hwtoto

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Luhut Akan Cari Perusahaan yang Ekspor Ore Nikel Ilegal ke China******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal dugaan ekspor 5 juta ton ore nikelilegal ke Chinasejak 2021 lalu.

Indikasi ekspor ore nikel ilegal ini diketahui berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut mengaku belum mengetahui secara lengkap temuan tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah akan ikut mencari pelakunya.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menyebut setidaknya ada 5 juta ton ore nikel yang diterima di China dari Indonesia sepanjang 2021-2022.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian.

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

"Artinya masih ada kebocoran disini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor. KPK punya kajian juga, di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," ucap Dian.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Badan Pangan Luruskan Info Jokowi soal Harga Ayam Tembus Rp50 Ribu******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah harga daging ayamras di tingkat konsumen tembus Rp50 ribu per kilogram (kg) untuk wilayah Jakarta. Yang dijual Rp50 ribu merupakan ayamfillet, bukan karkas.

Pernyataan ini bertentangan dengan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kenaikan harga ayam belakangan ini sudah terlalu tinggi karena sudah mencapai Rp50 ribu per kg.

"Hari ini kita bersama teman-teman Pasar Jaya cek langsung di Pasar Palmerah (Jakarta). Untuk harga ayam Rp50 ribu per kg itu harga ayam fillet. Jadi ini mesti diluruskan, fillet itu boneless, berbeda dengan karkas," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (27/6).

"Jadi kalau di-convert,harganya kurang lebih masih sekitar Rp36 ribu per kg. Dan itu masih harga wajar," ungkapnya.

Adapun kondisi harga rata-rata nasional daging ayam ras berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas adalah Rp38.530 per kg per 27 Juni 2023.

Ia mengakui selalu ada potensi kenaikan harga jelang hari raya keagamaan, seperti jelang Iduladha ini, lantaran meningkatnya permintaan.

Lihat Juga : Pedagang Bongkar 2 Biang Kerok Harga Ayam Bisa Melesat Jadi Rp50 Ribu

"Kalau dalam H-2 Lebaran biasanya kenaikan sampai dengan 5-10 persen masih bisa ditolerir. Tapi kalau sampai ke Rp50 ribu per kg itu angka yang tidak bisa ditolerir. Setelah kita cek dan pastikan ternyata itu harga untuk ayam fillet," ia menegaskan.

Ia memastikan Bapanas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi untuk memperkuat peran BUMD pangan DKI Jakarta, sehingga dapat mendukung stabilitas harga daging ayam ras di wilayah DKI Jakarta jelang Iduladha besok.

"Selanjutnya, saya bersama Pak Gubernur DKI Jakarta dan tentunya dengan BUMD Dharma Jaya, Pasar Jaya, peternak rakyat dan private sector,kita akan siapkan 3-10 hari ke depan ayam dengan harga yang baik dan harga yang benar," ucapnya.

"Agar bisa menjangkau masyarakat secara masif, kita bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta segera siapkan lokasi di Kelurahan-kelurahan, angkanya akan berkisar di bawah Rp. 36.000 per Kg, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga daging ayam yang baik," imbuhnya.

Sebagai langkah pengendalian harga jelang Iduladha, Bapanas menerbitkan surat kepada para pelaku usaha dan asosiasi perunggasan berisi imbauan agar menjual dengan harga wajar. Acuannya, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Harga acuan pembelian di tingkat produsen ditetapkan Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg. Sementara, harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp36.750 per kg.

"Kita juga minta agar produsen daging ayam segar dan daging ayam beku (frozen) dapat terus memasok kebutuhan penjual ayam di pasar tradisional maupun ritel modern dan pengusaha ritel modern menambah stok daging ayam beku (frozen) untuk memenuhi kebutuhan konsumen," ujarnya.

Jokowi pernah menyinggung lonjakan harga ayam yang terjadi belakangan ini sudah terlalu tinggi, jauh melesat dari harga normal.

"Biasanya di harga Rp30 ribu, Rp32 ribu. Ini sudah mencapai Rp50 ribu. Naiknya terlalu tinggi," kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Palmerah awal pekan ini.

Ia akan mengecek apa masalah yang menjadi pemicu lonjakan harga daging ayam tersebut.

"Mungkin ada problem di supply-nya, pasokannya. Mungkin karena (Iduladha)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Transmart Full Day Sale Hari Ini, Pembeli Ramai******

Ratusan ekor ayam diborong pengunjung Transmart Graha Raya Bintaro dalam momen promo Transmart Full Day Sale hari ini, Sabtu (24/6).

Pantauan CNNIndonesia.com, antrean pengunjung tampak terlihat di bagian produk daging dan ayam. Para pembeli terlihat sibuk memilih ayam dan daging yang akan diborong.

"Ayamnya udah ada 100-an lebih ekor kejual. Kalo daging sapi sekitar 15 kilo," kata Team Leader Butchery, Suwali.

Selama seharian ini, Transmart memberikan diskon gede-gedean untuk berbagai produk. Mulai dari produk elektronik, kosmetik, fashion item, furnitur, hingga bahan pokok kebutuhan sehari-hari.

Mengusung tema 'Liburan Meriah Promo Murah', kali ini Transmart Full Day Sale menawarkan dengan diskon belanja hingga 50 persen plus 20 persen khusus dengan pembayaran Allo Prime via Allo Bank atau Bank Mega.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Alternatif lain yang lebih praktis, bisa buka rekening secara mandiri di aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akun ke Allo Prime.

Penguasa Misteri

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Saya ingin merasuki iblis

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.