebebasan," kata Tajani.

Tajani juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan mengatakan bahwa Italia harus bekerja sama dengan negara-negara Muslim moderat seperti Mesir, untuk mencapai perjanjian perdamaian di Jalur Gaza.

"Mesir adalah aktor penting dalam mencoba dan menciptakan kesepakatan yang akan membawa perdamaian di Gaza. Mesir, seperti Qatar, adalah negara fundamental bagi stabilitas kawasan ini dan Mediterania," ujarnya.
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

erek2 melahirkan
Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa beras dari awalnya Oktober menjadi September.
Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa beras dari awalnya mulai Oktober menjadi September. (ANTARA FOTO/SISWOWIDODO)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.



Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

 

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Yaoming

buku togel 09
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY(,
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Dengan PUPR saya banyak utang budi. Karena saat Asian Games (2018) ketika kita mau dicabut (status tuan rumah) dipindahkan ke China, Pak Basuki (Menteri PUPR) ini figur sentral yang menjanjikan, 'Jangan, Indonesia bisa!" ungkap Erick dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

"Akhirnya membangun Wisma Atlet dalam 9 bulan. Alhamdulillah Wisma Atlet juga pada saat covid digunakan sebagai rumah sakit covid terbesar saya rasa di Asia Tenggara," sambungnya.

Iwan membacakan naskah sambutan Menteri PUPR Basuki. Dalam teks sambutannya, Basuki mengingatkan pentingnya memberantas backlog alias kepemilikan rumah yang masih kurang dari kebutuhan.

"Dalam data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2021, backlog ada 12,7 juta dengan pertumbuhan keluarga baru mencapai 700-800 keluarga per tahun," kata Iwan membacakan teks sambutan Basuki.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan rumah layak huni bisa terus meningkat. Kementerian PUPR menargetkan 70 persen akses rumah layak huni dicapai pada 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)