slot gacor bos

Aku, si penjelajah bayangan

situs judi slot gacor

Wapres dukung pramuka jadi ekstrakurikuler pilihan******

Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeser

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem A. Makarim yang menyatakan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Wapres menilai keputusan berdampak positif lantaran pramuka saat ini menjadi ekstrakurikuler pilihan, di mana nantinya yang akan masuk pramuka sesuai minat dari siswa masing-masing.

Wapres berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden menyatakan bahwa hal tersebut hendaknya tidak dipermasalahkan. Sebab, peraturan menteri tersebut tidak mencabut pramuka dari bagian pembelajaran pada peserta didik, melainkan memberikan opsi pilihan untuk menjalankannya.

"Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeser. Yang tadi posisinya wajib, menjadi pilihan sesuai ekstrakurikuler. Menurut saya itu bagus. Sebab nanti tidak seperti kemarin, misalnya suka tidak suka kemudian dia dipaksa semua. Dengan pilihan itu, yang masuk pramuka dia benar-benar punya niat keinginan. Itu akan lebih baik lagi," ujar Wapres usai membuka "Banten Halal Festival Ramadhan: Dari Banten untuk Dunia" di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa.

Baca juga: FSGI dukung pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib

Baca juga: Kwarnas Pramuka: Pramuka upaya strategis bangun karakter bangsa

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang dikeluarkan pada 25 Maret 2024.

Wapres menekankan pramuka tetap menjadi bagian dari pembelajaran siswa karena memiliki nilai penting lantaran di dalam pramuka terdapat pelajaran mengenai patriotisme dan integritas individu sebagai warga negara yang harus dipupuk sejak dini.

"Kita semua pendapatnya sama bahwa pramuka itu penting. Itu untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita. Saya kira banyak manfaat dalam rangka memberikan integritas sebagai warga negara, persiapan mental. Kita semua mengatakan bahwa pramuka penting," tuturnya.

Ke depan, Wapres pun mengharapkan agar masyarakat maupun pihak terkait di bidang pendidikan dapat dengan bijak menyikapi perubahan ini sehingga pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tidak berkelanjutan dan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan.

"Menurut saya, itu tidak jadi masalah. Menurut saya ya. Karena itu tidak ditiadakan, tetapi diberikan kepada yang punya minat ekstrakurikuler. Kan banyak (ekstrakurikuler), jadi semua boleh memilih apa yang menurut seleranya lebih sesuai keinginan hatinya," ujarnya.

Baca juga: Pengamat sarankan pemerintah bentuk pembina pramuka yang kompeten

Baca juga: Kemendikbudristek: Pramuka ekstrakurikuler wajib disediakan sekolah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tian Yun Xian Yuan

jituwin

Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK******

Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diundang oleh MK, Jumat (5/4).

"Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir," kata Presiden di sela kegiatan melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan bahwa para menteri akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait tugas-tugasnya.

"Kalau Menkeu mengenai anggaran seperti apa. Kalau Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat," tutur Presiden.

Lebih jauh saat ditanya soal tudingan politisasi bantuan sosial, Presiden menegaskan dirinya tidak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan persidangan di MK.

Baca juga: MK kirim surat panggilan resmi kepada empat menteri dan DKPP

Baca juga: Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024

Baca juga: Wapres tak permasalahkan empat menteri bakal dipanggil MK

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah revolusi sebagai penyihir

situs slot tergacor hari ini

OJK: Total investor aset kripto di Indonesia terbesar ketujuh di dunia******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia, dengan total mencapai 19,18 juta investor per Februari 2024.

"Saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Hasan menuturkan jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik dalam tren meningkat.Per Februari 2024, jumlah total investor aset kripto adalah 19,18 juta investor atau mengalami peningkatan 351 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara per Januari 2024, ia mengatakan jumlah investor aset kripto di Tanah Air tercatat sebanyak 18,83 juta investor.

Lebih lanjut ia menuturkan nilai transaksi aset kripto per Februari 2024 mencapai Rp33,69 triliun, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian pada Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp 21,57 triliun.

Dengan demikian, total akumulasi nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2024 tercatat senilai Rp55,26 triliun.

Jenis aset kripto yang banyak ditransaksikan berdasarkan nilai transaksi pada perdagangan fisik aset kripto selama Februari 2024, yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan Render Token (RNDR).

Baca juga: Pelaku industri nilai aturan baru kripto tunjukkan langkah positif OJK

Baca juga: Bappebti imbau investor kripto tetap hati-hati jelang Halving Bitcoin

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

dana fast pinjol

Benarkah Penyelewengan BBM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

Lihat Juga : ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.

Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.

Lihat Juga : Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah

Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.

"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.

Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.

"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.

Lihat Juga : Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini

"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.

Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.

"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.

Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.

Lihat Juga : Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman

Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.

Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.

"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.

Lihat Juga : Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah

Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.

Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.

Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.

Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)

Jalan menuju kebangkitan

maxwin app

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Sistem penurunan peti harta karun

hoki slot138

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)