102 pinjol legal

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

alexistogel login alternatif

Regulator Bursa AS Setujui ETF Bitcoin******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) memberikan persetujuan untuk ETF Bitcoin.

Dana yang diperdagangkan di bursa berjangka (ETF) Bitcoin adalah kumpulan aset terkait Bitcoin yang ditawarkan di bursa tradisional oleh pialang untuk diperdagangkan sebagai ETF. Hal ini memberikan investor ritel dan investor lainnya exposure terhadap mata uang kripto tanpa perlu memilikinya.

MelansirCNN, Rabu (10/1), langkah regulator ini diharapkan bisa membuat investasi Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor bursa, tanpa mengharuskan mereka memiliki aset digital secara langsung.

"Meskipun kami menyetujui pencatatan dan perdagangan saham spot Bitcoin ETF tertentu hari ini, kami tidak menyetujui atau mendukung Bitcoin. Investor harus tetap berhati-hati terhadap berbagai risiko yang terkait dengan Bitcoin dan produk yang nilainya terkait dengan kripto," tulisnya.

SEC memiliki tenggat waktu 10 Januari untuk menawarkan keputusan hanya untuk satu dari 11 perusahaan yang mengajukan penawaran ETF bitcoin. Pada Rabu (12/1), mereka kemudian menawarkan persetujuan kepada 11 dari mereka.

Bitcoin, memiliki kapitalisasi pasar saat ini sekitar 0 miliar. Aset kripto ini telah mengalami perubahan harga yang fluktuatif sepanjang 15 tahun sejarah ia muncul.

Baru-baru ini, setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa hampir US ribu pada November 2021, harganya turun di bawah US ribu selama masa kelam kripto pada 2022, kemudian diperdagangkan di angka US ribu menjelang keputusan SEC.

Sekitar satu jam setelah berita persetujuan tersebut, harga Bitcoin naik 0,3 persen menjadi hampir US ribu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Toko dunia lain

slot368

Luhut Dapat Tugas Anyar dari Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengaku baru saja mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah unggahan Instagram-nya, Luhut mengungkapkan tugas itu adalah mengkoordinasikan kementerian/lembaga agar masuk dalam satu portal layanan digital pemerintah.

"Beliau [Jokowi] berkata bahwa ini-lah saatnya menyederhanakan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L)," ujar Luhut dalam keterangan video yang diunggahnya, Jumat (12/1).

"Menpan RB sudah bekerja. Kami juga akan bicarakan di sini dengan tim," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan, hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.

Luhut mengatakan, setiap kementerian/lembaga memiliki aplikasinya masing-masing.

"Sehingga kita kecilin aja. Jadi enggak perlu ngeluarin uang triliunan per tahun, bisa digunakan ke yang lain," tambah Luhut.

Jika tak ada aral melintang, layanan ini diharapkan bakal rampung pada Juli atau Agustus 2024.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

situs judi capsa online terpercaya

Huawei Lansir Beberapa Inisiatif Pengembangan SDM Digital pada 2024 di Ajang Huawei Talent Summit******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Di MWC Barcelona 2024, Huawei menggelar "Huawei Talent Summit" dan melansir beberapa inisiatif pengembangan SDM, termasuk: tahap pendaftaran Program ITU-Huawei Generation Connect Young Leadership yang berskala global; implementasi proyek kerja sama Huawei dan Institute for Lifelong Learning (UIL) yang berada dalam naungan UNESCO di Maroko; serta, program usaha rintisan Huawei Cloud.
Ajang ini mengusung tema "I C Talent: Nurturing Excellence in a Digital World". Peserta yang hadir meliputi perwakilan organisasi internasional seperti ITU dan UNESCO, pejabat pemerintah dari Yunani, Kenya, dan Meksiko, pemimpin industri dari kaum perempuan, wirausaha yang berpartisipasi dalam Huawei Cloud Startup Program, serta peserta "Seeds for the Future" dan beberapa peserta kompetisi terkemuka.
Di ajang tersebut, mewakili Dr. Cosmas Zavazava, Director, Telecommunication Development Bureau, ITU, Mario Maniewicz, Director, Radiocommunication Bureau, ITU, meluncurkan "ITU Generation Connect Young Leadership Programme", bekerja sama dengan Huawei. "Pemuda berusia 18-28 tahun dapat mengajukan ide tentang program kemasyarakatan yang mengatasi kesenjangan digital. Para pemuda ini akan mendapatkan pendanaan, pendampingan, dan pelatihan untuk menerapkan program tersebut." Dia menambahkan: "Saya mengajak semua orang agar menyebarkan informasi program ini dengan jaringannya. Dengan demikian, generasi muda dari seluruh penjuru dunia terlibat dalam gerakan besar ini." Pendaftaran dapat dilakukan di tautan: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP
Huawei bergabung dengan Global Alliance for Literacy (GAL) UNESCO sebagai anggota asosiasi pada tahun lalu. Huawei juga menandatangani kontrak kerja sama dengan UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). Di ajang tersebut, Direktur UIL Isabell Kempf mengemukakan pentingnya upaya untuk memberdayakan tenaga pendidik. Dia juga memaparkan perkembangan terkini proyek UIL dalam konteks tersebut. Dia berkata, "Kami menjalankan sebuah proyek yang memperkuat keahlian digital para pendidik literasi di beberapa negara yang tergabung dalam Global Alliance for Literacy. Hari ini, saya mengumumkan, berkat dukungan Huawei, kami meluncurkan proyek tersebut di Kerajaan Maroko. Proyek ini akan membantu 10.000 pendidik literasi dari kalangan generasi muda dan orang dewasa, pelatih, dan manajer yang ingin menggunakan teknologi secara lebih baik baik ketika mengajarkan literasi maupun dalam pengembangan karier."
Di acara tersebut, Huawei mengumumkan kerja sama sponsor dengan European Girls' Olympiad in Informatics (EGOI). Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Huawei untuk mendorong berbagai perempuan remaja agar berkarier di sektor teknologi, meningkatkan inklusi digital di tengah komunitas, dan mempromosikan kesetaraan gender di bidang teknologi. Eljakim Schrijvers, CEO, EGOI 2024, turut mengikuti konferensi tersebut dan berkata, "Kami gembira bahwa Huawei semakin berupaya meningkatkan aspek keberagaman di bidang STEM. Kami juga menyambut baik peran Huawei sebagai sponsor European Girls' Olympiad in Informatics pada 2024. "
Pembicara dari Yunani, Kenya, dan Meksiko, serta dari ASEAN, turut berbagi pengalaman tentang program pelatihan SDM lokal yang diadakan Huawei. Duan Xiaolei, General Manager, Global Startup Ecosystem, Huawei Cloud, melansir rencana Huawei Cloud untuk memberdayakan usaha rintisan global.
Vicky Zhang, Vice President, Corporate Communications Dept, Huawei, berkata, "Huawei telah lama berkomitmen mengembangkan SDM digital di seluruh dunia. Saya senang bahwa proyek kerja sama Huawei dengan mitra berjalan lancar. Saya berharap, semakin banyak orang berpartisipasi dalam proyek ini. Dengan berkenalan dan menjadi teladan bagi orang lain, kita menjalankan peran yang lebih besar. Lewat cara ini, inklusi digital akan terbentuk."
Hingga kini, program pelatihan SDM dan pendidikan Huawei telah terlaksana di lebih dari 150 negara dan melibatkan lebih dari 2,83 juta orang.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

kaisar kuno

pinjol tanpa scan wajah

Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menjelaskan dua mekanisme yang bakal diterapkan dalam pemantauan algoritma distribusi berita mengacu pada Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Menurut Usman nantinya dengan kehadiran komite pengawas untuk Perpres Publisher Rights maka perusahaan platform digital bakal diminta untuk transparan terkait dengan algoritmanya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Ini terkait dengan transparansi algoritma itu, jadi komite sebetulnya bisa meminta penjelasan kepada platform bagaimana mereka membuat algoritmanya," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya transparansi mengenai algoritma distribusi berita dapat dicek juga salah satunya dengan kata kunci yang paling banyak dicari lewat Search Engine Optimization(SEO).

Dari kata-kata kunci di SEO dapat terlihat nantinya jumlah konten yang berkualitas dan hanya sensasional, dari situ menurut Usman dapat terlihat komitmen platform digital dalam mengupayakan langkah terbaik menyiapkan algoritma distribusi berita.

Usman pun mengatakan sudah ada platform yang cukup baik melakukan algoritma distribusi berita, ia mencontohkan salah satunya layanan pencarian dari Google.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

"Saya lihat sudah ada perbedaan, misal saat buka Google kalau mau cari apa itu kan suka disajikan dengan berita-berita, berita pertama apa, berita kedua apa. Kadang ada iklan juga di situ. saya lihat berita-berita yang sekarang ditampilkan di platform itu adalah berita-berita yang secara jurnalistik menarik," kata Usman.

Selanjutnya, untuk mekanisme kedua Usman mengatakan pemantauan bisa dilihat dari pemeringkatan di ruang digital serta jumlah pengguna yang mengakses berita yang disebarkan oleh media.

"Bisa dilihat juga dari trafficpemberitaan, dari pemeringkatan itu bisa dikontrol dari situ saya kira," ujar Usman.

Dalam Perpres Publisher Rights, ketentuan mengenai platform digital diwajibkan memberikan upaya terbaik dalam menyusun algoritma distribusi berita untuk mendukung jurnalisme berkualitas tertuang pada pasal 5e di Perpres 32/2024. 

Baca juga: Media harus miliki kemandirian untuk jaga keberlanjutan bisnis

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

deposit dana manual slot artinya

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan saya

bebasjudi88

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024