kumpulan slot demo

Dua bintang besar

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Badai PHK Terjang Kantor Akuntan 'Big Four', Ribuan Karyawan Terdampak******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung. Kali ini, badai menerjang 'geng' raksasa kantor akuntan dunia yang sering disebut Big Four.

Big Four terdiri dari KPMG, Ernst & Young (EY), Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers (PWC).

Berdasarkan laporan yang dirangkum CNNIndonesia.com, Senin (24/4), sejak awal tahun lalu, setidaknya tiga dari anggota Big Four sudah mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).

Keputusan PHK KPMG ini diketahui melalui pengumuman internal perusahaan seperti dilaporkan Financial Times yang dikutip Reuters, Kamis (16/2) lalu. Sehingga, perusahaan ini menjadi pertama dari empat firma akuntansi terbesar ini melakukan efisiensi karyawan.

Selanjutnya, pengumuman PHK disampaikan oleh Ernst and Young (EY) pada pekan lalu yang berdampak terhadap 5 persen atau sekitar 3.000 karyawannya di AS.

Alasan pemangkasan adalah karena ada beberapa kapasitas pekerja di bagian perusahaan yang melebihi kebutuhan.

Selain itu, EY menyampaikan pemangkasan karyawan diperlukan untuk kesehatan jangka panjang perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.

Terbaru, PHK dilakukan oleh Deloitte yang akan berdampak pada 1,5 persen atau 1.200 orang pekerjanya di AS pada Jumat (21/4). Kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan tersebut.

"Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

Anggota 'geng' Big Four yang masih belum terlihat melakukan PHK adalah PWC. Namun, saat ini risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

121 Ribu Tiket KA Terjual di Sumut untuk Mudik Lebaran******

Selama masa angkutan lebaran 2023 (12 April - 3 Mei 2023) di KAIDivre I Sumatera Utaratelah menjual sebanyak 121.838 tiket. Sebanyak 77.246 tiket untuk kereta apijarak Jauh dan 44.592 untuk KA Lokal.

"Jumlah penjualan tiket tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung secara online," kata Manager Humas Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Kamis (20/4).

Menurut Anwar, berdasarkan data penjualan tiket tujuan favorit adalah Medan - Tanjungbalai dengan penjualannya mencapai 52.335 tiket.

Dalam melayani pelanggan di masa mudik lebaran ini, ketepatan waktu keberangkatan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencapai 100 persen.

"Ini artinya, kereta api yang beroperasi setiap harinya pada masa Angkutan Lebaran tahun 2023 berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan," ujarnya.

Guna menghindari pelanggan yang ingin mudik tertinggal kereta api, PT KAI Divre I Sumut mengimbau calon penumpang agar mengatur kedatangannya ke stasiun dengan jadwal keberangkatan KA.

"Jadi, tidak ada istilahnya kereta api menunggu penumpang yang terlambat. Sebaliknya, calon penumpang yang harus mengatur waktu tiba di stasiun. Disarankan, pelanggan sudah tiba di stasiun satu jam sebelum jadwal keberangkatan KA," ucapnya.

Selain itu, demi memudahkan dan menghindari antrian di loket go show stasiun, PT KAI Divre I Sumut juga mengimbau agar pelanggan KA melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi KAI Access.

Pada aplikasi ini, pelanggan bisa melihat ketersediaan tempat duduk, pilihan jadwal keberangkatan, serta fitur ubah jadwal dan pembatalan tiket. Tanpa perlu antri di loket, pelanggan bisa efisien waktu dan tenaga.

"Mudik ke kampung halaman naik kereta api merupakan pilihan yang tepat. Banyak faktor mengapa lebih baik naik KA pada saat mudik, selain tepat waktu. Yakni, bebas macet, mengutamakan keselamatan, aksesibilitas, dan pelayanan yang terus ditingkatkan. Naik kereta api, aman dan berkesan," tutup Anwar. (FNR)

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Mudik Lebaran, Gubernur Edy Sebut Perputaran Uang Sumut Bisa Rp120 M******

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan perputaran uang di wilayahnya bisa mencapai Rp120 miliar selama periode Lebaran 2023.

Proyeksi itu berdasar pada asumsi 4,4 juta orang akan mudik ke Sumut pada musim libur Idulfitri 1444 H.

"Ini bisa sampai Rp120 miliar saat Lebaran, mudah-mudahan yang pulang ke Sumut ini banyak-banyak belanja di Sumut" ujar Edy seperti dikutip dariAntara, Sabtu (22/4).

"Arus mudik pada tahun ini berpotensi mengalami peningkatan, oleh karena itu penanganannya harus dapat dilakukan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Disbudpar Sumut) memprediksi obyek wisata alam akan meningkat saat libur Lebaran 2023.

"Untuk yang ramai, salah satunya dipastikan Danau Toba," kata Kepala Disbudpar Sumut Zumri Sulthony.

Selain Danau Toba, daerah pariwisata lain yang diperkirakan akan diramaikan pengunjung adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dan yang lainnya.

"Di Karo terdapat objek wisata seperti Berastagi, Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso Piso, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Dairi ada tempat layaknya Desa Silalahi I," terangnya.

[Gambas:Video CNN]