raden4d

Jiwa naga di dunia ini

PDIP Punya 6 Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi, Berikut Daftarnya******

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya enam menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Keenam menteri itu sempat dikabarkan bakal mundur dari jabatan, menyusul manuver putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri menjadi cawapres, meski menjadi kader PDIP. Berikut daftarnya:

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

1. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham)

2. Tri Rismaharini (Menteri Sosial)

3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA)

4. Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB)

5. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet/Seskab)

6. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) dikabarkan telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Keenam menteri itu hadir di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP pada Senin (10/1/2024). Selain itu, sejumlah menteri non-PDIP yang juga hadir saat acara itu, adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto.

Tuan Perang Ling Tian

Bela Gibran, Sejumlah Menteri Jokowi Bersamaan Serang Tom Lembong******

JAKARTA — Nama Thomas ‘Tom’ Lembong menjadi sorotan publik usai berulang kali disebut Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat cawapres akhir pekan lalu. 

Tom Lembong disebut Gibran dalam posisinya sebagai Co-Captain Timnas AMIN, atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Saat itu, Gibran menyebut Tom Lembong sering membicarakan Lithium Ferro-Phosphate (LFP) dan menyebut Tesla tidak menggunakan nikel. 

“Yang sering ngomong Lithium Ferro-Phosphate (LFP) itu timsesnya tapi Cawapresnya [Cak Imin] tidak paham, Tesla tidak pakai nikel ini kan kebohongan publik, mohon maaf Tesla itu pakai nikel pak,” kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Kemudian, Gibran kembali menyebut nama Tom Lembong saat Cak Imin dinilainya tidak menguasi pertanyaan yang diajukan soal pembangunan bioregional. 

“Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang disampaikan ke saya, mungkin itu dapat contekan dari Pak Tom Lembong ya,” tuding Gibran saat Debat Cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024). 

Tom Lembong Tabuh Genderang Perang 

Mendengar namanya berulang kali disebut Gibran, Tom Lembong merespons dengan sebuah cuitan di akun X pribadinya yang mengungkit pengalaman masa lalunya saat masih menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Ah, the good ol’ memories…” cuit @tomlembong, Minggu (21/1/2024). Dalam cuitan tersebut, eks Kepala BKPM periode 2016-2019 itu menyematkan sebuah video yang diunggah seorang warganet yang menampilkan dirinya diminta Jokowi menjawab pertanyaan di sebuah forum internasional. 

Tak berhenti di sana, dalam sebuah dialog di CNBC Indonesia, Tom kembali menyindir Gibran usai disebut memberikan contekan ke Muhaimin alias Cak Imin saat debat cawapres. 

“Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote. 

Merasa pelak dengan pernyataan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai ‘mengeroyok’ Tom Lembong, di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Respons Menohok Luhut dan Bahlil 

Luhut menyanggah sejumlah klaim yang disampaikan Tom Lembong salah satunya soal jasanya memberikan ‘contekan’ ke Presiden Jokowi. 

Dia menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama yakni memberikan catatan alias ‘contekan’ kepada sang Presiden. 

Bahkan, jelas dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada Jokowi, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Anda [Tom Lembong] jangan ge-er [gede rasa/terlalu percaya diri] juga. Bilang kasih note kepada ayahnya mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang berikan itu,” ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. 

Di samping itu, kata Luhut, tidak hanya Presiden Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Apakah karena hebat Anda melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan pada saat itu, sebagai kepala BKPM.”  

Luhut juga menyinggung capaian Tom Lembong selama berada dalam kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. 

Dia membeberkan bahwa Tom Lembong keluar dari kabinet dengan meninggalkan pekerjaan rumah, yaitu program Online Single Submission (OSS). 

Program OSS ini, tegas Luhut, baru rampung setelah Tom Lembong tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPM. 

“Coba tanya dirimu, Waktu Anda di BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda ‘kan yang ditugaskan untuk OSS? Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu,” jelas Luhut. 

Sebelum Luhut angkat bicara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lebih dulu bersuara atas sederet pernyataan Tom Lembong. 

Bahlil mengklaim telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Tom saat melepas kursi Kepala BKPM. 

Bahlil menyatakan bahwa Kepala BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM. Alhasil, sambungnya, OSS baru rampung di bawah kepemimpinannya. 

“Nah, pada 2018–2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemimpin BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM, makannya sempat di Kemenko [Perekonomian]. Waktu itu trouble, dan banyak pengusaha yang mengeluh terhadap hal ini,” katanya, usai konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024). 

Bahlil mengklaim pihaknya berhasil merampungkan investasi mangkrak yang diwariskan era kepemimpinan Tom Lembong di BKPM. 

Dia mengatakan, investasi mangkrak yang berhasil diselesaikan adalah sebesar Rp558,7 triliun atau mencapai 78,9% dari total proyek mangkrak yang diwariskan sebesar Rp708 triliun. 

“Saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp708 triliun. Alhamdulillah, dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi Rp558,7 triliun atau 78,9%,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ramai-ramai Pembantu Jokowi ‘Keroyok’ Tom Lembong”

biksu perang terakhir

TKN Protes Pernyataan PDIP Soal Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memprotes pernyataan Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tentang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai mencerminkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin berkuasa selama tiga periode.

Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menilai pernyataan Hasto Kristianto itu merupakan upaya yang dilakukan PDIP untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Padahal, kata Muzani, selama ini Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatan tiga periode.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Jadi apa yang dikemukakan Hasto itu adalah upaya dia untuk mendowngradePresiden Jokowi,” tuturnya di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Muzani memprediksi jika Presiden Jokowi berhasil di-downgradeoleh Hasto, maka hal tersebut akan berdampak pada pasangan calon Prabowo-Gibran.

“Makanya kan Hasto membuat pemikiran bahwa seolah-olah Jokowi mau teruskan tiga periode melalui Prabowo-Gibran ini,” kata Muzani.

Padahal kata Muzani hal tersebut tidak akan terjadi mengingat Prabowo berasal dari Partai Gerindra, hanya programnya saja yang mirip dengan Presiden Jokowi.

“Kan Pak Jokowi ini akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2024 dan menurut saya tudingan untuk downgrade Pak Jokowi oleh Hasto itu tidak mendasar,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cerminan dari ambisi Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode.

Isu Jokowi tiga periode kembali memanas jelang Pemilu 2024. Orang-orang dekat Jokowi dicurigai berada di balik wacana jabatan presiden tiga periode tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Protes Hasto Usai Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Jokowi 3 Periode”

Game ini menyerang dunia lain

Megawati Mau Ketemu Jokowi Setelah Pilpres 2024 Selesai & Ganjar Menang******

JAKARTA —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, tidak akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai Ganjar Pranowo menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. Menurutnya, saat ini Megawati tidak ingin TPN Ganjar-Mahfud kehilangan fokus untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Pesan Ibu Mega ke kami jelas, fokus untuk pemenangan Pemilu 14 Februari 2024. Jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain,” ujar Andi di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Oleh sebab itu, lanjutnya, kalaupun memang Megawati dan Jokowi bertemu, maka pertemuan itu akan terjadi setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024. Itupun dengan catatan Ganjar-Mahfud menang Pilpres 2024.

“Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang. Namun, sebelum itu kami harus fokus untuk pemenangan 14 Februari 2024,” kata Andi.

Sebagai informasi, belakangan muncul isu Jokowi ingin bertemu Megawati. Meski demikian, isu tersebut sempat dibantah oleh pihak Istana.

Sementara itu, pihak PDIP menyatakan membuka pintu apabila Jokowi ingin berdamai seusai hubungan antara kedua pihak yang belakangan dikabarkan renggang. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi, lanjutnya, harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Hanya Akan Temui Jokowi Setelah Pilpres Selesai” 

Negara Liliput dunia nyata

Rekonsiliasi Jokowi dan Megawati Dinilai Sulit Dilakukan, Ini Sebabnya******

Solopos.co, KUPANG —Pengamat politik sekaligus pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengatakan rekonsiliasi Jokowi dengan Megawati bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit dilakukan hingga Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Hal ini karena perbedaan ideologi antara Jokowi dan Megawati yang sangat kentara. Pernyataan itu disampaikan Mikhael Batoana terkait upaya rekonsiliasi antara kedua tokoh ini setelah pengiriman bunga Anggrek dari Jokowi untuk Megawati di hari ulang tahunnya.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Garis demarkasi antara ideologi Jokowi yang lebih pragmatis dengan ideologi Megawati yang teguh dan berprinsip, saya kira sulit didamaikan,” kata Mikhael Bataona di Kupang, Kamis (25/1/2024).

Menurut dia, sejak pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto melalui cara yang melawan konstitusi atau disebut sebagai manipulasi hukum di MK sampai Ketua MK yang juga adik ipar Jokowi dijatuhi vonis sanksi etik berat, memperlihatkan bahwa Jokowi sudah dengan tegas meninggalkan PDIP dan Megawati yang menentang cara-cara menerobos hukum demi kekuasaan.

“Itulah yang saya kira menjadi basis utama prinsip ideologis mengapa Jokowi berbeda dengan Megawati dan PDIP. Jadi, ini bukan sekadar persoalan pribadi Jokowi atau Megawati, tapi persoalan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, demokrasi, dan prinsip dasar negara hukum,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, Megawati yang terus menerus menyampaikan ketegasannya yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan adalah bagian dari prinsip ideologis itu, yaitu menjaga demokrasi dan konstitusi.

“Maka, ketika Jokowi merasa tidak lagi membutuhkan PDIP, Megawati, dan sebagian besar pendukungnya di Pilpres 2019, karena anaknya Gibran maju bersama Prabowo, tentu saya kira wajar dan rasional,” katanya.

Itulah bagian lain dari politik praktis dan perebutan kekuasaan yang terkadang kasar dan tidak lagi mengenal kawan atau lawan.

“Tapi bagi Megawati dan PDIP, saya membaca bahwa prinsip dan positioningmereka adalah terus menjaga demokrasi dan konstitusi meski harus menelan pil pahit dengan berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres ini dan pasti akan terus ke depannya pasca Pilpres,” kata Bataona.

Dengan semua hal yang sudah terjadi sejauh ini, dia menilai peluang rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati sulit dan sangat berat dilakukan. Bahkan dengan gamblang dia menyebut peluangnya sangat kecil. Meskipun peluang itu ada, tetapi semua inisiatifnya harus dimulai dari Jokowi.

Penangkap Dewa Skyfall

Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye Sesuai UU Pemilu******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Aturan yang dimaksud Jokowi adalah Pasal 299 UU No 7/20217 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 ayat (1) tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

Pasal 299 ayat (2) , menyatakan pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye.

Sementara pasal 299 ayat (3) menyebutkan pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika yang bersangkutan sebagai capres-cawapres, anggota tim kampanye, serta pelaksana kampanye, dengan catatan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketentuan kampanye pemilu yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi dua ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan sesuai UU, serta wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal itu tertuang dalam UU pemilu pasal 281.

Sedangkan daftar pejabat yang dilarang berkampanye sesuai UU Pemilu pasal 280 antara lain; ketua, wakil ketua, ketua muda MA, hakim konstitusi, hakim agung; ketua, wakil ketua, anggota BPK; Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI; direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN/BUMD; pejabat negara bukan anggota parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural; ASN; anggota TNI/Polri; kepala desa; perangkat desa; dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.