bos slot online

peradaban yang jauh

Daftar Harta Kepala BPN Jaktim yang Tembus Rp14,7 M******

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah viral di media sosial karena gaya hidup mewah dirinya dan keluarga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto lantas merespons hal tersebut dan bakal menindak tegas jika terjadi ketidakwajaran terkait harta yang dimiliki Sudarman.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Berikut daftar harta kekayaan Sudarman Harjasaputra:

HARTA Rp15,28 Miliar

A. Tanah dan bangunan senilai Rp13,9 miliar

1. Tanah dan dan bangunan seluas 387 m2/250 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp5.393.960.000
2. Tanah seluas 50000 m2 di Kab/ Kota Ciamis, hasil sendiri Rp526.240.000
3. Tanah dan bangunan seluas 170 m2/110 m2 di Kab/Kota Malang, warisan Rp2.644.356.000
4. Tanah seluas 1000 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp328.900.000
5. Tanah seluas 500 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp.588.500.000
6. Tanah seluas 6587 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.086.855.000
7. Tanah dan bangunan seluas 297 m2/297 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hibah tanpa akta Rp2.631.200.000
8. Tanah seluas 90000 m2 di Kab/Kota Garut, lainnya Rp797.500.000

B. Alat transportasi dan mesin Rp438 juta

1. Motor, Piagio Vespa Primavera tahun 2014, hasil sendiri Rp18.000.000
2. Mobil, Mazda CX5 Micro/Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp.420.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp600.000.000

D. Kas dan setara kas Rp249.526.598

UTANG Rp520.000.000

TOTAL HARTA BERSIH Rp14.765.037.598

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Program PNM Mekaar Mendunia Lewat CSW ke******

Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan rahasia sukses pengelolaan Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam sidang Comission On The State of Women(CSW) 67 di New York, Amerika Serikat pada Rabu (8/3).

Diikuti oleh 75 perwakilan berbagai negara, CSW 67 menghadirkan empat pembicara kunci dari Indonesia yang diwakili oleh Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM, Menteri Negara Pengembangan Sosial dan Keluarga Republik Singapura, Sun Xueling, Deputi Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Komunitas Malaysia, Senutha Ratthinan, serta Vice President Organisasi Perempuan Singapura, Noorfarahin Ahmad.

Sunar mengatakan, peran wanita saat ini memerlukan dukungan yang kuat dan peran aktif dari seluruh stakeholderyang concern terhadap pemberdayaan perempuan.

Sebagai hasil akhir, keempat pembicara kunci sepakat memperkuat kerja sama bilateral, baik melalui platform G2G maupun B2G, sehingga negara tersebut dapat mengembangkan strategi implementasi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

Menteri KPPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis PNM yang secara konsisten meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, antara lain lewat pendampingan, pemberian edukasi serta literasi terkait kesetaraan gender.

"Melalui kerja sama KPPPA dan PNM di tahun 2021 dalam hal sosialisasi kesetaraan gender, program ini telah berhasil memberikan literasi kesetaraan gender bagi nasabah PNM," katanya.

Sebagai informasi, hingga 28 Februari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan Rp12,06 triliun kepada 14.250.921 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki 3.725 kantor layanan PNM Mekaar dan 706 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia untuk melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.657 kecamatan.

Administrator surga

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Istriku yang cantik di sekolah

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

14 Dermaga di 3 Pelabuhan Selat Sunda Disiapkan buat Mudik 2023******

Persiapan arus mudikterus dipersiapkan pemerintah, salah satunya untuk masyarakat yang akan melintasi Selat Sunda. Perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera diprediksi meningkat tajam saat libur Idul Fitri 2023 nanti.

Pemerintah akan mengoperasikan tiga pelabuhan di Kota Cilegon sebagai titik perlintasan masyarakat menyeberangi Selat Sunda, yakni Pelabuhan Merak, Pelindo, serta Pelabuhan Indah Kiyat.

Ada 14 dermaga yang akan beroperasi, tujuh diantaranya berada di Pelabuhan Merak yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat diminta membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan, untuk mempermudah pengaturan jadwal, rekayasa lalu lintas, hingga penyediaan armada kapal yang akan dioperasikan.

Pemudik akan dikenakan tarif lebih mahal jika membeli tiket di hari keberangkatan. Hal ini diberlakukan agar masyarakat bisa mengatur jadwal penyeberangan sejak jauh hari.

"Hal lain yang harus kita lakukan bisa terkontrol dengan baik, melakukan manajemen jumlah penumpang dengan baik, menganjurkan agar mereka membeli tiket satu hari sebelumnya. Bahkan ASDP akan menambah charger beli di hari yang sama, kalau beli di hari H, kena harga lebih tinggi," jelasnya.

Polri, terutama Korlantas, akan melakukan berbagai macam simulasi rekayasa lalu lintas hingga pembelian tiket. Semua akan dilaporkan dan di evakuasi secara berkala, dengan tujuan arus mudik Idul Fitri 2023 memberi kesan nyaman dan baik bagi masyarakat.

Kementerian serta dinas PUPR di daerah akan merapikan jalan serta penerangan sesuai kewenangannya, sehingga nyaman saat dilintasi pemudik.

"Ini merupakan perintah presiden agar mudiknya berkesan, aman, lancar. Karenanya kita melakukan upaya-upaya, PU akan menyelesaikan beberapa ruas jalan, baik dari Jakarta ke Semarang, akan ada yang ditambahkan dan juga penambahan rest area," jelasnya.

Kaisar Dewa Mekanik

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]