bursa188

mimpi bintang yang sempurna

trik roulette menang terus

Satgas pamtas melayani kesehatan keliling di perbatasan Malaysia******

Tarakan (ANTARA) - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarhanud 8/MBC Kodam VI/Mulawarman memberikan pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selain mengemban misi menjaga stabilitas keamanan kawasan setempat.

"Untuk mewujudkan hal tersebut (masyarakat sehat), Satgas Yonarhanud 8/MBC melaksanakan pelayanan kesehatan keliling," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC Kodam VI/Mulawarman Letkol Arh Iwan Hermaya di Nunukan, Jumat.

Kegiatan tersebut, katanya, untuk membantu kesulitan masyarakat perbatasan karena minim layanan kesehatan di daerah itu.

Ia mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel untuk peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pos satgas masing-masing.

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG di Papua periksa kesehatan warga kampung binaan

Keberadaan satgas di daerah perbatasan, kata dia, harus bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, salah satunya mewujudkan masyarakat sehat, melalui pelayanan kesehatan keliling.

“Satgas Yonarhanud 8/MBC harus memberikan bakti nyata kepada masyarakat. Keberadaan satgas harus dirasakan manfaatnya,” kata dia.

Ia mencontohkan tentang pelayanan oleh personel satgas di Jl. Perumahan Sei Kapal yang berjarak 5 km dari pos satgas.

Beberapa personel satgas melaksanakan pelayanan kesehatan di Kampung Sei Kapal Sei yang berpenghuni kurang lebih 50 kepala keluarga.

“Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan warga di perbatasan ini,” kata Danpos Sei Ular Letda Arh Khoirul Umam.

Baca juga: Satgas Pamtas gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu di Sintang
Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

harry potter louis

paitosgp

Kampanye AMIN, ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan kendaraan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin tertahan di Jalan Danau Sunter Barat saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Sabtu pagi.

Kendaraan tersebut tertahan karena jumlah kendaraan yang akan masuk kawasan JIS sangat padat sehingga terjadi kemacetan dan tidak bergerak.

Sopir TransJakarta, Iwan di Jakarta, mengatakan, kendaraan mereka tidak dapat bergerak lagi sejak pukul 06.00 WIB dan tertahan di Halte Danau Agung hingga pukul 08.45 WIB.

"Dari ruas Danau Agung ke JIS ini memang enggak bisa berjalan," kata dia.

Sementara dari arah JIS  ke Kelapa Gading tetap ada bus TransJakarta walau tersendat-sendat karena massa yang menuju stadion itu.

Ia mengatakan TransJakarta di sini melayani jalur Pluit-Tj Priok, Penjaringan- Sunter, Juanda-JIS.

"Kalau dari sini enggak bisa bergerak, mungkin nanti. Kalau yang ada akses sekarang di Halte Landasan Pacu," kata dia.

Baca juga: Ribuan pendukung Anies-Muhaimin padati jalur menuju JIS
Baca juga: Massa pendukung AMIN berjalan menuju JIS hingga padati gang kecil
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ribuan massa pendukung AMIN mulai padati stadion JIS

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Master Kelangsungan Hidup Super

daftar situs slot

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Era Sihir Super Abadi

situs slot mudah menang

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya anggota Polri yang diduga meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat pernyataan sikap dan testimoni mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Trunoyudo menegaskan bahwa komitmen Polri ialah patuh pada peraturan dan perundang-undangan.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," jelasnya.

Baca juga: Muhadjir sebut kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik

Trunoyudo menambahkan Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.

"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, Trunoyudo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Baca juga: Mahfud sebut kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

12shio2

RSJ Islam Klender siap terapi caleg yang depresi akibat gagal terpilih******

Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur siap memberikan terapi kepada  calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih pada Pemilu 2024.

"Kami tidak ada persiapan khusus, tapi pada intinya kami siap kalau dibutuhkan seperti ruang rawat inap untuk pasien-pasien bagi para caleg yang memang mengalami tekanan yang berat dan membutuhkan terapi," kata Direktur Utama RSJ Islam Klender, dr. Prasila Darwin, SpKJ di RSJ Islam Klender, Jumat.

Menurut dia sudah menyiapkan delapan ruangan untuk caleg yang mengalami kegagalan sehingga perlu mendapatkan perawatan.

Bahkan, lanjut Prasila, pasien yang menjalani rawat inap akan mendapatkan pendampingan bila mengalami gejala berat. Namun,  itu tergantung dari keluhan pasien.

Untuk pasien yang hanya memiliki gejala ringan, nantinya akan diberikan berupa konseling.

"Kalau memang gangguan jiwanya berat, kami siapkan tim psikiater. Tetapi kalau gangguannya ringan, biasanya kami kolaborasi juga dengan psikolog karena pasien hanya membutuhkan konseling saja tidak butuh obat-obatan seperti itu," papar Prasila.

Selama perawatan, keluarga pasien juga diperkenankan untuk menjenguk. Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

Pada Pemilu 2019, pihaknya pernah menerima beberapa pasien yang merupakan caleg gagal lolos di pemilu. Tetapi, hanya mengalami depresi ringan seperti cemas, khawatir, dan sulit tidur.

"Tetapi, dari pengalaman sebelumnya, untuk rawat inap belum ada karena mayoritas hanya gejala ringan seperti khawatir, sulit tidur, hingga cemas. Tapi kalau rawat inap dibutuhkan, kami siap. Nanti pihak keluarga juga bisa menemani,' ucapnya.

Delapan ruangan yang telah disiapkan memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Ada ruangan yang miliki satu tempat tidur dengan fasilitas kulkas, televisi, hingga sofa, dan ada juga yang satu ruangan diisi dua tempat tidur.

Namun, seluruh ruangan terdapat kamera pengawas (CCTV) dan terpantau ke ruangan perawat selama 24 jam.
Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar
Baca juga: Caleg dan pengurus PSI diinstruksikan untuk cek APK di Jakarta
Baca juga: Ini penegasan Komisi Informasi terkait rekam jejak caleg

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

cara daftar kredivo paylater

Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar. 

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu. 

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik. 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024