emutogel

Angin datang dari hati

Respons Gudang Garam Soal Gugatan Susilo Wonowidjojo oleh OCBC NISP******

PT Gudang Garam Tbk menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) kepada Presiden Direktur Gudang Garam Susilo Wonowidjojo tak berkaitan dengan perusahaan.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/2), perusahaan dengan kode emiten GGRM itu memberikan klarifikasi terkait kasus gugatan tersebut sebagai tanggapan dari permintaan BEI.

BEI meminta penjelasan kepada GGRM mengenai informasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Susilo Wonowidjojo dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda.

BEI sendiri sebenarnya meminta beberapa penjelasan kepada Gudang Garam terkait kasus tersebut. Yakni, klarifikasi atas kebenaran informasi terkait perkara hukum, kronologi dan penyebab adanya gugatan, dan langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi gugatan.

BEI juga meminta Gudang Garam menjelaskan apakah nilai gugatan tersebut bersifat material bagi perseroan. Lalu, apa dampak/risiko dari gugatan yang berpotensi dialami Perseroan apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat baik dari sisi hukum, keuangan dan operasional.

Kemudian, apa mitigasi yang akan perseroan rencanakan untuk menghadapi dampak/risiko gugatan bagi perseroan. Terakhir BEI meminta Gudang Garam menjelaskan informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan.

NISP menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (3/2) lalu.

Hasbi menjelaskan Susilo Wonowidjojo menjadi salah satu pihak tergugat karena kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali PT Hari Mahardika Usaha (HMU), ini adalah induk usaha PT HSI.

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Rapuh Ketahanan dan Manajemen Pangan RI di Balik Naik Harga Beras******

Harga bahan pokok sudah sudah meroket berjemaah meski Ramadandan lebaranmasih sebulan lagi.

Salah satunya, beras. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara rata-rata untuk beras kualitas bawah, harga merangkak naik sejak awal Desember lalu dari Rp11.200 menjadi Rp11.900 per kg. 

Hal sama juga terjadi pada beras kelas medium 1 yang harganya naik dari Rp12.350 pada 1 Desember 2022 menjadi Rp13.050 per kg. Hal sama juga terjadi pada minyak goreng.

"Memang naik di semua provinsi. Ini yang sedang kami lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kami lakukan operasi pasar," ungkap Jokowi.

Minyak goreng murah bernama Minyakita yang digelontorkan pemerintah demi mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi pada akhir 2021 dan awal 2022 lalu juga mengalami masalah sama.

Persediaan Minyakita di beberapa daerah langka dan karena itu harganya ikut terkerek naik. Ironisnya, di tengah masalah itu, Mendag Zulkifli Hasan malah menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara saat sidak bersama Satgas Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (7/2).

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berpendapat permasalahan itu harus segera diatasi. Menurutnya, semua permasalahan itu merupakan cermin ketahanan pangan di Indonesia rentan.

Ia mengakui pemerintah sudah berupaya mengatasi lonjakan harga beras dengan impor 500 ribu ton. Tapi, pergerakan harga dan pasokan yang terjadi usai impor dilakukan menunjukkan  manajemen cadangan pangan nasional lemah. 

Ia menambahkan ketika beras impor sudah ada, harusnya kelangkaan dan lonjakan harga bisa segera diatasi. Tapi yang terjadi, beras impor sudah datang, harganya masih belum bisa ditekan.

Tak hanya berkaitan dengan hasil dari impor beras, ia juga menyinggung masalah kelemahan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian Indonesia dari alih fungsi. 

Akibatnya, di tengah peningkatan kebutuhan pangan, lahan pertanian produktif malah terus menyusut.

"Masalah utama kita di sini adalah lahan pertanian produktif yang terus menyusut, terutama di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti jalan tol Trans Jawa," ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

Ia mendesak pemerintah segera melakukan validasi ulang luas lahan pertanian produktif, terutama lahan baku sawah. Yusuf juga meminta pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi di seluruh provinsi, mekanisme pelepasan sawah yang ketat dan rigid, serta memberikan sanksi keras terhadap konversi lahan sawah.

Masalah krusial lain adalah anggaran ketahanan pangan 2023 hanya sebesar Rp100 triliun, terkecil ketimbang uang untuk kebutuhan yang lain. Yusuf membandingkan dengan anggaran infrastruktur sekitar Rp400 triliun hingga pembayaran bunga utang pemerintah yang berkisar di angka Rp450 triliun.

"Rendahnya anggaran ketahanan pangan di tengah ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan impor tinggi, tentu mengharapkan stabilitas harga seolah menjadi harapan sia-sia. Selama politik anggaran lemah, sulit berharap produktivitas pangan meningkat, sehingga harga pangan akan selalu mudah berfluktuasi," tandasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menuding pemerintah abai dengan persaingan tidak sehat di sektor industri beras. Pasalnya, hampir sebagian besar hasil panen seperti di Jawa diserap industri raksasa.

Akibatnya, industri beras kecil dan menengah mangkrak karena tidak mampu bersaing. Syaiful menegaskan seharusnya pemerintah melindungi industri-industri beras kecil dan menengah dari ancaman monopoli industri beras raksasa.

"Untuk mengatasi lonjakan harga beras, pemerintah harus sesegera mungkin membereskan sektor hulu, yakni bagaimana menormalkan harga gabah supaya industri penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali," saran Syaiful.

Menjelang Ramadan, Syaiful memberikan empat solusi jangka pendek mengatasi lonjakan harga beras. Pertama,pemerintah harus segera memonitor dan mengontrol panen raya semester I 2023, jangan sampai gagal.

Kedua, harus ada kebijakan serius untuk memberangus monopoli pembelian dan stok gabah di kalangan industri beras. Menurutnya, panen bagus yang dibarengi praktik monopoli tidak akan berarti karena gabah dan beras tetap dikuasai industri besar.

Ketiga,Syaiful menyarankan pemerintah memberi insentif ke industri penggilingan padi kecil menengah agar beroperasi kembali dan mampu membeli bahan baku gabah. Soal bentuk insentifnya, ia menegaskan pemerintah harus turun langsung dan buka telinga lebar-lebar mendengarkan keluhan industri kecil dan menengah tersebut.

Keempat,libatkan swasta untuk masalah pengadaan dan distribusi beras. Syaiful mengatakan jika hanya mengandalkan Bulog tidak akan mampu mengatasi masalah pangan RI. Menurutnya, situasi sekarang darurat dan tidak bisa saling ngotot-ngototan.

"Pemerintah melalui Satgas Pangan juga jangan menakut-nakuti industri penggilingan padi dan pedagang yang dibilang menimbun atau mengoplos. Kalau mereka ditakut-takuti, tidak ada yang mau kerja. Hentikan narasi-narasi yang tidak bisa memperbaiki keadaan. Kalau dibuat isu terjadi oplosan beras oleh pedagang atau jaringan distribusi panjang dan jauh, semua itu hanya alasan klasik," pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menegaskan sengkarut polemik pangan sebenarnya banyak. Dan impor sebenarnya bukan pilihan terbaik.

Said menilai impor bukan opsi bijak dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Ia mencontohkan ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim produksi gabah meningkat tahun lalu, tetapi impor dipilih karena cadangan Bulog menipis. Said mengatakan faktanya impor tidak menyelesaikan masalah pangan Indonesia.

Beras impor yang datang bertahap dalam rentang waktu berbeda membuat kemampuan Bulog mengguyur pasar tetap kurang kuat. Hal tersebut yang membuat harga beras di pasar tetap tinggi.

"Harusnya impor adalah pilihan terakhir. Jika betul memang tidak memadai produksi dalam negeri maka pilihannya ada di impor. Kerap kali impor dipilih bukan karena kebutuhan, tapi karena kepentingan, terutama kepentingan ekonomi politik kelompok pemburu rente," ungkap Said.

Said menegaskan perlu ada pengendalian harga. Selain itu, penguatan proses pengawasan oleh pihak berwajib juga penting untuk menghindari praktik manipulasi seperti penimbunan bahan pokok oleh pengusaha atau pelaku pasar.

Menjelang bulan puasa, Said meminta pemerintah menyiapkan cadangan pangan yang memadai, terutama melalui Bulog. Stabilitas harga pangan bisa dicapai melalui mekanisme operasi pasar maupun penguatan distribusi yang merata.

Solusi jangka pendek lainnya adalah memastikan data produksi dan ketersediaan pangan. Dengan demikian, Said menilai pemerintah bisa mendapat gambaran utuh serta strategi pengendalian stok dan harga yang efektif.

"Penganekaragaman pangan juga bisa menjadi salah satu solusi supaya beban pada satu jenis pangan tertentu dapat dikurangi. Saat ini konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat bertumpu pada beras dan produk turunan gandum. Dalam kurun lima tahun terakhir konsumsi beras memiliki kecenderungan menurun, namun konsumsi gandum terus meningkat," tandasnya.

Perlu Perbaiki Distribusi dan Keakuratan Data

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Kemendag Batasi Pembelian Minyakita 2 Liter per Orang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi pembelian minyak goreng kemasan sederhana Minyakita sebanyak dua liter per orang per hari. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang diteken pada 6 Februari 2023. 

"Penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita," bunyi edaran tersebut. 

Kemendag juga memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg.

Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya.

"Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," tegas Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan melalui keterangan resmi.

Lebih lanjut, ia mengatakan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini, Kemendag memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat tetap terjaga.

Baik DMO dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Kemendag juga meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng DMO 50 persen lebih banyak per bulannya menjadi 450 ribu ton.

Tak hanya itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (online). Kasan menyebut penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Hanya Selang Setahun, Supermal Karawaci Digugat PKPU Lagi******

PT Supermal Karawaci kembali digugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh perusahaan asal Singapura, Investment Opportunities V Pte Limited.

Gugatan itu diajukan pada 6 Februari 2023 atau dua hari lalu. Artinya, gugatan itu kembali diajukan Investment Opprtunities satu tahun setelah gugatan keduanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 2022 lalu ditolak.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Investment Opportunities juga mengajukan gugatan kepada PT Dewata Wibawa.

Selain itu, penggugat meminta agar Supermal Karawaci ditetapkan dalam kondisi PKPU dengan segala akibat hukumnya.

"Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Para Termohon PKPU," tulisnya.

Investment Opportunities juga pernah mengajukan gugatan PKPU kepada Supermal Karawaci pada 30 November 2021 dan 2 Maret 2022.

Sebagai informasi, Supermal Karawaci adalah pusat perbelanjaan yang dibuka sejak 1922 yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Lippo. Mal ini berlokasi di Tangerang, Banten yang kemudian dikelola oleh Grup Salim.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI******

Menteri Investasidan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern.

Julukan ia berika terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization (WTO). Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia.

Nikal merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor bijih nikel itu terbukti ampuh memberikan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

"Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka, seperti penjajah baru. Ini nggak bener dengan alasan ini terjadi monopoli pasar. Padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDG's," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut. Sebab, jika ekspor bijih nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi.

"Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka, tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu," jelasnya.

Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Nggak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka, kita hargai," pungkasnya.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah.

[Gambas:Video CNN]

Salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut kata Bahlil akan diperluas ke 21 komoditas lainnya.

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya:

1. Batu bara
2. Nikel
3. Timah
4. Tembaga
5. Bauksit
6. Besi baja
7. Emas perak
8. Aspal buton
9. Minyak bumi
10. Gas bumi
11. Sawit
12. Kelapa
13. Karet
14. Biofuel
15. Kayu log
16. Getah pinus
17. Udang
18. Perikanan
19. Rajungan
20. Rumput laut
21. Garam