mpo17

Perbaikan abadi

Elon Musk 'Ngemis' ke Pengiklan agar Tak Cabut dari Twitter******

Pemilik baru Twitter Elon Musk memohon kepada pengiklan untuk tetap menggunakan platform sosial medianya tersebut.

Orang terkaya di dunia mengatakan akan melakukan berbagai usaha termasuk mengembangkan dan menambah fitur untuk meyakinkan para pengiklan bahwa tak perlu khawatir dengan moderasi konten Twitter ke depannya.

Hal ini diungkapkan Musk dalam audiensi langsung dengan lebih dari 100 ribu pengguna Twitter pada Rabu (9/11), yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Adidas, Chevron, Kate Spade, Nissan dan Walgreens.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," ujar Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Musk juga berulang kali menantang para pengkritik yang tidak percaya dengan kebijakannya untuk menggunakan Twitter sambil melihat bagaimana ia menjalankan perusahaan barunya tersebut.

Pendiri Tesla ini juga menekankan bahwa rencana menarik bayaran per bulan dari pengguna centang biru tak perlu dikhawatirkan. Sebab, pengguna tersebut tak akan diminta untuk memberikan informasi pribadi selain kartu kredit dan nomor telepon yang bakal digunakan untuk penagihan.

Sejumlah perusahaan besar diketahui memang telah menghentikan sementara iklan di Twitter dalam beberapa hari terakhir termasuk GM, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen, dan nama besar lainnya yang mewaspadai potensi perubahan kebijakan Twitter.

Kelompok industri lain juga telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan merek di bawah naungan Musk. Sehingga mempertimbangkan untuk pergi.

The New York Times melaporkan, salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia, IPG bahkan mengeluarkan rekomendasi bagi klien untuk menghentikan sementara pengeluaran mereka di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Bandara Hasanuddin Makassar Pastikan Jam Operasional Tetap Selama G20******

Bandara Hasanuddin Makassarmemastikan tidak ada perubahan jam operasional selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20di Nusa Dua Bali tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

"Tidak ada perubahan jam operasional bandara selama perhelatan G20, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap beroperasi 24 jam," kata General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wahyudi, Kamis (10/11).

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menjadi bandara pendukung untuk pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang.

"Kami telah memastikan kesiapan apron dan parking stand untuk mendukung kegiatan G20. Kami siapkan area di apron yang dapat menampung 2 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 9 pesawat berbadan sempit (narrow body)," kata Wahyudi.

Pihak bandara juga bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, TNI-AU, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Polres Maros, Imigrasi, Bea Cukai, Airnav Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar yang juga siap mendukung perhelatan G20.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Buka Peluang Usaha, Sandiaga Uno Ajak Peserta B20 Keliling Nusantara******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir sekaligus memberikan materi terkait update kebangkitan sektor parekraf Indonesia dalam forum Business 20 (B20) di Bali, Minggu (13/11).

Dalam forum dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 itu, Sandiaga Uno mengungkapkan besarnya optimisme para investor yang berasal dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.

Mereka katanya memberikan apresiasi tentang kebangkitan sektor, baik kesehatan, energi dan ekonomi.

Lebih lanjut dipaparkannya, kualitas pariwisata para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara semakin baik. Waktu tinggal kunjungan wisatawan sekarang lebih panjang.

Begitu juga dengan kualitas belanja lebih besar, terutama kepada sektor-sektor ekonomi kreatif yang sangat berkaitan dengan kepariwisataan.

Terkait hal tersebut dirinya secara langsung mengajak para peserta forum diskusi B20 maupun G20 untuk berkeliling dan menikmati keindahan Nusantara.

"Tadi kami mengajak agar mereka memperpanjang tinggalnya di Indonesia dengan berkunjung ke lima destinasi super prioritas, mulai dari Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba sudah kami siapkan untuk menyambut kunjungan dari wisatawan yang hadir pada acara B20 dan nanti saat selesai G20," ungkap Sandiaga Uno.

"Ini tentunya membuat lama mereka tinggal akan semakin panjang dan juga mereka akan menjadi Rojali, rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif lokal kita, baik kuliner, fesyen maupun produk-produk kerajinan tangan kita," ujarnya berharap.

Atas kunjungan tersebut, dirinya berharap ada peningkatan penjualan dari sektor ekonomi kreatif, khususnya di Bali. Sehingga perekonomian Bali yang tumbuh di atas 8 persen pada triwulan ketiga tahun 2022 ini dapat terus meningkat dan mencetak rekor.

"Waktu kami membuka perbatasan dan berkunjung ke Australia, target (jumlah kunjungan wisatawan) kami hanya 1,5 juta untuk Bali dan baru bulan September (2022) sudah terlampau," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi ini adalah suatu prestasi yang harus kita maknai dan syukuri, tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa, kita harus terus bekerja keras agar kebangkitan pariwisata kita akan semakin meningkat dan juga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja yang semakin banyak," paparnya.

pasar suci

25.700 Buruh Pabrik Sepatu Kena PHK Karena Permintaan Turun 50 Persen******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerjasudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini.

Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan orderyang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.