04 di erek erek

Yang Dijunjung Dunia

Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Jadi 126,1 pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) mencapai level 126,1 pada April 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut angka ini lebih tinggi jika dibandingkan IKK pada Maret lalu, yakni 123,3.

Ia memaparkan menguatnya keyakinan konsumen pada April 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat.

BI mencatat IKE pada April 2023 sebesar 116,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 113,1.

Menguatnya IKE April 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada indeks ketersediaan lapangan kerja yang meningkat sebesar 4,2 poin menjadi 118,1.

Selanjutnya, indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama juga meningkat masing-masing sebesar 3,5 poin dan 2,8 poin menjadi 123,9 dan 107,8. Secara spasial, peningkatan IKE terjadi pada sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Makassar (24,3 poin), diikuti Medan (14,0 poin) dan Pangkal Pinang (10,0 poin).

Terkait IEK, indeks juga meningkat terutama pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Pada April 2023, IEK berada di posisi 135,5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret, yakni 133,5.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi penghasilan. Masing-masing tercatat sebesar 136,5 dan 137,9, lebih tinggi dari 131,1 dan 135,8 pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan. Hal ini terindikasi dari indeks sebesar 132,1 pada April 2023, menurun dibandingkan 133,6 pada bulan sebelumnya.

Secara spasial, peningkatan IEK April 2023 terjadi di sebagian besar kota cakupan survei dengan peningkatan tertinggi di Makassar (24,8 poin), diikuti Semarang (8,1 poin) dan Pangkal Pinang (7,8 poin).

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Airlangga Ungkap PSN Lanjut Terus Siapapun Presiden Terpilih di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartartomengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapunpresiden terpilih di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun. Total, sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia,"  kata Airlangga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Kalau saya lihat, beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Infrastruktur publik, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," imbuhnya.

Ia merinci beberapa PSN yang sudah rampung antara lain berbagai jalan tol, jalur kereta api, beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Ada juga infrastruktur untuk hilirisasi hingga kawasan industri.

"Saya yakin seluruh program PSN, apalagi yang finansial sudah closeakan terus jalan. Yangfinancialtidak tergantung APBN, akan terus berjalan. Oil and gasberhenti? Tidak, semua berjalan," tegasnya.

Airlangga pede semua PSN bakal terus berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung, karena semuanya untuk kebutuhan negara. Ia menegaskan deretan PSN itu demi produktivitas negara yang berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyinggung Bandara Kertajati, Majalengka adalah PSN yang kurang berhasil. Berbeda dengan MRT Jakarta yang diklaim sukses.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo.

Ia mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal itu menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan aksesnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, ia mengungkapkan tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Survei BI: Penjualan Eceran Tumbuh Positif pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerjapenjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2023 sebesar 241,6 atau tumbuh positif sebesar 1 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut tetap kuatnya IPR itu terutama didukung oleh kelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat.

Selain itu, penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan suku cadang serta aksesori, juga turut menguatkan IPR.

Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

"Hal ini sejalan dengan periode Ramadan dan Idulfitri 1444 H, strategi potongan harga yang dilakukan ritel, serta kelancaran distribusi yang mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri," ucap Erwin melalui keterangan resmi, Rabu (10/5).

Adapun pada periode Maret 2023 lalu, IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,6 persen.

Erwin mengatakan peningkatan terjadi pada beberapa kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta subkelompok sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh positif sebesar 7 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau serta suku cadang dan aksesori seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Aliran Modal Asing Akan Topang Laju IHSG Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (10/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham akan melanjutkan penguatan mendekati target reboundminimal ke level 6.825.

"Atau lebih tinggi menuju resisten penting di level 6881 menurut analisisFibonacci Retracementselama IHSG berada di atas 6.733 sebagai supportfraktal terdekat," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG berpotensi menguat terbatas hari ini.

Menurutnya, indeks saham masih ditopang oleh arus deras capital inflowyang telah tercatat secara year to date (ytd)mengalir deras masuk ke pasar modal Indonesia.

"Namun, fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga komoditas masih akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," imbuh William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.688 dan resistance6.798 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni EXCL, SMGR, TLKM, AALI, BBRI, JSMR, ASII, dan BSDE.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 10,34 poin atau 0,15 persen ke level 6.779 pada akhir perdagangan Selasa kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,2 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]