bocoran trik slot gacor

Istri saya adalah seorang kepala suku

China Minat Lanjutkan Kereta Cepat dari Bandung ke Surabaya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut Chinaingin menggarap dan melanjutkan kereta cepatdi Indonesia hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

Luhut mengatakan keinginan disampaikan Perdana Menteri China Li Qiang kepadanya saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim-Karawang PP pada Rabu (6/9). Keduanya berangkat pukul 15.58 WIB dan kembali lagi ke Halim sekitar pukul 16.40 WIB.

"Tadi di kereta kami banyak sekali diskusi mengenai proyek ini (KCJB). Memang kualitasnya tinggi. Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, Presiden (Joko Widodo) kan mengarahkan ada studi kereta cepat sampai Surabaya," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Namun, kelanjutan proyek tersebut tidak akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kelanjutan akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Budi menyebut perpanjangan juga dilakukan setelah KCJB rampung sepenuhnya hingga Stasiun Tegalluar, Bandung.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya). Nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

Perdamaian di akhir dunia

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Bandara Soekarno******

Bandara Internasional Soekarno - Hatta (Soetta) sempat mengalami mati lampu pada Senin (18/9) pagi ini.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi mengungkapkan pasokan listrik dari Power Station 3 Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal 3 area internasional sempat mengalami gangguan.

Sementara, pasokan listrik ke Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik berjalan lancar.

Unit terkait langsung melakukan pemulihan pasokan listrik untuk ke Terminal 3 area internasional. Pasokan listrik sudah kembali normal sejak pukul 08.35 WIB.

Dalam hal ini, seluruh fasilitas di Terminal 3 area internasional dan domestik sudah dapat berfungsi seperti biasa.

Menurut Holik, tidak ada gangguan penerbangan yang signifikan.

"Kami pastikan seluruh penerbangan akan berjalan dengan baik pada hari ini. Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi 24 jam setiap harinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.